Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Institute
Baru
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#otonomi khusus papua
Bagikan
MRP Minta Pemerintah dan DPR Tak Tergesa Bahas Pemekaran Papua
Pembentuk undang-undang perlu mempertajam naskah akademis RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Hal itu penting untuk mencegah munculnya konflik baru akibat kebijakan pemekaran di Papua.
Politik & Hukum
路
Wapres Minta Lemhannas Kaji Pendekatan Kesejahteraan di Papua
Pendekatan kesejahteraan di Papua diharapkan menjadi langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih.
Nusantara
路
MRP Ingin Didengarkan Suaranya Terkait Pemekaran Wilayah Papua
Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mengkritik langkah Baleg DPR yang menyetujui pengusulan tiga RUU terkait pemekaran daerah otonom baru di Papua untuk menjadi RUU inisiatif DPR.
Politik & Hukum
路
Revisi Otsus Papua Dinilai sebagai Bentuk Resentralisasi Kekuasaan
Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.
Hukum
路
Ironi Orang Moi Mencari Kesejahteraan lewat Sawit
Selama berpuluh-puluh tahun, suku Moi yang tersebar di Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Papua Barat, tidak pernah merasakan kesejahteraan. Ini menjadi celah perusahaan sawit untuk merambah hutan mereka.
Ilmu Pengetahuan & Teknologi
路
Prospek Papua Pascarevisi UU Otonomi Khusus
Pemerintah harus memastikan bahwa penduduk asli Papua didengar pendapatnya dan dilibatkan secara berarti dalam menentukan segala aspek yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk penyusunan undang-undang otonomi khusus.
Opini
路
Amendemen UU Otsus dan Depolitisasi Papua
Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.
Opini
路
Badan Otsus Papua Jangan Saingi Kewenangan Pemda
Badan khusus otsus Papua聽diharapkan tidak menjadi pesaing pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan Papua.聽Harus ada pembagian kewenangan yang jelas antara badan khusus itu dengan pemda.
Nusantara
路
Otsus Papua Minim Legitimasi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memiliki legitimasi yang kuat karena hasil negosiasi antarelite. Akibatnya, tak bisa menyelesaikan problem di Papua.
Politik & Hukum
路
Revisi Terbatas UU Otsus Papua Tak Tuntaskan Persoalan
Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat atau MPR for Papua menolak revisi terbatas UU Otsus Papua. Revisi terbatas dinilai tak tuntaskan persoalan Papua.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya