Bali Lanjutkan Upaya Penurunan Kemiskinan dan Tengkes
Meskipun tercatat rendah, kemiskinan dan kasus tengkes di Bali terus diupayakan untuk diturunkan. Langkah Bali didukung pemerintah pusat.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Bali berupaya untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah kasus tengkes atau stunting meskipun Bali termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan dan kasus tengkes yang sudah rendah. Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Bali juga didukung pemerintah pusat.
Keinginan kuat Bali untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kasus tengkes diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Ke-34 DPRD Provinsi Bali serangkaian HUT Ke-65 Provinsi Bali, Senin (14/8/2023). Dalam pidato tentang pencapaian lima tahun kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 di DPRD Provinsi Bali, Gubernur Koster menyebutkan, tingkat kemiskinan di Bali per 2023 sebesar 4,25 persen dan tingkat pengangguran terbuka di Bali pada 2023 sebesar 3,73 persen.
Jumlah penduduk miskin di Bali, ujar Koster dalam pidatonya, paling rendah di Indonesia. Adapun angka tengkes di Bali sampai 2022 sebesar 8 persen. Kondisi masyarakat di Bali itu, menurut Koster, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Upaya Bali itu juga didukung kesiapan di bidang pangan. Koster menyebutkan, Bali mampu mencatatkan surplus pada sembilan komoditas pangan strategis, kecuali komoditas bawang putih yang masih defisit. ”Soal pangan ini serius, apalagi dalam waktu 100 tahun ke depan,” kata Koster.
Data kemiskinan yang disampaikan Koster dalam pidatonya itu sejalan dengan laporan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik perihal profil kemiskinan di Provinsi Bali periode Maret 2023. Dalam laporan itu disebutkan, persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen atau 193.780 orang.
Tingkat kemiskinan di Bali pada Maret 2023 itu turun 0,28 persen poin dibandingkan periode September 2022 dan turun 0,32 persen poin dibandingkan periode Maret 2023.
Di hari yang sama, dalam konferensi pers bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono, Gubernur Koster mengatakan, dirinya berusaha agar kemiskinan di Bali dapat dientaskan dengan target nol kemiskinan. Sebelumnya tingkat kemiskinan di Bali pernah terendah secara nasional, tetapi akibat pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Bali meningkat.
Akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Bali meningkat.
BPS Provinsi Bali melaporkan Bali pernah mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 3,61 persen pada periode September 2019. Tingkat kemiskinan di Bali kemudian meningkat selama pandemi Covid-19 dan tertinggi mencapai 4,72 persen pada periode September 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 211.460 orang.
Pada Maret 2023, Bali memiliki 193.780 orang miskin atau sebesar 4,25 persen dan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah secara nasional. Adapun rata-rata nasional, tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen.
Mardiono mengatakan, pemerintah akan mengkaji kantong-kantong kemiskinan di daerah, termasuk di Bali, dan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan akan mengupayakan pengentasan kemiskinan. ”Tentu dibarengi upaya ketahanan pangan dan menjaga pertumbuhan ekonominya,” kata Mardiono.
Mardiono menyebutkan, berdasarkan laporan Gubernur Bali, Bali termasuk daerah dengan ketahanan pangan yang bagus dan tingkat kemandirian pangannya baik. Surplus produksi pangan di Bali itu dapat didistribusikan ke daerah-daerah sekitar Bali yang masih defisit.
Demikian pula sebaliknya, kelebihan produksi pangan di daerah sekitar Bali dapat didistribusikan ke Bali sehingga biaya pendistribusiannya tidak mahal. ”Biaya logistik dapat ditekan,” ujar Mardiono.