Kemiskinan di Jabar Menurun, Ketimpangan Ekonomi Justru Meningkat

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada awak media setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-654 Kota Cirebon di Kantor DPRD Kota Cirebon, Rabu (19/7/2023).

CIREBON, KOMPAS — Angka kemiskinan di Jawa Barat menurun pada Maret 2023 dibandingkan bulan September tahun lalu. Namun, ketimpangan ekonomi justru meningkat. Bahkan, rasio gini di daerah berpenduduk 50 juta jiwa itu termasuk tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (17/7/2023), jumlah penduduk miskin di Jabar menurun dari sekitar 4 juta orang pada September 2022 menjadi 3,8 juta orang pada Maret 2023. Persentase kemiskinan juga turun dari 7,98 persen ke 7,62 persen dalam periode itu.

”Berita baik datang di hari ini, minggu ini. Penanganan kemiskinan terbaik di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Berkurang orang miskinnya 310.000 orang dalam dua tahun terakhir,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil setelah menghadiri acara Hari Jadi Ke-654 Kota Cirebon, Rabu (19/7/2023).

Emil, sapaannya, mengeklaim, penurunan jumlah kemiskinan di Jabar adalah yang terbanyak di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, misalnya, penurunan angka kemiskinan pada Maret tahun ini dan September 2022 tercatat hanya 66.730 orang. Di Jawa Timur hanya 47.700 orang.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret rumah tidak layak huni di Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon, Jabar, Kamis (6/10/2022).

”Artinya, penanganan kemiskinan dengan berbagai program (di Jabar), termasuk di Cirebon, sudah sangat berhasil. Tingkat kemiskinan turun jauh menjadi 7,62 persen,” ungkapnya. Angka kemiskinan di Jabar jauh lebih rendah dibandingkan nasional, yang mencapai 9,36 persen.

Emil menuturkan, terdapat tiga strategi mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Pertama, pihaknya memberikan bantuan sosial hingga revitalisasi rumah tidak layak huni untuk penduduk dengan kemiskinan ekstrem. ”Bansos (bantuan sosial) Rp 30 miliar kami gelontorkan ke Cirebon,” katanya.

Baca juga: Kemiskinan Menurun, tetapi Ketimpangan Meningkat

Kedua, pihaknya memberikan keterampilan bagi penduduk miskin agar dapat bekerja di usaha rakyat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. ”Kemiskinan juga kita lawan dengan menaikkan semangat berwirausaha supaya yang tangan di bawah jadi tangan di atas,” katanya.

Emil pun memastikan, dalam dua tahun terakhir, tidak ada penambahan warga miskin, melainkan penurunan jumlah. Akan tetapi, tingkat ketimpangan ekonomi antara warga miskin dan kaya di Jabar justru meningkat selama periode September tahun lalu hingga Maret 2023.

BPS mencatat, tingkat ketimpangan atau rasio gini di Jabar pada Maret tahun ini adalah 0,425 poin. Angka ini meningkat dibandingkan September 2022, yakni 0,412 poin atau naik 0,013 poin. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat ketimpangan di wilayah juga kian tinggi.

Bahkan, rasio gini di Jabar itu menjadi yang tertinggi ketiga dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan ketimpangan tertinggi, yakni 0,449, lalu diikuti DKI Jakarta (0,431). Secara nasional, rasio gini tercatat sebesar 0,388.

Jangan sampai industri justru membuat masyarakat menjadi lebih tertekan dan sengsara sehingga ketimpangan semakin meningkat.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis mengatakan, pihaknya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Cirebon melalui percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 mereda. ”Misalnya, memberikan bansos, membuka kesempatan kerja, dan menekan angka inflasi,” ujarnya.

Tahun lalu, misalnya, penduduk miskin di kota berpenduduk sekitar 340.000 jiwa itu berkurang 510 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pengangguran di Cirebon juga tercatat 8,11 persen pada 2022 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 10,38 persen.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua dari kanan) bersama Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis (kedua dari kiri) menghadiri rangkaian Hari Jadi Ke-654 Kota Cirebon di Balai Kota Cirebon, Rabu (19/7/2023).

Secara terpisah, peneliti bidang perencanaan pembangunan dari Universitas Padjadjaran, Bagdja Muljarijadi, mengatakan, perekonomian di Jabar mengandalkan industri manufaktur. Bahkan, pemprov tengah mengembangkan kawasan industri Rebana di Jabar bagian timur.

Akan tetapi, industri belum sepenuhnya bisa mengatasi kemiskinan. ”Jangan sampai industri justru membuat masyarakat menjadi lebih tertekan dan sengsara sehingga ketimpangan semakin meningkat. Jangan sampai industri menambah ketimpangan Jabar,” ungkapnya.

Baca juga: Kisah Rumah Ambruk dan Perkara Permukiman di Kota Cirebon