Perhutanan Sosial di Sumbar Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program perhutanan sosial di Sumbar dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Nilai manfaat dari program ini terus ditingkatkan dengan kolaborasi organisasi nonpemerintah dan pemda.

YOLA SASTRA

Koordinator Patroli dan Pengamanan Kawasan Hutan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam Jasmir Jumadi (kiri) dan Ketua LPHN Sirukam Medison (kanan) berbincang dengan seorang pengunjung di Hutan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (8/11/2020). Hutan seluas 1.763 hektar ini merupakan sumber mata air bagi masyarakat Nagari Sirukam dan sekitarnya.

PADANG, KOMPAS — Program perhutanan sosial di Sumatera Barat dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan selain menekan deforestasi dan menyelesaikan konflik tenurial. Organisasi nonpemerintah dan pemerintah daerah terus berkolaborasi dalam upaya meningkatkan nilai manfaat dari program ini.

Direktur KKI Warsi Adi Junedi mengatakan, perhutanan sosial tidak hanya menjadi solusi dari konflik tenurial. Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan perhutanan sosial, pemanfaatan ekowisata, dan pengelolaan imbal jasa lingkungan.

Baca juga: Hutan Desa di Agam Sabet Penghargaan Bergengsi Lingkungan Hidup

Pernyataan Adi mengacu pada data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat yang menyebutkan pendapatan petani hutan di Sumbar mengalami peningkatan. Tahun 2021 pendapatan petani hutan Rp 1.779.710 per bulan, sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi Rp 1.978.367 per bulan.

”Berdasarkan riset, di seluruh wilayah yang ada perhutanan sosial, ternyata perhutanan sosial ini mampu berkontribusi terhadap perbaikan fungsi hutan. Tidak hanya menahan laju deforestasi, tetapi juga peningkatan perekonomian. Ini menjadi salah satu prestasi dan bisa dilakukan oleh seluruh kelompok perhutanan sosial,” kata Adi, Kamis (24/8/2023).

YOLA SASTRA

Koordinator Patroli dan Pengamanan Kawasan Hutan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam Jasmir Jumadi (kiri) dan Ketua LPHN Sirukam Medison berpose di pohon kasiah baranak (Elmiliria forbisii) yang diasuh oleh seorang donatur di Hutan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (8/11/2020). Ada sekitar 80 pohon yang telah memiliki pengasuh di hutan nagari ini dan 200-an pohon telah diidentifikasi dan menunggu pengasuh.

Untuk meningkatkan nilai manfaat program ini, KKI Warsi menjalin kerja sama dengan Pemprov Sumbar. Penandatanganan MOU kedua belah pihak digelar dalam kegiatan ”Bahu-membahu dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Padang, Selasa (22/8/2023).

Kerja sama tersebut, kata Adi, meliputi pembangunan sumber daya alam berkelanjutan melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pengelola perhutanan sosial, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pertanian berkelanjutan, pengembangan usaha berbasis produk pertanian, serta pengembangan sistem informasi dan database nagari.

Baca juga: Sumbar Kehilangan 7.622 Hektar Tutupan Hutan akibat Tambang Emas Ilegal

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Selasa, mengatakan, saat ini capaian pengelolaan perhutanan sosial di provinsi ini mencapai hampir 300.000 hektar. Capaian ini menjadi yang terbesar di Pulau Sumatera dan urutan kelima secara Nasional.

Masyarakat yang dulunya pembalak hutan ilegal sekarang menjadi pemandu wisata dan itu banyak menggerakkan elemen masyarakat, bahkan generasi muda.

Menurut Mahyeldi, program perhutanan sosial di provinsi ini juga menekan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kegiatan ekonomi pun bisa seiring sejalan dengan penjagaan ekologi hutan. Ini menjadi kunci dalam pengelolaan perhutanan sosial, penjagaan hutan akan terwujud ketika masyarakat berdaya.

YOLA SASTRA

Warga mengambil getah pohon pinus di Hutan Nagari Simarosok, Kecamatan Baso, Agam, Sumatera Barat, Selasa (6/8/2019).

Perhutanan sosial, kata Mahyeldi, juga menjadi upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di masyarakat, salah satunya melalui kegiatan ekowisata.

”Masyarakat yang dulunya pembalak hutan ilegal sekarang menjadi pemandu wisata dan itu banyak menggerakkan elemen masyarakat, bahkan generasi muda. Selain itu, juga adanya pengembangan usaha madu melalui dinas kehutanan,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar sangat serius dalam pengelolaan hutan. Hampir 82 persen atau 950 nagari di Sumbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. ”Masyarakat ini menggantungkan sumber penghidupannya kepada sumber daya hutan,” katanya.