Presiden: Semua Jurus untuk Bebaskan Pilot Susi Air
Presiden Joko Widodo tak mau berbicara banyak terkait pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang diculik kelompok kriminal bersenjata di Papua. Presiden menyatakan, segala upaya dikerahkan untuk hasil terbaik.
Oleh
MACHRADIN WAHYUDI RITONGA
·2 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut sudah melakukan berbagai jurus untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang diculik kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun, Presiden tidak bisa menyebutkan secara detail upaya apa saja yang sudah dilakukan.
”Ada upaya bawah tanah maupun atas tanah. Tetapi, itu tidak bisa disampaikan kepada publik,” ujar Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).
Di Bandung Barat, Presiden meninjau pembuatan bilah sayap garuda untuk Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Workshop Siluet Nyoman Nuarta. Di Kabupaten Bandung, Kepala Negara mengunjungi seleksi tim nasional U-17 di Stadion Jalak Harupat. Sementara di Kota Bandung, Presiden meninjau Pasar Kreatif Jabar dan Pasar Cihapit.
Philip diculik kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, 7 Februari 2023. Sebelumnya, pilot dari maskapai Susi Air itu terbang dari Bandara Internasional Mozes Kilangin, Timika, Kabupaten Mimika.
Pesawat yang membawa lima penumpang ini ditahan setelah mendarat di Lapangan Terbang Paro, Nduga, sekitar pukul 06.17 WIT. KKB menahan Philip dan membakar pesawat itu, sedangkan para penumpang yang merupakan warga setempat dibebaskan.
Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri di Jayapura menyatakan, Presiden menginstruksikan pembebasan Philip dilakukan tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Upaya komunikasi tetap dilakukan untuk membebaskan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru ini.
Akan tetapi, Mathius menegaskan, tidak ada permintaan tebusan dari pihak Egianus untuk membebaskan Philip. Tuntutan yang disampaikan, lanjutnya, antara lain pengakuan referendum untuk Papua dan penyediaan senjata serta amunisi untuk KKB tersebut.
”Usulan pemberian tebusan muncul saat rapat bersama tim negosiasi dari pemda Nduga. Namun, saya meminta tebusan tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar. Kami masih mencoba langkah negosiasi, tetapi upaya penegakan hukum secara terukur akan digunakan apabila posisi kelompok diketahui,” ujar Mathius (Kompas, 11/7/2023).
Pernyataan serupa dilontarkan Egianus dalam video yang dirilis Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). ”Itu dari mana saya minta uang Rp 5 miliar. Kami tidak akan membebaskan Philip hingga Pemerintah Indonesia memberikan referendum untuk Papua,” ujarnya.
Menurut Uskup Jayapura Monsinyur Yanuarius Matopai You, pihak gereja sebaiknya dilibatkan dalam proses negosiasi dalam pembebasan Philip. Namun, dia meminta ada jeda kemanusiaan atau gencatan agar proses dapat berjalan lancar dan aman.
Peluang negosiasi juga diutarakan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono. Dia berujar, Panglima TNI membuka dialog dan komunikasi antara pemangku kepentingan. Namun, syarat permintaan merdeka atau senjata tidak bisa dikabulkan.