Banjir Terus Terjadi di Sumsel, Pemda Diminta Tegas Kelola Kawasan Hulu

Pemerintah daerah di Sumsel diminta tegas dan menegakkan aturan serta melakukan pendataan lebih rinci terkait kerusakan alam yang ada di wilayahnya. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana yang masih mengintai.

HUMAS BPBD SUMSEL

Banjir merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kamis (9/3/2023).

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah daerah di Sumatera Selatan diminta tegas dan menegakkan aturan serta melakukan pendataan lebih rinci terkait kerusakan alam yang ada di wilayahnya. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana yang masih mengintai.

”Bencana banjir yang terjadi di Sumsel akhir-akhir ini disebabkan oleh dua hal, yakni sedimentasi sungai dan gundulnya hutan. Pemerintah kabupaten/kota harus tegas menegakkan aturan,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Bidang Lingkungan di Palembang, Senin (13/3/2023).

Kondisi ini dipicu masih maraknya aktivitas ilegal yang merusak alam, seperti pertambangan ilegal dan pembukaan lahan secara serampangan. Selain itu, juga aktivitas galian C, baik pasir maupun kerikil, yang tidak berizin.

Herman menuturkan, secara alamiah, peristiwa banjir bisa saja terjadi. Namun, jika banjir tersebut sampai merugikan banyak orang dan juga merenggut korban jiwa, berarti ada hal yang mesti diperbaiki.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah bibit tanaman yang ditanam di atas bekas lahan tambang di Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (10/1/2020).

Ia mencontohkan, kejadian banjir bandang yang terjadi di Lahat dan Musi Rawas dalam satu minggu terakhir sudah menyebabkan korban jiwa dan juga kerugian material. Banyak rumah yang terendam dan aktivitas masyarakat pun terhenti akibat akses jalan yang terendam.

Jika melihat situasi tersebut, Herman mengatakan, sudah seharusnya pemerintah daerah lebih tegas dalam menegakkan aturan. Ini, misalnya, memastikan reklamasi dan reboisasi dijalankan dengan baik. Hal ini termasuk pemberian sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin jika ada pihak yang lalai menjalankan fungsinya menjaga lingkungan.

Baca juga: Banjir Merendam Tujuh Kecamatan di Lahat, Satu Tewas

Di sisi lain, pemerintah juga harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Masih banyaknya aktivitas ilegal tidak lepas dari ketidaktahuan warga tentang bahaya dari aktivitas yang mereka lakukan.

Selain itu, belum tumbuhnya rasa memiliki akan daerahnya juga menjadi penyebab maraknya aktivitas yang mengancam lingkungan. ”Apalagi banyak juga pelaku pertambangan ilegal yang bukan berasal dari Sumsel,” ujar Herman.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Warga mengangkut minyak mentah di area tambang ilegal di Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, Jumat (16/9/2022).

Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori menyebut, dalam satu minggu terakhir, setidaknya tujuh daerah di Sumsel terendam banjir. Ketujuhnya adalah Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.

Banjir yang mencapai hingga 2 meter itu sudah merenggut tiga korban jiwa di Lahat dan berdampak pada belasan ribu rumah. ”Banjir juga menyebabkan sawah dan perkebunan warga terendam. Belum lagi akses jalan yang putus akibat terendam,” ujar Ansori.

Tutupan hutan pun hanya sekitar 17 persen. Itu sangat tidak ideal.

Banjir dipicu tingginya curah hujan yang diperparah adanya degradasi lahan di kawasan hulu. ”Ketujuh daerah tersebut memiliki alur sungai yang sama. Jadi, ketika ada debit air yang meningkat di kawasan hulu, akan berpengaruh pada daerah lain yang berada di hilir,” kata Ansori.

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Panji Tjahjanto mengatakan, kondisi hutan di daerah hulu Sumsel memang terancam alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah. Saat ini, dari 3,4 juta hektar lahan hutan di Sumsel, sebanyak 700.000 hektar di antaranya kritis. ”Tutupan hutan pun hanya sekitar 17 persen. Itu sangat tidak ideal,” katanya.

Karena itu, upaya penanaman kembali dan juga pencegahan alih fungsi lahan terus dilakukan agar kawasan hulu di Sumsel tidak terus tergerus.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel Yuliusman menuturkan, sudah banyak aturan yang mengatur, tetapi dalam penerapannya kerap kali dilalaikan. ”Ini merupakan akumulasi dari kelalaian pemerintah dalam menegakkan aturan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai pemulihan daerah aliran sungai sudah sangat mendesak. ”Jika tidak dilakukan segera, banjir besar tinggal menunggu waktu,” ujarnya.

Baca juga: Sumsel Kembali Diintai Bencana Hidrometeorologi