Kebakaran Kapal di Tegal Meluas, Pemerintah Diminta Lakukan ”Water Bombing”

Kebakaran kapal di Kota Tegal, Jawa Tengah, terus meluas sehingga jumlah kapal yang terbakar bertambah menjadi 63 unit. Pemerintah diminta mengirimkan helikopter ”water bombing” untuk membantu pemadaman.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga menyaksikan sejumlah kapal nelayan yang terbakar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (15/8/2023).

TEGAL, KOMPAS — Kebakaran kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, sejak Senin (14/8/2023) malam, belum berhasil dipadamkan. Bahkan, kebakaran itu merambat ke kapal-kapal lain dan satu rumah warga. Pemerintah diminta mengirimkan helikopter untuk melakukan water bombing atau penyemprotan air melalui udara guna membantu pemadaman.

Hingga Rabu (16/8/2023), kebakaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari itu belum berhasil dipadamkan. Awalnya, ada 52 kapal yang terbakar dalam insiden tersebut. Namun, pada Rabu (16/8/2023) petang, api merambat dan membakar sebelas kapal lain dan sebuah rumah di sekitar lokasi.

Oleh karena itu, total kapal yang terbakar menjadi 63 unit. Melihat kondisi tersebut, warga sekitar dan pemilik kapal resah. Mereka meminta pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk memadamkan api.

”Kami minta water bombing sudah tiga hari belum dikirim. Akibatnya, api malah merambat ke kapal-kapal lain dan ke rumah warga,” kata salah seorang pemilik kapal, Tambari Gustam (58).

DOK SATPOL PP KOTA TEGAL

Suasana kebakaran yang melanda 52 kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (16/8/2023) atau sekitar 40 jam pascakebakaran, Senin (14/8/2023). Api belum bisa dipadamkan karena angin kencang dan arah angin yang berubah.

Pada kebakaran kapal kali ini, kapal milik Tambari tak ikut terbakar. Namun, dua kapal miliknya hangus dalam kebakaran pada Januari 2022. Kala itu, api membakar dua kapal Tambari serta belasan kapal lain yang sedang disandarkan di Pelabuhan Pelindo Kota Tegal.

Tambari pun mengaku kecewa karena kebakaran kapal terus berulang. Minimnya peralatan penanggulangan kebakaran di sekitar pelabuhan juga dikeluhkan. Jika peralatan penanggulangan kebakaran tersedia, risiko kerugian akibat kebakaran bisa ditekan.

”Kami selalu dituntut membayarkan pajak dan pungutan yang jumlahnya tidak sedikit. Satu kali perjalanan saja, kami membayar minimal Rp 15 juta. Harusnya, uang-uang itu kembali ke nelayan dalam bentuk fasilitas yang layak. Nanti kami akan melakukan gugatan atau class action,” ujar Tambari.

Baca juga: Bantuan Pangan Disalurkan bagi Awak Kapal Terdampak Kebakaran di Tegal

Dalam kunjungannya ke Kota Tegal, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pemadaman api terkendala minimnya peralatan dan angin kencang di sekitar lokasi. Oleh karena itu, Ganjar berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto untuk meminta bantuan pemadaman dengan helikopter water bombing.

”Dari mereka sudah di-oke-kan. Dari Basarnas juga kami minta turun membantu supaya ini kita keroyok, yang penting padam dulu,” ucap Ganjar.

DOK HUMAS PEMPROV JATENG

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meminta bantuan pemadaman menggunakan helikopter water bombing saat berkunjung ke lokasi kebakaran kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal, Jateng, Rabu (16/8/2023).

Ganjar juga meminta Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk membuat surat keputusan darurat bencana. Setelah surat itu dibuat, bantuan helikopter water bombing dari BNPB bisa langsung dikirim ke Tegal untuk membantu proses pemadaman.

Ganjar memaparkan, semua kapal yang terbakar itu tidak ada yang diasuransikan. Hal ini membuat para pemilik kapal merugi besar.

Oleh karena itu, ke depan, Ganjar meminta agar organisasi nelayan setempat menggencarkan edukasi terkait pentingnya mengasuransikan kapal. Dengan begitu, para pemilik kapal bisa mendapatkan ganti rugi jika terjadi musibah pada kapalnya.

Baca juga: Kebakaran Kapal Terus Berulang, ”Master Plan” Pelabuhan di Tegal Ditinjau Ulang

Ganjar juga meminta Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Provinsi Jateng, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendesain ulang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari. Sebab, kondisi pelabuhan tersebut sudah tidak sesuai dengan konsep yang digagas saat pelabuhan itu terakhir dibangun tahun 2000-an.

”Bagaimana nanti regulasinya, bagaimana nanti secara fisiknya, (kita tunggu). (Pokoknya) agar (kejadian) ini tidak terulang,” ucapnya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Awak kapal nelayan memindahkan armadanya ke lokasi aman agar terhindar dari bencana kebakaran besar di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (15/8/2023).

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bakal mengusulkan agar PPP Tegalsari ditambah luasannya. Saat ini, luas area pelabuhan tersebut sekitar 17 hektar. Dedy berharap, ke depan, pelabuhan itu bisa ditambah luasannya hingga menjadi 77 hektar.

Dengan begitu, kapal-kapal perikanan tidak perlu lagi berimpitan satu sama lain saat disandarkan. Selain itu, ketika ada kondisi darurat, kapal bisa lebih mudah dijauhkan.

”Selain sempit, pelabuhan ini kondisinya juga dangkal. Kami berharap, ke depan, pemerintah pusat bisa membantu agar bisa dikeruk sedimentasinya sehingga pergerakan kapal bisa lebih mudah,” ujar Dedy.

Kami minta ’water bombing’ sudah tiga hari belum dikirim. Akibatnya, api malah merambat ke kapal-kapal lain dan ke rumah warga.