Investasi di Kabupaten Cirebon Anjlok, Tingkat Pengangguran Justru Menurun
Realisasi nilai investasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, anjlok dalam dua tahun terakhir dari Rp 4,8 triliun tahun 2021 menjadi Rp 2,8 triliun tahun lalu. Namun, tingkat pengangguran terbuka dalam periode itu menurun.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·3 menit baca
CIREBON, KOMPAS — Realisasi nilai investasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, anjlok dalam dua tahun terakhir dari Rp 4,8 triliun tahun 2021 menjadi Rp 2,8 triliun tahun lalu. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka dalam periode tersebut juga menurun.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mendata, realisasi nilai investasi di Cirebon pada 2022 mencapai Rp 2,8 triliun. Jumlah ini melebihi target investasi, yakni Rp 2,6 T. Akan tetapi, angka itu anjlok dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2021, realisasi nilai investasi tercatat Rp 4,8 triliun atau melebihi target Rp 2,4 T. Kepala DPMPTST Kabupaten Cirebon Dede Sudiono menilai, salah satu pemicu tingginya investasi saat itu adalah perubahan izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG).
“Saat dilakukan perubahan, banyak yang berinvestasi,” ucapnya, Kamis (27/4/2023) di Cirebon. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
PBG dinilai lebih mudah karena cukup menyesuaikan bangunan dengan ketentuan teknis yang ada sedangkan IMB harus melampirkan teknis bangunan saat mengajukan izin. Di sisi lainnya, katanya, ada sejumlah investor besar baru merealisasikan pembangunan industrinya tahun 2021.
Meskipun nilai investasi menurun dua tahun terakhir, menurut Dede, realisasi investasi masih menunjukkan sinyal positif. “Karena, realisasi investasi sudah melebihi target. Kami optimistis, Kabupaten Cirebon tetap menjadi tujuan investasi. Apalagi, ada kawasan industri,” katanya.
Kawasan seluas 10.000 hektar itu berada di Cirebon bagian timur, seperti Kecamatan Ciledug, Losari, dan Pabedilan. Sejumlah pabrik tekstil dan industri alas kaki yang berorientasi ekspor berdiri di sana. Industri padat karya itu merupakan investasi dari penanaman modal asing.
Saat dilakukan perubahan, banyak yang berinvestasi (Dede Sudiono)
Ketersediaan lahan itu, lanjutnya, akan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2018-2038 yang saat ini masih tahap revisi. Selain lahan, aksesibilitas lima pintu tol di Cirebon juga menjadi daya tarik bagi investor.
Begitupun upah minimum Kabupaten Cirebon yang dinilai lebih kompetitif dibandingkan daerah lainnya. Saat ini, UMK di Cirebon berkisar Rp 2,4 juta per bulan. Jumlah itu jauh lebih rendah dari UMK daerah industri, seperti Karawang yang mencapai Rp 5,1 juta per bulan.
Kawasan Rebana
“Kabupaten Cirebon juga masuk dalam kawasan Rebana yang dikembangkan pemerintah pusat,” ujarnya. Rebana meliputi tujuh daerah di pesisir utara Jabar yang terdiri dari Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Cirebon, Kuningan, dan Kota Cirebon.
“Tenaga kerja tersedia banyak di Cirebon. Investasi ini dapat mengurangi pengangguran karena lapangan kerja tersedia,” ucap Dede. Meskipun realisasi investasi anjlok, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon justru mencatat jumlah pengangguran di Cirebon menurun tahun lalu.
Pada 2022, tingkat pengangguran terbuka di Cirebon tercatat 8,1 persen atau sebanyak 90.118 orang dari angkatan kerja sekitar 1 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan tingkat pengangguran pada 2021, yakni 10,4 persen.
Dede menilai, meskipun nilai investasi menurun dua tahun terakhir, serapan tenaga kerja tetap meningkat. “Sebab, kami menginginkan investasi padat karya untuk tenaga kerja. Tentu butuh investasi padat modal dan teknologi, tetapi komposisinya tidak sebanyak padat karya,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan, iklim investasi telah menurunkan angka pengangguran di Cirebon. Pihaknya juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melatih 1.008 warga.
Ia mengklaim, sekitar 50 persen peserta yang mengikuti pelatihan kerja tahun lalu itu telah mendapatkan pekerjaan. “Angka pengangguran masih tinggi. Oleh karena itu, kami berikan pelatihan kerja. Jangan sampai warga setempat jadi penonton di wilayah sendiri,” ujarnya.