Pendistribusian Air Bersih dan Pemadaman Kebakaran Hutan di Jatim Digencarkan
Pendistribusian air bersih dan upaya pemadaman api di kawasan hutan terus digencarkan guna menekan dampak bencana tersebut terutama di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
BNPB
Kondisi lahan di lereng Gunung Arjuno di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang baru saja terbakar, Minggu (28/8/2023).
PASURUAN, KOMPAS — Krisis air bersih dan kebakaran hutan masih melanda sebagian wilayah Jawa Timur hingga awal September 2023 ini. Karena itu, pendistribusian air bersih dan upaya pemadaman api di kawasan hutan terus digencarkan guna menekan dampak bencana tersebut terutama di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan yang signifikan terjadi di Gunung Arjuno yang masuk kawasan Tahura Raden Soeryo. Meski upaya pemadalam api dilakukan sejak 31 Agustus 2023 lalu, sejumlah kawasan di hutan tersebut masih terdapat titik api yang menyala.
Bahkan, kobaran api yang signifikan ditemukan di Bukit Budug Asu, Kecamatan Singosari, Malang. Kobaran api itu merembet ke arah wilayah di Kabupaten Pasuruan. Untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut, Pemprov Jatim telah meminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemadaman dengan menggunakan helikopter dan teknik pengeboman air (water bombing).
”Ini karena api yang merembet ke wilayah Kabupaten Pasuruan tersebut hingga hari ini tercatat telah meluas hingga 1.200 hektar dan terpantau belum bisa dipadamkan seutuhnya,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Minggu (3/9/2023), di Sidoarjo.
Khofifah mengatakan, berdasarkan hasil pantauan langsung dari udara, kawasan hutan yang terbakar berada di ketinggian hampir puncak dengan kemiringan ekstrem, yakni lebih dari 70 persen. Karena itu, pemadaman api harus menggunakan bantuan helikopter.
BNPB
Kondisi kebakaran lahan di lereng Gunung Arjuno di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (28/8/2023).
Menurut dia, tim pemadam sudah melakukan observasi sejak 31 Agustus 2023 di titik-titik api yang muncul terutama di lokasi yang sulit dipadamkan secara manual. Setelah observasi pandangan mata dan pemetaan itu, water bombing baru dilakukan pada Sabtu (2/9/2023). Pengeboman dilakukan 13 kali dengan sekali melepas air 800 liter.
Penyiraman ini dilakukan di area kawasan tahura termasuk Desa Cendono, Pasuruan, dan Desa Toyomarto, Malang, yang mencakup tiga titik api di wilayah Singosari, Malang dan Desa Tambaksari, Purwodadi, Pasuruan.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, berharap bisa mendapat bantuan tambahan water bombing lagi supaya lebih cepat proses untuk pembasahan kawasan hutan. Percepatan pembasahan lahan diyakini mempercepat upaya pemadaman karhutla di Gunung Arjuno sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Kami telah bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan untuk mengupayakan penyaluran air bersih pada masyarakat terdampak kekeringan. (Khofifah)
Selain melalui udara, pemadaman secara manual melalui jalur darat juga dilakukan dengan melibatkan 350 personel gabungan. Mereka adalah pegawai Tahura R Soerjo yang bekerja sama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), sukarelawan, dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu, BPBD Jatim, BPBD Pasuruan, BPBD Malang, TNI, dan polri juga dikerahkan.
”Kondisi karhutla saat ini ini memang cukup genting dan patut disikapi dengan sigap. Terutama, karena cuaca yang memang tengah dilanda El Nino yang bahkan menyebabkan dalam 10 hari belakangan tidak turun hujan di area hutan Gunung Arjuno sehingga menyebabkan kebakaran semakin parah,” kata Khofifah.
HUMAS POLRES MALANG
Petugas dari Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur, tengah menyelidiki penyebab kebakaran lahan di lereng Gunung Arjuno, Rabu (30/8/2023).
Pemburuan satwa ilegal
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama ini mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian dan juga laporan yang dihimpun Dinas Kehutanan Jatim, disinyalir penyebab karhutla di lereng Arjuno karena perburuan satwa liar yang dilakukan secara ilegal. Para pemburu diduga sengaja melakukan pembakaran semak-semak hutan untuk memicu gerakan dari satwa yang diburu dan memudahkan aktivitas pemburuan satwa.
Karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi menghentikan kegiatan perburuan liar. Selain itu, juga meminta aparat kepolisian dan Perum Perhutani memburu serta menindak tegas pada pemburu dengan memberikan hukuman sesuai ketentuan perundangan karena dampaknya merusak kelestarian lingkungan.
”Maka, apa yang terkonfirmasi, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan ini adalah aktivitas perburuan liar. Karena itu, saya mohon segera dihentikan. Kejadian ini sudah berulang kali bahkan setiap tahun terjadi, saya minta polisi hutan memberikan sanksi yang keras dan tegas,” ujar Khofifah.
Selain kebakaran hutan, Provinsi Jatim juga mengalami bencana kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih. Salah satu yang terparah di Kabupaten Pasuruan. Kepala BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, kekeringan melanda 21 desa yang tersebar di enam kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Pasrepan, Lekok, Gempol, dan Kejayan. Jumlah total warga terdampak kekeringan sebanyak 33.774 jiwa atau setara 11.053 keluarga.
Di wilayah Pasrepan, kekeringan melanda enam desa, yakni Sibon, Petung, Pasrepan, Ngantungan, Mangguan, dan Klakah. Pemkab Pasuruan telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak 26 Juli 2023 lalu dan telah diperpanjang selama dua kali. Masa tanggap darurat ditetapkan pada 26 Juli-8 Agustus 2023, tanggal 9-8 Agustus 2023, dan tanggal 23 Agustus-5 September 2023.
Pemerintah Provinsi Jatim telah mendistribusikan bantuan air bersih untuk mengatasi krisis. Selain itu, juga menyerahkan bantuan tangki air bersih setara 10.000 liter, 1 buah tandon, 5 terpal, 30 jeriken, serta paket sembako bagi 390 jiwa atau 130 keluarga terdampak kekeringan di Desa Pasrepan.
Selama masa tanggap darurat kekeringan 39 hari, setiap hari disalurkan air bersih 41 kali untuk 21 desa. Setiap kali pendistribusian sebanyak 5.000 liter. Total pendistribusian selama masa tanggap darurat mencapai 1.599 kali dengan volume air yang disalurkan sekitar 7,9 juta liter.
”Kami telah bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan untuk mengupayakan penyaluran air bersih pada masyarakat terdampak kekeringan. Hingga kini telah tersalur 7,9 juta liter air bersih untuk 21 desa terdampak,” katanya.
Warga Desa Pasrepan, Ihsan (56), mengatakan, krisis air telah menjadi bencana tahunan di desanya saat musim kemarau tiba. Tahun ini, krisis air melanda sejak Mei 2023 karena tidak ada hujan sampai sekarang.
