Pemprov Papua Pegunungan mengalokasikan 50 persen anggaran otonomi khusus untuk pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan pada 2023.

Meskipun mempunyai sumber daya alam dengan jumlah besar, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Papua lebih rendah daripada wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang sedikit.

Pemerintah sudah mendapatkan nama-nama yang akan mengisi posisi penjabat gubernur di tiga daerah otonom baru di Papua. Mereka telah melalui seleksi di tim penilai akhir (TPA) dan dilanjutkan dengan pelantikan.

Pemekaran wilayah harus tetap mengutamakan kepentingan warga Papua. Tiga Daerah Otonomi Baru di Papua harus menjadi pintu peningkatan kesejahteraan bagi warga Papua.

Pembentuk undang-undang perlu mempertajam naskah akademis RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Hal itu penting untuk mencegah munculnya konflik baru akibat kebijakan pemekaran di Papua.

Pendekatan kesejahteraan di Papua diharapkan menjadi langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cenderawasih.

Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mengkritik langkah Baleg DPR yang menyetujui pengusulan tiga RUU terkait pemekaran daerah otonom baru di Papua untuk menjadi RUU inisiatif DPR.

Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.