Pelayanan Masyarakat Lebih Penting ketimbang Gedung Pemerintah

Name: Pelayanan Masyarakat Lebih Penting ketimbang Gedung Pemerintah
Uploaded: 2023-07-17T13:08:59Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Wapres Ma'ruf Amin meminta pemerintah di daerah otonom baru harus tetap mengutamakan pelayanan publik ketimbang sekadar mengadakan sarana prasarana kantor saja. Ini untuk perkuat daerah otonomi baru yang terbentuk.

Wapres Ma'ruf Amin meminta pemerintah di daerah otonom baru harus tetap mengutamakan pelayanan publik ketimbang sekadar mengadakan sarana prasarana kantor saja. Ini untuk perkuat daerah otonomi baru yang terbentuk.

Oleh

NINA SUSILO

· 5 menit baca

SORONG, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pembentukan daerah otonom baru betul-betul mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan bukan sekadar proyek pembangunan gedung perkantoran.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meletakkan batu pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan sarana prasarana Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (17/7/2023). Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 yang disahkan awal Desember 2022.

Hadir pula dalam acara ini Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad.

”Peletakan batu pertama ini mesti kita jadikan sebagai pendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Saya ingatkan kembali, yang hadir bukan hanya gedungnya, tapi yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah untuk melayani penduduk Papua Barat Daya dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tutur Wapres dalam sambutannya.

Peletakan batu pertama ini mesti kita jadikan sebagai pendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Saya ingatkan kembali, yang hadir bukan hanya gedungnya, tapi yang lebih penting adalah kehadiran pemerintah untuk melayani penduduk Papua Barat Daya dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Dalam keterangan kepada wartawan, Wapres kembali menjelaskan, keberadaan Kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menunjukkan semakin banyak dan dekat pemerintah yang bisa melayani publik. Apabila sebelumnya saat masih menjadi bagian Provinsi Papua Barat layanan pemerintah provinsi hanya ada di Manokwari, kini ada di Kota Sorong.

”Yang saya maksud itu bukan hanya fisiknya, gedungnya, melainkan pelayanannya itu yang harus efektif, efisien, dan benar-benar walau ada dua gedung tapi pelayanannya tidak bisa menjangkau, nah ini yang saya maksud. Karena itu, ini pelayanannya harus efektif kepada masyarakat,” tutur Wapres kepada wartawan.

Lahan milik keluarga

Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menambahkan, lokasi pusat pemprov di Distrik Sorong Timur itu menggunakan lahan dari keluarga Malaseme Klabilim. Luas lahan yang sudah bersertifikat adalah 55 hektar dan ada tambahan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk melepas 35 hektar.

Dengan demikian, luas lahan berkisar 90 hektar dari sekitar Stadion Wombik sampai bibir pantai. ”Di bibir pantai sekitar 10 ha adalah mangrove yang akan dipelihara sebagai ruang terbuka hijau Pemprov Papua Barat Daya,” ujarnya.

Sentra pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, ucap Wapres, harus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk publik baik dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, melaksanakan fungsi sosial, kebudayaan dan olahraga, menjadi pusat literasi, memperkokoh harmoni, serta mendorong munculnya bakat-bakat generasi muda Papua Barat Daya. Pemda juga diminta bersinergi dalam mewujudkan agenda prioritas jangka pendek tahun 2023 dan 2024 serta agenda jangka panjang di Papua Barat Daya yang senapas dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022–2041.

Jajaran pemerintah daerah juga diharap terus menggandeng tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum pemuda dan perempuan, serta kelompok strategis lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Masyarakat Papua Barat Daya, ujar Wapres, memiliki rumah baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Rumah baru dalam wujud provinsi adalah identitas, jati diri daerah, sekaligus strategi untuk semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat.

Dalam acara tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan Program Perlindungan Hari Tua (Paitua) dan bantuan Program Pengembangan Ekonomi Pemuda (Papeda). Program Paitua berupa bantuan Rp 250.000 per bulan kepada warga berusia di atas 65 tahun dengan calon penerima mencapai 22.488 jiwa. Adapun program Papeda membuka akses permodalan dan pendampingan kepada para pemuda pelaku UMKM.

Saya mengapresiasi program Paitua itu karena memang masalah hari tua ini menjadi momok ya dan menjadi sumber daripada ketidaksejahteraan. Maka, salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah mereka yang pelayanan kepada orang tua ini.

”Saya mengapresiasi program Paitua itu karena memang masalah hari tua ini menjadi momok ya dan menjadi sumber daripada ketidaksejahteraan. Maka, salah satu yang harus juga menjadi perhatian adalah mereka yang pelayanan kepada orang tua ini,” tutur Wapres.

Adapun data yang digunakan diintegrasikan dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Program ini juga didukung secara teknis oleh tenaga ahli dari program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang merupakan Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia di bawah koordinasi dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi data penerima program.

Selama ini KEK Sorong belum memenuhi target yang ditentukan pemerintah pusat. Beberapa target ini terkait dengan besaran investasi dan beberapa sarana prasarana yang masih harus diselesaikan. Untuk itu, Pemprov sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa perusahaan seperti Petrogas yang menyatakan siap mendukung.

Selain itu, program strategis yang disiapkan dan dilaksanakan antara lain penyiapan superhub marine dan waduk terbesar di Papua di Kabupaten Tambrauw, revitalisasi Danau Ayamaru, revitalisasi kawasan ekonomi khusus Sorong sehingga bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi Papua, peningkatan kapasitas jalan di Sorong Selatan untuk mendukung sentra sagu, revitalisasi Pantai Waisai dan penetapan wisata baru untuk mendukung penetapan sebagai geosite dan geopark di Raja Ampat, program dokter dan dokter spesialis yang dibiayai dana otonomi khusus bersama Provinsi Papua.

Sejauh ini, KEK Sorong sudah diresmikan, tetapi belum juga beroperasi. Wapres Amin meminta Pj Gubernur untuk mempersiapkan KEK supaya bisa berjalan. ”Sebab ini penting sekali untuk menjadi pusat pengembangan kawasan ekonomi. KEK kan banyak yang minta, bahkan Papua Barat minta dibuatkan KEK karena KEK-nya di Sorong jadi Papua Barat sekarang tidak punya KEK. Karena itu, Pj Gubernur harus menyelesaikan karena ini anugerah dan fasilitas,” kata Wapres.

Musa'ad menambahkan, selama ini KEK Sorong belum memenuhi target yang ditentukan pemerintah pusat. Beberapa target ini terkait dengan besaran investasi dan beberapa sarana prasarana yang masih harus diselesaikan. Untuk itu, Pemprov sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa perusahaan, seperti Petrogas yang menyatakan siap mendukung.

Kendala lainnya berkaitan dengan infrastruktur. Pembebasan tanah yang dilakukan baru 400 hektar dari target 1.200 ha. Karena itu, lanjut Musa'ad, Pemprov juga sedang berkomunikasi dengan pemegang hak ulayat supaya memenuhi target.

Desember tahun ini, semua target harus tercapai. Sebab, KEK Sorong sudah mendapat peringatan akan dicabut statusnya jika tak berjalan.

Editor:

SUHARTONO

otonomi khusus papua berita daerah otonom baru papua barat daya kunker wapres ke papua