Lebih dari Sejuta Kendaraan Bakal Masuk Jateng, Kemacetan Diantisipasi
Potensi kemacetan diwaspadai pada masa mudik Lebaran 2023. Antisipasi kemacetan, kesiapan jalur mudik, hingga ketersediaan pangan dipastikan supaya masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman.
Oleh
KRISTI DWI UTAMI
·3 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Pada masa libur Lebaran 2023, lebih dari sejuta kendaraan diperkirakan bakal masuk ke wilayah Jawa Tengah. Banyaknya kendaraan yang masuk dikhawatirkan menimbulkan kemacetan. Pemetaan titik rawan serta antisipasi kemacetan bakal dilakukan.
Selama tiga tahun terakhir, mobilitas masyarakat dibatasi untuk menekan penularan Covid-19. Pembatasan mobilitas itu turut membuat larangan mudik diterapkan. Tahun ini, pembatasan mobilitas dilonggarkan. Kemungkinan besar, larangan mudik juga tidak diberlakukan.
Kepolisian Daerah Jateng memperkirakan, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayahnya pada masa libur Lebaran 2023 mencapai lebih 1,72 juta. Kondisi itu berpotensi menyebabkan kemacetan. Kemacetan disebut rawan terjadi di tempat istirahat, daerah pasar tumpah, dan tempat putar balik.
Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian resor maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng untuk mengantisipasi kemacetan. Sebanyak 20.339 personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, dan sukarelawan juga akan diterjunkan di sepanjang jalur mudik untuk memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman.
”Kami akan mendirikan sebanyak 254 pos, mulai dari pos pengamanan, pos pelayanan, hingga pos terpadu. Pos-pos itu tersebar di jalur tol, jalur pantai utara, jalur tengah, dan jalur selatan,” kata Luthfi seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jateng di Kota Semarang, Jumat (31/3/2023).
Selain titik-titik kemacetan, titik rawan bencana dan potensi kerawanan kriminalitas juga akan dipetakan. Hasil pemetaan itu akan menjadi landasan polisi dalam menentukan cara bertindak (CB) untuk mengatasi gangguan ketertiban dan keamanan mudik Lebaran 2023.
Khusus untuk mengatasi kemacetan di tempat istirahat, Pemerintah Provinsi Jateng akan menggundang seluruh pengelola tempat istirahat di wilayahnya dalam rapat koordinasi pekan depan.
Melalui rapat itu, akan dipastikan kesiapan pengelola dalam menyambut pemudik. Hal ini termasuk sistem manajemen tempat istirahat yang efektif agar tidak terjadi penumpukan di tempat istirahat.
Selain kemacetan, kesiapan jalan yang akan dilalui pemudik juga menjadi perhatian pemerintah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak di beberapa lokasi. Menurut dia, perbaikan jalan akan dikebut dan ditargetkan rampung sebelum masa mudik Lebaran 2023.
Ganjar juga mendapatkan masukan dari Luthfi terkait minimnya penerangan di jalur selatan. Terkait persoalan tersebut, Ganjar menyebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Sementara ini, kami akan mencarikan penyelesaiannya, salah satunya dengan menyiapkan penerangan sementara.
”Kami koordinasi dengan pemerintah pusat karena beberapa jalan memang milik nasional, misalnya jalur selatan. Kemungkinan, jalur itu akan dilewati banyak pemudik. Sementara ini, kami akan mencarikan penyelesaiannya, salah satunya dengan menyiapkan penerangan sementara,” ucap Ganjar.
Ketersediaan pangan juga bakal menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jateng. Dalam rapat Jumat, Perum Bulog menyebut stok beras dan minyak goreng masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga setelah Lebaran. Jumlah beras yang tersedia sebanyak 14.500 ton dan jumlah persediaan minyak goreng 102 ton.
Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan setidaknya lima hal dalam pelaksaan mudik. Pertama, pengaturan tempat istirahat di jalan tol.
”Kedua, pengelolaan atau manajemen Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni. Ketiga, keselamatan pemudik sepeda motor yang sangat rentan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Keempat, pemerintah disarankan untuk menyiapkan program mudik gratis supaya jumlah kendaraan pribadi di jalan bisa ditekan. Terakhir, pemerintah diharapkan bisa memastikan kesiapan jalur atau jaringan jalan yang akan dilintasi para pemudik.