Konflik Terus Terjadi di DOB Papua, Pelayanan Publik Terdampak
Gangguan keamanan tidak hanya membuat warga kehilangan hak atas rasa aman. Pelayanan publik bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, juga terdampak.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti gangguan keamanan yang terus terjadi di sejumlah kabupaten provinsi daerah otonom baru di wilayah Papua. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik bagi warga terdampak.
Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey saat dihubungi dari Jayapura, Senin (14/8/2023), memaparkan, terdapat empat kabupaten yang rawan gangguan keamanan di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Empat daerah ini adalah Intan Jaya, Dogiyai, Nduga, dan Yahukimo.
Masalah tersebut, lanjut Frits, tidak hanya membuat warga kehilangan hak atas rasa aman. Pelayanan publik bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, juga terdampak.
Berdasarkan catatan Kompas, selama delapan bulan terakhir, terjadi dua kali kerusuhan di Dogiyai. Dua insiden ini menyebabkan ratusan bangunan terbakar serta warga dan aparat kepolisian terluka.
Di Intan Jaya, terjadi tiga kali aksi penembakan pesawat oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, pesawat itu membawa masyarakat dan barang kebutuhan pokok.
Adapun di Kabupaten Nduga terjadi pembakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan pilot Philip Mehrtens oleh KKB pada 7 Februari 2023. Lima anggota TNI Angkatan Darat gugur saat berupaya membebaskan Philip pada 15 April 2023.
Sementara di Yahukimo, serangan KKB terhadap warga yang sedang beraktivitas terjadi sejak Februari hingga Agustus 2023. Berdasarkan catatan Kompas dan data Polres Yahukimo, sejak Februari hingga Agustus, terjadi tujuh kali serangan KKB terhadap warga.
Dalam tujuh peristiwa tersebut, enam warga meninggal dunia dan empat warga mengalami luka berat.
”Penanganan konflik tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Kami merekomendasikan pemda setempat harus terlibat dalam penanganan konflik,” kata Frits.
Direktur Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Hanok Pigai mengatakan, konflik yang terjadi berulang kali di Dogiyai mengganggu upaya pendampingan petani kopi di Papua Tengah. Yapkema merupakan lembaga yang fokus pada pemberdayaan petani, layanan pendidikan, dan kesehatan di Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.
Dengan adanya konflik dan blokade jalan, upaya kami untuk memasarkan kopi para petani ke Nabire, Jayapura, hingga Papua Barat juga terdampak.
”Kami memiliki sebanyak 40 petani binaan di Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Dengan adanya konflik dan blokade jalan, upaya kami untuk memasarkan kopi para petani ke Nabire, Jayapura, hingga Papua Barat juga terdampak,” kata Hanok.
Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran khususnya di daerah rawan gangguan keamanan untuk bersiaga. Salah satunya di Kabupaten Yahukimo.
Ia menyatakan, pengamanan di daerah-daerah tersebut akan ditingkatkan. Salah satu momen yang menjadi fokus pengamanan yaitu peringatan ke-78 kemerdekaan Indonesia.
”Upaya pengamanan tidak akan menggunakan cara berkonfrontasi dengan kelompok tersebut demi menghindari jatuhnya korban. Kami akan menggunakan pendekatan persuasif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” ujar Mathius.