Delapan Kabupaten di Kalteng Tetapkan Siaga Darurat Karhutla, Wilayah Gambut Prioritas Dijaga
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus bermunculan. Pemerintah menyiapkan ratusan miliar anggaran untuk mengantisipasinya, termasuk memastikan gambut tetap basah lewat infrastruktur yang dibangun.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·4 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, enam di antaranya merupakan daerah sangat rawan kebakaran lahan. Pemerintah mulai memeriksa kembali infrastruktur pembasahan gambut sebagai bentuk antisipasi.
Rincian daerah yang menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu adalah Kabupaten Katingan selama 90 hari, Kapuas (90 hari), Kotawaringin Timur (60 hari), Pulang Pisau (90 hari), Sukamara (90 hari), Kotawaringin Barat (104 hari), Barito Selatan (197 hari), dan Kota Palangkaraya (90 hari). Adapun Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat karhutla selama 167 hari sejak 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng, sejak 1 Januari 2023 hingga 3 Juni 2023, terdapat 157 kejadian kebakaran lahan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 295,4 hektar atau hampir dua kali ukuran kompleks Gelora Bung Karno. Dalam rentang waktu tersebut, satelit mencatat sebanyak 969 titik panas terdeteksi di seluruh wilayah Provinsi Kalteng.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin dalam Rapat Koordinasi Karhutla, Senin (5/6/2023), mengungkapkan, dengan adanya delapan kabupaten dan kota yang menetapkan status siaga darurat itu, terdapat enam kabupaten yang belum menetapkan. Enam kabupaten itu, meski tidak masuk dalam wilayah sangat rawan, tetap diminta mewaspadai kebakaran lahan lantaran cuaca yang kian panas di Kalteng.
”Dengan penetapan status siaga darurat, diharapkan sinergi semua pihak di semua tingkatan bisa optimal. Hal itu untuk mewujudkan Kalteng bebas asap 2023,” kata Nuryakin.
Nuryakin menambahkan, pihaknya menyiapkan 35 pos lapangan di 31 kecamatan prioritas di delapan kabupaten yang telah menetapkan siaga darurat karhutla tersebut. Pihaknya juga menyiapkan 245 personel pemadam kebakaran dan patroli dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat.
”Semua petugas di lapangan melaksanakan tugas sesuai komando satgas karhutla di wilayah masing-masing,” ujar Nuryakin.
Selama 167 hari status siaga darurat diaktifkan, lanjut Nuryakin, setidaknya terdapat 26 jenis kegiatan untuk mengantisipasi karhutla dan penanganannya. Hal itu mulai dari menyiapkan dan memeriksa kembali infrastruktur pembasahan gambut, patroli, hingga sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.
Dari catatan yang dikumpulkan Kompas, sejak 2016 sampai 2019 pemerintah telah membangun 3.225 sumur bor, 1.250 sekat kanal, dan 62 paket revitalisasi ekonomi dengan total anggaran Rp 84 miliar. Anggaran itu berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pembasahan lahan gambut, termasuk revitalisasi ekonomi.
Selain pemerintah provinsi, sebelumnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga telah membangun 8.875 unit sumur bor pada 2017-2018, 2.534 sekat kanal pada periode yang sama. Adapun paket revitalisasi ekonomi yang sudah diberikan kepada masyarakat berjumlah 92 paket. Jadi, selama 2017-2018 di Kalimantan Tengah telah dibangun setidaknya 12.100 sumur bor, 2.784 sekat kanal, dan 154 paket revitalisasi ekonomi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan karhutla.
Jadi, selama 2017-2018 di Kalimantan Tengah telah dibangun setidaknya 12.100 sumur bor, 2.784 sekat kanal, dan 154 paket revitalisasi ekonomi.
”Sebanyak 26 kegiatan itu merupakan panduan yang akan dijalankan semua daerah, terutama daerah yang sangat rawan kebakaran hutan dan lahan,” tutur Nuryakin.
Untuk menghadapi karhutla, kata Nuryakin, pihaknya telah menyiapkan lebih kurang Rp 100 miliar yang diambil dari dana tak terduga dalam sumber anggaran daerah. Anggaran itu bisa bertambah dari sumber-sumber lainnya, termasuk dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Agustan menjelaskan, sebagian besar insfrastruktur pembasahan lahan gambut telah diperiksa dan hasilnya sebesar 90 persen fungsional. Pemeriksaan dilakukan bersama BRGM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng. ”Ada beberapa yang perlu di bor kembali karena kemungkinan tertutup tanah, tetapi 90 persen fungsional,” ucapnya.
Infrastruktur pembasahan, seperti sumur bor dan sekat kanal, menjadi fasilitas yang penting untuk menjaga gambut tetap basah. Gambut merupakan jenis tanah yang penting untuk dijaga karena selama ini menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, lanjut Agustan, pihaknya juga menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 85 miliar untuk pencegahan dan penanganan karhutla di Kalteng. Sumber anggaran itu diambil dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) di sektor kehutanan.
”Personel dan peralatan juga sudah kami siapkan sehingga bisa lebih siap dalam menangani karhutla nanti. Kami juga sudah menyiapkan setidaknya 90 posko karhutla yang tersebar di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Kalteng,” kata Agustan.
Agustan menambahkan, terdapat enam wilayah sangat rawan karhutla di Kalteng yang mendapat perhatian prioritas. Wilayah itu adalah Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Kota Palangkaraya. Kategori sangat rawan ditentukan berdasarkan histori kejadian kebakaran dan luas wilayah terbakar di daerah tersebut. Selain itu, semua wilayah rawan itu didominasi oleh kawasan tanah bergambut.