Mantan Wali Kota Kendari Jadi Tersangka Korupsi Perizinan

Kejati Sultra menetapkan mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir sebagai tersangka kasus korupsi perizinan ritel modern.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir di Kendari, Sultra, Senin (21/6/2021).

KENDARI, KOMPAS - Mantan Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir ditetapkan sebagai tersangka korupsi perizinan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ia diduga memeras perusahaan gerai ritel modern sebesar ratusan juta rupiah. Ia diduga pula meminta saham agar perizinan dikeluarkan.

”Mantan Wali Kota Kendari 2017-2022, SK (Sulkarnain Kadir), ditetapkan tersangka tindak korupsi perizinan PT Midi Utama Indonesia (MUI). Ia disangkakan Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara,” kata Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sultra Ade Hermawan, di Kendari, Senin (14/8/2023).

Sulkarnain Kadir, yang awalnya Wakil Wali Kota Kendari 2017-2022, menjabat Wali Kota Kendari pada 2018. Kala itu, Sulkarnain menggantikan pasangannya, Adriatma Dwi Putra, yang ditangkap atas kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018.

Kasus yang menjerat Sulkarnain ini, Ade melanjutkan, merupakan rangkaian kasus korupsi perizinan yang telah berjalan di persidangan. Pada Senin (13/3/2023), Kejati Sultra menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap perizinan pembukaan gerai ritel modern PT MUI. Perusahaan ini pemegang lisensi gerai Alfa Midi dan sejumlah gerai dengan nama lokal, yaitu Anoa Mart.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Asisten Bidang Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan (kedua dari kanan), di Kendari, Jumat (23/6/2023).

Dua orang yang telah ditetapkan tersangka adalah Sekretaris Daerah Kendari Ridwansyah Taridala dan seorang staf Tim Percepatan Pembangunan Kota Kota Kendari Syarif Maulana. Keduanya jadi tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Keduanya saat ini menjalani persidangan.

Menurut Ade, kasus ini bermula saat pihak PT MUI mengajukan izin untuk pembukaan gerai ritel di Kendari. Dalam pengurusan izin tersebut, pihak perusahaan bertemu dengan pejabat Pemkot Kendari, yaitu Sulkarnain Kadir selaku Wali Kota saat itu dan Syarif Maulana sebagai staf ahli.

Baca Juga: Mantan Wali Kota Kendari Diperiksa sebagai Saksi Kasus Suap Perizinan

Dalam beberapa pertemuan tersebut, Sulkarnain diketahui memerintahkan untuk meminta dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) ke PT MUI. Dana tersebut ditujukan untuk pengecatan Kampung Warna-Warni Bungkutoko senilai Rp 721 juta. Padahal, kegiatan ini telah dianggarkan di APBD 2021 senilai sekitar Rp 300 juta.

Tidak hanya itu, Sulkarnain juga diketahui meminta PT MUI untuk membuat enam gerai ritel dengan merek baru, yaitu Anoa Mart. Di perusahaan baru tersebut, ia meminta untuk mendapatkan saham lima persen.

”Jika tidak dituruti, maka perizinan perusahaan itu tidak akan dikeluarkan. Di situlah kami menetapkan pasal pemerasan kepada tersangka SK. Itu pun setelah berbagai pola pemerasan, izin perusahaan tidak juga keluar sampai masa jabatan beliau berakhir. Kami panggil tersangka SK diperiksa pada Jumat (18/8/2023) ini,” katanya.

Terkait tidak diterapkannya pasal suap, Ade menuturkan, korupsi yang terjadi ini diawali unsur pemerasan yang dilakukan para tersangka. Pihak perusahaan melakukan sejumlah hal atas dasar paksaan. Di sisi lain, dua tersangka sebelumnya dijerat dengan pasal suap dan pemerasan.

Kalau terulang terus seperti ini, jangan-jangan perilaku koruptif itu telah terlembagakan.

Sulkarnain Kadir sebelumnya telah beberapa kali diperiksa dalam kasus ini. Baron Harahap, kuasa hukum Sulkarnain saat itu, memastikan kliennya mematuhi semua proses hukum yang berlaku dan memenuhi panggilan pihak kejaksaan.

”Untuk penetapan tersangkanya saat ini, saya belum komunikasi kembali dengan beliau. Jadi, saya belum punya dasar untuk mengomentari penetapan tersangka ini,” kata Baron, Senin malam.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Pemandangan Jembatan Teluk Kendari, di Kendari, Sultra, Kamis (12/5/2022).

Selain Sulkarnain Kadir, dalam dua tahun terakhir telah ada dua kepala daerah di Sultra yang ditetapkan tersangka. Pada 2021, mantan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap KPK dalam kasus suap proyek BNPB, dan kembali ditetapkan sebagai tersangka suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022. Kasus suap dana PEN berlanjut, dan pada 2023 KPK menetapkan Bupati Muna La Ode M Rusman Emba sebagai tersangka suap.

Kisran Makati dari Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PuspaHAM) Sultra menjabarkan, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kendari dan Sultra secara luas merupakan tragedi buruk yang terus berulang. Tindak korupsi yang berulang ini menunjukkan adanya problema besar di tubuh birokrasi di wilayah ini.

”Kalau terulang terus seperti ini, jangan-jangan perilaku koruptif itu telah terlembagakan. Hal ini yang harus dievaluasi dan memerlukan langkah progresif,” kata Kisran.

Baca Juga: Kala Dua Kepala Daerah di Sultra Terjerat Suap Dana PEN