KKP Upayakan Tekan Impor Tepung Ikan

KKP mendorong pengalihan bahan pakan ikan dan pembangunan industri pakan ikan agar mengurangi ketergantungan impor pakan ikan. Indonesia masih negara pengimpor tepung ikan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) memberikan sambutannya dalam pembukaan acara rapat kerja teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

BADUNG, KOMPAS — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan Indonesia akan menekan jumlah impor pakan ikan, terutama tepung ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengalihan bahan pakan ikan dan mengembangkan industri pakan ikan agar mengurangi ketergantungan impor.

Dalam jumpa pers seusai membuka kegiatan rapat kerja teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023), Wahyu menyatakan, pengurangan impor pakan ikan diupayakan secepatnya. ”Harus menekan (impor) semaksimal mungkin,” katanya.

Pemerintah mendorong pengembangan industri pakan di dalam negeri agar mengurangi ketergantungan terhadap impor pakan, termasuk pakan ikan. Hal itu juga mendorong kemandirian pangan Indonesia. Namun, Indonesia masih mengimpor tepung ikan, yang menjadi bahan pakan ikan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) meninjau pameran yang digelar di selasar hotel lokasi pelaksanaan rapat kerja teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Ketergantungan Impor Bakal Ditekan

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan pakan impor itu pernah disorot Presiden Joko Widodo dalam acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2023 pada 6 Februari.

Presiden menegaskan perlunya hilirisasi produk sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah. Indonesia mampu mengekspor tuna, cakalang, dan tongkol, tetapi menjadi negara nomor satu pengimpor tepung ikan.

Harus menekan (impor) semaksimal mungkin. (Wahyu Trenggono)

Terkait hal itu, Wahyu mengakui impor tepung ikan masih tinggi, bahkan hampir mendekati 100 persen. Untuk itu, menurut Wahyu, pengembangan industri pakan dalam negeri juga didorong untuk mengembangkan bahan pengganti tepung ikan. Salah satunya adalah pemanfaatan maggot atau belatung lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF).

Kandungan tepung maggot dinyatakan tidak kalah dengan tepung ikan. Tepung maggot juga mengandung nutrisi, yang dibutuhkan ikan untuk bertumbuh. Pengolahan maggot juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pengolahan tepung ikan. ”Ini menggeser ketergantungan bahan pakan agar tidak lagi sepenuhnya dari tepung ikan,” kata Wahyu.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) didampingi Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan I Nyoman Radiarta (sebelah kiri) ketika tiba di ruang acara rapat kerja teknis BRSDMKP di Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Pemerintah Dorong Investasi Kawasan Konservasi

Kampung nelayan

Dalam pembukaan rapat kerja teknis BRSDMKP di Jimbaran, Badung, Selasa, Wahyu menyatakan, KKP berkomitmen membangun sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang profesional dan kompeten. Selain itu, KKP juga bisa mengubah kesan kampung pesisir dan kampung nelayan dari kumuh dan kotor menjadi kampung pesisir dan kampung nelayan yang bersih dan menjadi sentra perikanan.

”Sekitar 2,8 juta nelayan atau yang berprofesi sebagai nelayan di kampung-kampung nelayan,” ujar Wahyu.

Dalam sambutannya, Wahyu juga menyatakan BRSDMKP akan bertransformasi sejalan pindahnya fungsi riset dan penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Wahyu berharap transformasi lembaga BRSDM itu juga akan menguatkan dan meningkatkan kapasitas SDM sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung program kebijakan ekonomi biru di KKP.

Adapun Gubernur Bali dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Made Sudarsana, menyebutkan, luas perairan di Bali hampir dua kali lipat dari luas daratan, tetapi potensi kelautan dan perikanan Bali belum optimal digarap. Kendalanya antara lain jumlah penyuluh perikanan di Bali masih sedikit dan banyak penyuluh tersebut yang sudah memasuki usia pensiun.

Ditemui seusai acara pembukaan rapat kerja teknis, Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) I Nyoman Radiarta menyataka,n pihaknya sudah memetakan seluruh potensi SDM kelautan dan perikanan di Indonesia. Jumlah penyuluh perikanan di Indonesia sebanyak 4.431 orang, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Radiarta mengatakan, sesuai perubahan nomenklatur, BRSDMKP akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan karena fungsi riset digabung ke BRIN.

Transformasi tersebut, menurut Radiarta, akan menjadi penguatan internal, yang akan mendukung KKP, karena pihaknya akan fokus pada pengembangan dan penguatan SDM kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.