PLN Group menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya 50 megawatt untuk KIPP IKN. Selain itu, jaringan kabel bakal dibuat di bawah tanah.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Sistem kelistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dirancang ramah lingkungan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Proyek yang baru saja selesai lelang itu ditargetkan rampung pada Mei 2024.
Senior Manager Operasi Konstruksi 1 PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Hasmar Tarigan mengatakan, PLN sudah mendapat penugasan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36.K/HK.02/MEM.S/2023 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur KIPP IKN. Hasmar mengatakan, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur mendapat tugas penyediaan transmisi dan gas insulated switchgear (GIS) atau gardu induk listrik yang menggunakan gas SF6 bertekanan sebagai media isolasi di KIPP IKN.
”Nilainya, kalau transmisi dan extention sekitar Rp 840 miliar,” kata Hasmar di Samarinda, Kamis (20/7/2023), dalam diskusi ”Kolaborasi PLN dan Media Mendukung Pembangunan IKN”.
Selain itu, PLN Group mendapat delapan penugasan lain. Salah satunya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 megawatt beserta jaringannya dengan saluran kabel tekanan tinggi (SKTT). SKTT adalah saluran kabel di bawah tanah sehingga tak ada bentangan kabel di atas tanah di KIPP IKN.
Hasmar mengatakan, khusus untuk wilayah KIPP IKN, pemerintah dan PLN berkomitmen untuk menyuplai listrik yang lebih ramah lingkungan dengan PLTS. Adapun konsep kota cerdas diterjemahkan melalui penyaluran kabel bawah tanah 150 kV.
Hal itu, lanjutnya, diharapkan bisa membuat jaringan dan sumber listrik di IKN lebih rapi dan tertata dibandingkan menggunakan bentangan kabel di atas tanah.
”Sesuai dengan penugasan, kami juga sudah mengefektifkan kontrak ini ke penyedia barang/jasa, di Mei 2024 (kelistrikan di IKN) sudah bisa beroperasi,” katanya.
Sementara itu, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Efron Lumban Gaol mengatakan, sejumlah perencanaan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan juga dilakukan oleh PLN.
Salah satunya, kata Efron, PLN Group melakukan studi banding pemanfaatan waduk untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hal itu dilakukan melalui kerja sama PLN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perencanaan transmisi 500 kV sebagai tulang punggung jaringan listrik untuk mendukung KIPP IKN.
Wilayah sekitar IKN
Di luar IKN, ujarnya, PLN juga sedang memasifkan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltim dan Kaltara, dua provinsi terdekat IKN. Rasio elektrifikasi Kaltara saat ini 98,05 persen, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan 2020 dengan rasio elektrifikasi 78,9 persen.
Adapun data terakhir rasio elektrifikasi Kaltim 99,63 persen pada 2022. Untuk mencapai pemerataan elektrifikasi di Kaltim dan Kaltara, PLN telah membentuk unit pelaksana di Kabupaten Berau tahun ini.
”Diharapkan wilayah tersebut sudah 100 persen berlistrik pada 2024,” kata Efron.
Program tersebut, lanjut Efron, memanfaatkan dana yang bersumber dari penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah pusat kepada PLN. Selain program dari PLN Group, pemerintah daerah juga membuat program instalasi listrik bagi warga di sekitar IKN.
Pemerintah Provinsi Kaltara, misalnya, membuat program pemasangan listrik gratis bagi warga miskin. Tahun ini, Pemprov Kaltara menargetkan 300 rumah keluarga miskin bisa teraliri listrik tanpa biaya.
Diharapkan wilayah tersebut sudah 100 persen berlistrik pada 2024.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltara Raden Adi Hernadi Ismail Syah mengatakan, program itu tersebar di lima kabupaten dan kota, yakni 35 rumah di Kota Tarakan, 75 rumah di Kabupaten Bulungan, 70 rumah di Kabupaten Nunukan, 60 rumah di Kabupaten Malinau, dan 60 rumah di Kabupaten Tana Tidung.
Ia mengatakan, setiap rumah akan mendapat bantuan 4A atau 900 VA. Warga pun akan mendapat satu paket program dengan instalasi listrik.
”Itu meliputi 3 titik lampu, 1 stop kontak, dan 1 arde atau grounding. Ada juga pemeriksaan dan pengujian instalasi sertifikat laik operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis,” ujar Adi.