Jateng Halal Fair, Ikhtiar Menumbuhkan Literasi Ekonomi Syariah
Wapres Ma'ruf Amin melihat potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah menjanjikan.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA,KOMPAS — Survei Bank Indonesia tahun 2022 menyatakan bahwa Indeks Literasi Ekonomi dan keuangan syariah nasional baru mencapai 23,3 persen. Butuh kerja keras untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi akademik, sosialisasi, dan kolaborasi multipihak yang dibarengi dengan pemanfaatan teknologi digital.
”Melalui acara ini, kiranya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah bertumbuh lebih baik lagi, sekaligus mampu mendorong bangkitnya pelaku usaha ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika membuka Jateng Halal Fair (JHF) 2023, di Alun-alun Masjid Kauman Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/4/2023).
Wapres mengapresiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Pemprov Jateng dan delapan pemprov lain yang telah bersinergi dengan lembaga dan otoritas dalam penyelenggaraan National Halal Fair 2023. Kegiatan Jateng Halal Fair diharapkan mampu menggelorakan semangat masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Meskipun literasi masih rendah, ekonomi dan keuangan syariah dinilai sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global. ”Potensi dan perkembangan ini perlu terus dikomunikasikan sehingga menjadikan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif menjadi bagian dari kegiatan kesehariannya,” tambah Wapres.
Wakil Gubernur Jateng yang merupakan Ketua Penyelenggara JHF 2023, Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa JHF 2023 dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan produk halal terbaik dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kehalalan dalam memilih produk dan jasa yang dikonsumsi,” ujarnya.
Menurut dia, sebanyak 40 stan pameran dari berbagai UMKM produk halal/berbasis syariah dan beberapa perusahaan seperti Bank Jateng Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Pegadaian Syariah mengikuti JHF 2023. Acara ini juga diisi dengan kegiatan, seperti Talkshow Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, konsultasi, dan hiburan.
”Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh peserta dan pengunjung, dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam industri halal. Semoga acara ini juga dapat menjadi langkah awal bagi kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam memajukan industri halal di Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menyaksikan pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jateng. KDEKS diharapkan menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan perluasan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan literasi kepada masyarakat
Pembentukan KDEKS merupakan salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS. Saat ini, sudah terbentuk 13 KDEKS di seluruh Indonesia. KDEKS diharapkan membangun sinergi antarpemangku kepentingan untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bagi penguatan ketahanan ekonomi, memajukan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.
Dengan terbentuknya KDEKS Jawa Tengah, Wapres meminta akselerasi implementasi program-program ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin dipacu. Langkah-langkah akselerasi akan semakin mendekatkan pada visi Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia.
”Kita meraih visi tersebut dengan mengembangkan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah dan kegiatan usaha syariah, serta memperkuat infrastruktur ekosistem syariah,” kata Wapres.
Wapres melihat bahwa potensi ekonomi dan keuangan syariah di Jateng cukup besar. Pada sektor jasa keuangan syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng sudah memiliki unit usaha syariah BPD Jateng Syariah. Ke depan, Provinsi Jateng harus memiliki perbankan syariah yang mandiri, terpisah dari perbankan induknya.
Mengingat besarnya skala ekonomi Provinsi Jateng, potensi lainnya yang dapat digali adalah penerbitan Sukuk Daerah dan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) syariah untuk pembiayaan pembangunan daerah, Dalam pengembangan dana sosial syariah, potensi pengembangan zakat dan wakaf juga sangat besar.
Kolaborasi antara KDEKS dengan BAZNAS, BWI, dan Lembaga Amil Zakat diharapkan akan semakin menyukseskan program-program yang ada. Program tersebut antara lain adalah zakat untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil, maupun peningkatan partisipasi wakaf uang dan pengembangan wakaf produktif.
Sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Harian KDEKS, Taj Yasin melaporkan bahwa KDEKS terbentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 500/6 Tahun 2023 tentang KDEKS Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan KDEKS Jateng ini sesuai dengan arahan Wapres pada sidang pleno KNEKS.
Pengurus KDEKS yang dilantik antara lain adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Ketua. KDEKS Provinsi Jateng memiliki Manajemen Eksekutif yang dipimpin oleh Suharnomo sebagai Direktur Eksekutif. Ia dibantu oleh para direktur dan para kepala divisi yang terdiri dari para akademisi/pakar, profesional, pengusaha dan filantropis.
”Harapannya, dengan berkumpulnya para ahli di berbagai bidang, akan semakin mempercepat kolaborasi dan langkah-langkah dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.