OJK Kembangkan Ekosistem Literasi Keuangan Inklusif di Desa Wisata Kuningan

OJK Cirebon berkolaborasi dengan berbagai pihak mengembangkan ekosistem literasi keuangan inklusif di Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Desa wisata itu diharapkan menjadi wadah edukasi pengelolaan keuangan.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Peluncuran Ekosistem Literasi Keuangan Inklusif dan Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Wisata Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Sabtu (22/7/2023). Kegiatan untuk menggencarkan literasi keuangan itu juga didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan BNI.

KUNINGAN, KOMPAS — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Cirebon berkolaborasi dengan berbagai pihak mengembangkan ekosistem literasi keuangan inklusif di Desa Kaduela, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Desa wisata itu diharapkan menjadi wadah edukasi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan perekonomian warga.

Pengembangan itu tampak saat Kantor OJK Cirebon bersama sejumlah instansi meluncurkan Ekosistem Literasi Keuangan Inklusif dan Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Wisata Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Sabtu (22/7/2023). Kegiatan itu juga didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon dan BNI.

”Kami, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, selalu bersinergi untuk memperluas akses keuangan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Salah satu programnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata Kaduela,” ujar Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Cirebon Nana Rosdiana.

Baca juga: Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan Desa-Kota Harus Terus Ditekan

Selain jadi destinasi wisata, Kaduela dipilih sebagai percontohan pengembangan ekosistem literasi keuangan inklusif karena dukungan masyarakat setempat. Pihaknya bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Arya Kamuning Kaduela yang mengelola sejumlah obyek wisata. Salah satu programnya, penyuluhan terkait literasi keuangan.

Literasi itu, antara lain, menyangkut edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk keuangan, hingga pencegahan pinjaman daring ilegal. Adapun keuangan inklusif mencakup akses warga terhadap jasa keuangan, seperti perbankan formal. BumDes itu, misalnya, menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor atau Laku Pandai untuk warga setempat.

Apalagi, lanjutnya, industri jasa keuangan tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat. Per April 2023, misalnya, dana pihak ketiga perbankan di Indonesia mencapai Rp 7.997 triliun dengan penyaluran kredit Rp 6.465 triliun. ”Hal ini menunjukkan besarnya peran perbankan sehingga pertumbuhan ekonomi 5,03 persen triwulan 1 tahun ini,” katanya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga menyiapkan pembayaran Standar Kode Respons Cepat Indonesia (QRIS) di pintu masuk Side Land, tempat wisata di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023). Tempat wisata itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Arya Kamuning Kaduela. BumDes itu juga telah mengembangkan pembayaran digital hingga menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor.

Pihaknya juga mendorong perluasan digitalisasi melalui pembayaran nontunai via Standar Kode Respons Cepat Indonesia (QRIS). Pembayaran tiket masuk Side Land yang menyajikan kolam renang dan Telaga Biru Cicerem yang menyuguhkan panorama telaga, misalnya, bisa menggunakan QRIS. Sebanyak 63 pedagang di sana juga memanfaatkan QRIS.

Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Cirebon Panny Malangsari menambahkan, literasi keuangan sangat penting, terutama di desa, untuk membantu warga memahami produk keuangan sehingga tidak terjebak pinjaman daring ilegal dan rentenir. Hingga pertengahan tahun ini, pihaknya menerima 622 pengaduan dan konsultasi warga.

”Sekitar 17 persen itu terkait pinjol (pinjaman online) ilegal,” ucap Panny. Pengaduan itu datang dari warga di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Ciayumajakuning. Pihaknya pun mengapresiasi apa yang dilakukan Desa Kaduela. Apalagi, dari sekitar 4 juta warga di kawasan itu, literasi keuangan baru menjangkau 4.000 orang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pengunjung bermain di kolam renang di Side Land, tempat wisata di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023). Tempat wisata itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Arya Kamuning Kaduela. BumDes itu juga telah mengembangkan pembayaran digital hingga menjadi agen layanan keuangan tanpa kantor.

Iim Ibrahim, Direktur BumDes Arya Kamuning Kaduela, mengatakan, masyarakat membutuhkan literasi keuangan karena selama ini banyak tawaran pinjaman dengan bunga yang tinggi. ”Di sini banyak bank keliling yang datang. Warga pinjam pagi, tetapi harus bayar sore. Jadi, warga gali lubang tutup lubang. Ini memberatkan warga,” ujarnya.

Dengan literasi keuangan yang inklusif, perlahan warga terlepas dari kondisi itu. Sebagai agen Laku Pandai, misalnya, pihaknya dapat melayani warga yang ingin membuka rekening Bank BNI, mengirim uang, hingga meminjam uang dengan bunga terjangkau. Warga pun dapat menggunakan modal itu untuk mengembangkan usaha di tempat wisata.

Warga pinjam pagi, tetapi harus bayar sore. Jadi, warga gali lubang tutup lubang.

Bupati Kuningan Acep Purnama mengapresiasi pengembangan ekosistem literasi keuangan inklusif yang diinisiasi Kantor OJK Cirebon dan sejumlah pihak. Hal ini, lanjutnya, penting untuk mendukung pariwisata di Kuningan. ”Kami berharap semua desa bisa seperti di sini (Kaduela). Pemda akan mendukung infrastruktur, seperti akses jalan,” ucapnya.

Baca juga: Kerap Terima Pengaduan Pinjaman ”Online” Ilegal, OJK Cirebon Giatkan Literasi Keuangan