Program Kerakyatan Tekan Kemiskinan di Aceh

Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Aceh pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin Aceh 806.750 orang atau 14,45 persen. Turun 11.700 orang dibandingkan September 2022, yakni 14,75 persen.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Seorang warga membeli sembako di pasar murah yang digelar Pemko Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (17/3/2022). Pemko Banda Aceh menyediakan 5.500 paket sembako dengan subsidi Rp 100.000 per paket. Operasi pasar tersebut upaya pemerintah untuk mengendalikan harga sembako di pasaran.

BANDA ACEH, KOMPAS — Terhitung September 2022 hingga Maret 2023, sebanyak 11.700 warga di Provinsi Aceh keluar dari zona kemiskinan. Pemerintah daerah didorong untuk menjaga daya beli dan program kerakyatan agar upaya mengatasi kemiskinan melaju lebih cepat.

Data terbaru dirilis oleh Badan Pusat Statistik Aceh pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin Aceh sebanyak 806.750 orang atau 14,45 persen. Jumlah tersebut turun sebesar 11.700 orang dibandingkan September 2022, yakni 14,75 persen atau 818.000 jiwa.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Muchlis Yunus, Sabtu (22/7/2023), mengatakan, setiap tahun pada semester kedua banyak pengerjaan program pembangunan yang dibiayai oleh anggaran daerah, baik fisik maupun non-fisik. Biasanya pada semester kedua pemerintah mengejar serapan anggaran sehingga berdampak pada ekonomi warga.

Baca juga: Prioritaskan Usaha Produktif untuk Tekan Kemiskinan di Aceh

Program pembangunan fisik dapat menyerap tenaga kerja. Dengan adanya pendapatan, seseorang yang dulunya masuk dalam zona miskin berpotensi keluar dari zona tersebut. Selain itu, perputaran uang di tengah masyarakat semakin besar.

”Karena di Aceh tidak ada industri skala besar, anggaran pemerintah menjadi penopang utama ekonomi daerah,” kata Muchlis.

Muchlis menilai belakangan pemerintah daerah banyak menggelar kegiatan yang melibatkan pelaku usaha ultra mikro hingga menengah. Kegiatan tersebut seperti pameran produk usaha kuliner dan kerajinan. Pemberian ruang pameran untuk pelaku usaha kecil menambah pendapatan dan meningkatkan produksi.

Baca juga: Abadikan Damai, Perkuat Ekonomi Aceh

Peningkatan produksi berpengaruh pada pendapatan pekerja. Biasanya produksi usaha kecil mempekerjakan karyawan sesuai dengan besaran pesanan produk.

”Pemerintah harus memperbanyak lagi program yang melibatkan pelaku usaha kecil,” kata Muchlis.

Selain itu, Muchlis menilai kemampuan pemerintah mengendalikan laju inflasi juga menurunkan angka kemiskinan. Harga bahan pokok yang stabil membuat daya beli warga tetap terjaga, sebaliknya jika harga kebutuhan pokok melambung, daya beli warga melemah.

Pemerintah harus memperbanyak lagi program yang melibatkan pelaku usaha kecil.

Pada Juli 2022 lalu, Aceh termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi dengan angka mencapai 6,97 persen. Namun, pada April 2023, angka inflasi Aceh mengalami penurunan menjadi 4,05 persen.

Untuk mengontrol harga di pasar, pemerintah kabupaten/kota mengadakan pasar murah. Beberapa bahan pokok yang dijual murah di antaranya beras, telur ayam, minyak goreng, dan gas 3 kg.

Namun, Aceh mengalami kenaikan garis kemiskinan dari Rp 617.293 per kapita per bulan pada September 2023 menjadi Rp 627.534 per kapita per bulan pada Maret 2023.

Sebelumnya Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad Mta mengatakan, program untuk pengembangan usaha kecil menengah menjadi salah satu fokus Pemprov Aceh. Menurut Muhammad, di sektor ini banyak menyerap tenaga kerja.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Warga mengantre untuk membeli elpiji 3 kilogram di Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Kamis (4/5/2023). Operasi pasar dilakukan di beberapa lokasi agar mudah dijangkau oleh warga. Penyaluran gas 3 kilogram atau gas subsidi diperketat agar tepat sasaran. Belakangan elpiji 3 kg kerap langka disebabkan adanya permainan dari pedagang.

Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh pada 2021, jumlah UMKM di Aceh mencapai 259.749 unit. Usaha itu tersebar di 23 kabupaten/kota.

Pemprov Aceh membuat kebijakan memasukkan produk lokal Aceh dalam etalase daring pengadaan barang dan jasa pada sistem elektronik katalog Pemprov Aceh. Produk lokal menjadi prioritas dalam aktivitas belanja barang dan jasa yang dibiayai oleh anggaran daerah. Tahun lalu, melalui katalog elektronik lokal dan toko daring itu, penjualan produk lokal mencapai Rp 979,034 miliar.

”Kami berusaha membuat program yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan daya ekonomi rakyat, terutama pada sektor usaha mikro kecil menengah,” ujar Muhammad.

Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution menjelaskan, pengaruh komoditas makanan terhadap nilai garis kemiskinan meliputi beras, rokok keretek filter, dan ikan tongkol/tuna/cakalang. Sementara komoditas bukan makanan adalah biaya listrik, perumahan, dan bensin.

Baca juga: Korupsi dan Harapan Sejahtera dari Dana Desa di Aceh