Diingkari Gubernur Sumbar, 1.000 Warga Pasaman Barat Lanjutkan Unjuk Rasa

Sekitar 1.000 warga Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, yang terancam kehilangan lahan kelola akibat rencana PSN akan meneruskan unjuk rasa sampai Gubernur Sumbar bersedia mendengarkan langsung aspirasi mereka.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Salah seorang warga asal Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berorasi dalam unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Sumbar, Rabu (2/8/2023). Sekitar 1.000 warga yang berunjuk rasa menuntut agar konflik agraria di lahan mereka yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diselesaikan dan kriminalisasi terhadap warga yang menjual hasil panen kebun mereka dihentikan.

PADANG, KOMPAS — Hingga hari ketiga, sekitar 1.000 warga Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, dan mahasiswa masih menggelar unjuk rasa menuntut penyelesaian tumpang tindih di lahan perkebunan mereka dan penghentian kriminalisasi. Pengunjuk rasa kembali akan menggelar unjuk rasa esok hari karena Gubernur Sumbar mengingkari janji untuk bertemu mereka.

Seperti dua hari sebelumnya, massa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (2/8/2023). Akses Jalan Jenderal Sudirman di lokasi tersebut ditutup. Aksi massa berlangsung dari tengah hari hingga pukul 17.00. Selain pria dewasa, unjuk rasa juga melibatkan perempuan dan anak-anak.

Warga dari Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, itu menuntut agar usulan proyek strategis nasional (PSN) kilang minyak dan petrokimia oleh Pemprov Sumbar ke Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2021 dicabut. Proyek dengan luas lahan sekitar 30.000 hektar itu dituding mencakup lahan kelola warga.

Baca juga: Konflik Agraria, Ribuan Warga Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumbar

Massa juga menuntut agar lahan yang mereka kelola secara turun-temurun dikeluarkan dari status hutan produksi. Mereka menuntut pula agar anggota Brimob yang menjaga lahan program hutan tanaman rakyat (HTR) yang dikelola koperasi serba usaha (KSU) di kawasan itu ditarik. Lokasi HTR juga tumpang tindih dengan lahan masyarakat.

Selain itu, massa juga menuntut agar dua orang yang ditahan Polda Sumbar karena membeli hasil panen petani dibebaskan. Keduanya ditahan karena dituding membeli hasil kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan tanpa perizinan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga asal Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Sumbar, Rabu (2/8/2023). Sekitar 1.000 warga yang berunjuk rasa menuntut agar konflik agraria di lahan mereka yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diselesaikan dan kriminalisasi terhadap warga yang menjual hasil panen kebun mereka dihentikan.

Sekitar lima jam berunjuk rasa, massa belum bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi. Mahyeldi yang sebelumnya berjanji di akun Instagram-nya akan menemui massa tak kunjung datang ke titik aksi. Massa yang kecewa kembali ke Masjid Raya Sumbar, tempat mereka menginap dua hari terakhir.

”Kamis (3/8/2023) besok, kami akan kembali menggelar aksi. Beberapa rekan memang ada yang sakit. Namun, kami yang masih sehat ini bakal berjuang terus, sampai kami menang,” kata Suriadi (37), salah seorang warga Jorong Pigogah Patibubur yang ikut unjuk rasa.

Suriadi menjelaskan, ia datang ke Padang bersama istri dan tiga anaknya. Mereka menempuh perjalanan sekitar 6 jam dengan bus. Bersama ribuan warga lainnya, keluarga ini menginap di Masjid Raya Sumbar beralaskan tikar. Semua itu mereka lakukan untuk mempertahankan lahan seluas 1 hektar yang ia kelola sejak 1998 yang terancam hilang karena PSN.

Baca juga: Dituduh Mencuri di Kebunnya Sendiri, Tiga Petani Kalteng Jalani Sidang

Selain terancam kehilangan mata pencarian oleh PSN, kata Suriadi, selama ini hasil kebun warga juga dimonopoli oleh koperasi dengan harga murah. Hasil kebun warga dari dalam kawasan hutan produksi hanya boleh dijual ke koperasi. Jika dijual ke tempat lain, dianggap ilegal dan dapat dipidanakan, seperti kejadian sebelumnya.

”Sering terjadi intimidasi kepada kami. Saat kami sedang menimbang, didatangi, dipaksa menjual ke mereka. Kalau tidak, masyarakat atau pembeli akan ditangkap. Kami dirugikan karena harganya murah. Harga tandan buah segar di luar Rp 1.880 per kg, sedangkan di koperasi hanya Rp 1.530 per kg,” ujarnya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga asal Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Sumbar, Rabu (2/8/2023). Sekitar 1.000 warga yang berunjuk rasa menuntut agar konflik agraria di lahan mereka yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diselesaikan dan kriminalisasi terhadap warga yang menjual hasil panen kebun mereka dihentikan.

Nuryani Harahap (33), warga Jorong Pigogah Patibubur, lainnya, mengatakan, ia datang berunjuk rasa ke Padang bersama suami dan satu dari empat anaknya. Selama di Padang, mereka juga menginap di Masjid Raya Sumbar. Keluarga ini hendak mempertahankan lahan sawit seluas 2 hektar yang menjadi sumber mata pencarian mereka.

”Kami berharap lahan kami segera dibebaskan agar anak-anak kami bisa sekolah ke depannya. Kalau proyek ini berlanjut, kami akan diusir. Otomatis anak kami tidak sekolah dan makan lagi. Dari situlah semua penghasilan kami,” kata Nuryani.

Setelah berhasil sawit kami, akan diambil oleh pemerintah.

Nuryani menjelaskan, keluarganya telah mengelola lahan itu sejak 2009. Anak-anak lahir dan tumbuh besar di sana. ”Saya empat kali melahirkan anak di kebun itu. Setelah berhasil sawit kami, akan diambil oleh pemerintah,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Warga asal Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Sumbar, Rabu (2/8/2023). Sekitar 1.000 warga yang berunjuk rasa menuntut agar konflik agraria di lahan mereka yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi diselesaikan dan kriminalisasi terhadap warga yang menjual hasil panen kebun mereka dihentikan.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri mengatakan, Gubernur Mahyeldi ada di kantor. Gubernur sudah meminta perwakilan massa aksi untuk menemuinya di ruangan. Walakin, massa hanya bersedia jika Gubernur mendatangi mereka ke titik aksi sesuai janji.

Dalam akun Instagram-nya, @mahyeldisp, Gubernur mengunggah foto berisi tulisan, ”Insya Allah Saya akan Menemui dan Mendengarkan Aspirasi Masyarakat Air Bangis Siang Ini”.

Terkait PSN di Nagari Air Bangis, Hansasri menjelaskan, usulan proyek itu masih berproses di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Proyek itu, antara lain, ialah kilang minyak dan petrokimia serta berbagai industri lainnya.

Kemudian, mengenai ratusan keluarga dan ribuan jiwa yang terancam kehilangan mata pencarian di Jorong Pigogah Patibubur, Hansastri mengatakan, PSN justru berdampak baik bagi ekonomi masyarakat. ”PSN menciptakan lapangan kerja yang banyak. Justru kalau ada yang menganggur akan terserap di PSN itu,” katanya.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Seorang warga yang mengaku anak Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat, berorasi, sementara yang lainnya menikmati nasi kotak dalam unjuk rasa tandingan mendukung proyek strategi nasional (PSN) di nagari mereka di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat di Kota Padang, Sumbar, Rabu (2/8/2023). Mereka menuding sekitar 1.000 warga Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, yang berunjuk rasa menolak PSN sebagai pendatang dan perambah hutan.

Tandingan

Sementara itu, bersebelahan dengan aksi unjuk rasa warga Jorong Pigogah Patibubur, ada puluhan pria menggelar aksi tandingan. Warga yang mengaku anak Nagari Air Bangis justru membela Gubernur dan mendukung PSN di nagari mereka dan mencerca warga Jorong Pigogah Patibubur dengan kata-kata kasar.

”Kami mendukung sepenuhnya PSN ini demi kepentingan umum. Tidak ada yang sanggup membangun Nagari Air Bangis, kecuali pemerintah dan investor. Maka, kami mendukung PSN demi anak-cucu kami,” kata Erhamsyah (51), anggota Badan Musyawarah Nagari Air Bangis, yang mengaku tidak ada lahannya yang terdampak PSN.

Baca juga: Proyek Strategis Nasional Dikebut di Tahun Politik