Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan mulai dari 22 Mei hingga 15 November 2023.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan setelah dua kabupaten/kota menetapkan status siaga darurat karhutla. Personel dan peralatan disiapkan untuk menanggulangi bencana pada musim kemarau ini agar tidak berdampak luas.
Pelaksana Harian Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor lewat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0395/KUM/2023 telah menetapkan status keadaan darurat bencana karhutla dan kekeringan di Kalsel.
”Status siaga darurat karhutla dan kekeringan di Kalsel terhitung mulai 22 Mei hingga 15 November 2023. Status ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya saat dihubungi dari Banjarmasin, Kamis (1/6/2023).
Menurut Bambang, Pemprov menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan yang dilaksanakan atas dasar prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait musim kemarau. Awal kemarau di Kalsel tahun ini berlangsung pada pertengahan Mei dan puncaknya pada Agustus dan September.
Selain itu, Pemprov mempertimbangkan adanya dua kabupaten/kota yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, yaitu Kota Banjarbaru terhitung sejak 11 Mei dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak 15 Mei 2023. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel juga memonitor adanya titik panas (hotspot) yang terpantau satelit dan beberapa kejadian karhutla.
”Akhir-akhir ini memang sudah ada kejadian karhutla, namun masih parsial dan bisa diatasi dengan cepat. Secara umum, risiko bencana karhutla di Kalsel saat ini dalam kategori sedang,” ujar Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kalsel itu.
Secara umum, risiko bencana karhutla di Kalsel saat ini dalam kategori sedang.
Bambang mengatakan, penetapan status siaga darurat karhutla dan kekeringan langsung ditindaklanjuti dengan penyiapan personel dan peralatan, antara lain dengan pembentukan pos komando (posko) satuan tugas penanganan karhutla dan kekeringan. Posko didirikan di beberapa lokasi rawan karhutla.
”Kami juga sudah mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan operasi udara dan teknologi modifikasi cuaca (TMC),” katanya.
Untuk operasi udara penanggulangan karhutla, lanjut Bambang, Kalsel memerlukan dukungan 10 helikopter. Dua helikopter untuk patroli karhutla dan delapan helikopter untuk pemadaman karhutla (water bombing).
”Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami diminta untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada. Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan BPBD kabupaten/kota. Ketika ada titik api yang terpantau, kami bersama-sama turun untuk mengatasinya,” tuturnya.
Sejauh ini, Pusdalops BPBD Kalsel mencatat ada 239 titik panas yang terpantau di wilayah Kalsel. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 13 kejadian karhutla, yaitu di Banjarbaru (10 kejadian), Tanah Laut (2), dan Banjar (1). Kejadian itu mengakibatkan areal terbakar seluas 16,6 hektar.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor, Banjarmasin, Muhammad Shaaimul Qadri, lewat video menyampaikan, berdasarkan hasil pengamatan jarak jauh menggunakan citra satelit, terpantau ada satu titik panas dengan kepercayaan tinggi di Tanah Laut dan 23 titik panas dengan kepercayaan sedang di wilayah Kalsel pada Kamis (1/6/2023).
Ditinjau dari parameter cuaca, menurut Shaaimul, tingkat kemudahan lahan terbakar di sebagian besar wilayah Kalsel masuk kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. ”Hanya di Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian wilayah Hulu Sungai Tengah dan Balangan yang dalam kategori aman dari potensi kemudahan terbakar,” katanya.