Pendekatan kesejahteraan di Papua diharapkan menjadi langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih.

Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mengkritik langkah Baleg DPR yang menyetujui pengusulan tiga RUU terkait pemekaran daerah otonom baru di Papua untuk menjadi RUU inisiatif DPR.

Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.

Pemerintah harus memastikan bahwa penduduk asli Papua didengar pendapatnya dan dilibatkan secara berarti dalam menentukan segala aspek yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk penyusunan undang-undang otonomi khusus.

Alih-alih menciptakan ketergantungan dan memperkuat pengendalian, tulisan ini mengusulkan agar pemerintah mulai menyentuh aspek politik dan hak asasi manusia seraya memperkuat pemberdayaan birokrasi dan masyarakat Papua.

Badan khusus otsus Papua diharapkan tidak menjadi pesaing pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan Papua. Harus ada pembagian kewenangan yang jelas antara badan khusus itu dengan pemda.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak memiliki legitimasi yang kuat karena hasil negosiasi antarelite. Akibatnya, tak bisa menyelesaikan problem di Papua.