Tujuh Desa di Perbatasan Kaltara Teraliri Listrik 24 Jam
PLN dan Pemprov Kaltara meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah perbatasan RI-Malaysia. Rasio elektrifikasi Kaltara yang saat ini 98,05 persen ditargetkan meningkat menjadi 100 persen pada 2026.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pasokan listrik di daerah perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia perlahan ditingkatkan menjadi 24 jam. Sebanyak tujuh desa kini bisa menikmati listrik seharian penuh setelah suplai listrik ditingkatkan PT PLN (Persero) memanfaatkan penyertaan modal negara dari pemerintah pusat.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Joice Lanny Wantania menjelaskan, tujuh desa tersebut tersebar di tiga kabupaten. Desa Naha Aya, Lepak Aru, dan Desa Long Pari di Kabupaten Bulungan serta Desa Tengku Dacing di Kabupaten Tana Tidung.
Selain itu, ada Desa Sekaduyan Taka, Tabur Lestari, dan Desa Semaja di Kabupaten Nunukan. Tiga desa itu adalah yang paling baru teraliri listrik, sejak awal Juni 2023.
Kini, 500 keluarga di tiga desa itu bisa lebih leluasa menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Mereka tidak lagi harus menggunakan genset pribadi atau sumber energi lain.
”Sebelum penyalaan pada Juni 2023, proses pemberian tegangan pertama di tiga desa ini sudah dilakukan sejak Februari,” kata Joice dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2023).
PLN Kaltim dan Kaltara mengalokasikan Rp 369,16 miliar untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) di Kaltara. Dana itu bersumber dari penyertaan modal negara (PNM) yang diberikan pemerintah pusat kepada PLN.
Di Kaltara, rasio desa yang teraliri listrik PLN sebesar 71,58 persen pada medio 2023. Adapun rasio elektrifikasi Kaltara saat ini 98,05 persen, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan 2020 dengan rasio elektrifikasi 78,9 persen. Joice mengatakan, rasio elektrifikasi ini akan ditingkatkan hingga 100 persen.
Hani (39), warga Desa Semaja, mengatakan, sebelumnya listrik hanya menyala pada siang hingga sore hari. Akibatnya, anaknya kerap belajar dengan lampu dengan energi yang berasal dari baterai. Untuk kebutuhan lain, seperti mengisi daya gawai di malam hari, menggunakan genset.
”Sekarang anak bisa belajar malam hari. Saya juga bisa menyalakan kulkas untuk berjualan,” kata Hani.
Sekretaris Desa Sekaduyan Taka Tarto (37) bercerita, awalnya beberapa warga menggunakan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik saat malam hari. Dengan demikian, warga harus mengeluarkan biaya mandiri yang mahal untuk membeli bahan bakar minyak.
Warga juga perlu menyediakan biaya perawatan genset. Butuh Rp 2 juta dalam sebulan untuk perawatan dan membeli bahan bakar genset.
”Sekarang dengan listrik 24 jam warga mengeluarkan biaya lebih murah, sekitar Rp 300.000,” katanya.
Pasang gratis
Selain program PLN, Pemprov Kaltara juga meningkatkan rasio elektrifikasi dengan program pemasangan listrik gratis bagi warga miskin. Pemprov Kaltara menargetkan 300 rumah warga tidak mampu bisa terpasang listrik tanpa biaya.
Target 300 rumah tersebut tersebar di lima kabupaten dan kota. Sebanyak 35 rumah di Kota Tarakan, 75 rumah di Kabupaten Bulungan, dan 70 rumah di Kabupaten Nunukan.
Selain itu, ada 60 rumah di Kabupaten Malinau dan 60 rumah di Kabupaten Tana Tidung.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltara Raden Adi Hernadi Ismail Syah mengatakan, program itu akan dijalankan setelah penetapan SK Gubernur Kaltara terbit. Saat ini, SK masih diproses di biro hukum Pemprov Kaltara.
Ia mengatakan, setiap rumah akan mendapat bantuan sebesar 4 A atau 900 VA. Warga pun akan mendapat satu paket program dengan instalasi listrik.
”Itu meliputi 3 titik lampu, 1 stop kontak, dan 1 arde atau grounding. Ada juga pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO) serta pengisian token listrik perdana secara gratis,” ujar Adi.
Pada 2021-2022, Pemprov Kaltara menyalurkan bantuan pasang listrik baru terhadap 514 keluarga tidak mampu di lima kabupaten dan kota di Kaltara. Program dari pemerintah pusat dan daerah, kata Adi, diharapkan bisa mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2026.