Rp 135 Miliar Dikucurkan untuk Kendalikan Banjir Luapan Sungai di Padang
Kementerian PUPR menyiapkan anggaran Rp 135 miliar untuk mengendalikan banjir akibat luapan Sungai/Batang Kandis di Kota Padang. Penanganan di Batang Kandis jadi prioritas karena sering menyebabkan banjir.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran Rp 135 miliar untuk mengendalikan banjir akibat luapan Sungai/Batang Kandis di Kota Padang, Sumatera Barat. Proyek berupa normalisasi sungai dan pembangunan tanggul tebing sungai itu sedang dalam proses lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang Tri Hadiyanto, Kamis (9/2/2023), mengatakan, upaya pengendalian banjir tersebut dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
”Mereka sedang proses lelang. Karena ini dananya dana loan (pinjaman), dokumen lelangnya agak spesifik. Pekerjaannya mulai dari Muaro Panjalinan (muara sungai) sampai (arah hulu di) Jalan Bypass,” kata Tri.
Menurut Tri, upaya pengendalian banjir di Batang Kandis pada tahun ini diharapkan bisa mengatasi banjir di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, dan sekitarnya. Kawasan tersebut hampir selalu banjir saat hujan deras, antara lain, karena adanya penyempitan dan pendangkalan sungai.
Tri menyebut, pengendalian banjir di kawasan hulu Batang Kandis, yakni di sekitar Irigasi Kasang II Sikayan di Kelurahan Balai Gadang, belum akan dilakukan tahun ini. Saat banjir pada Agustus 2021 lalu, BWS telah memperbaiki alur sungai di kawasan itu.
Meskipun kembali terjadi gerusan tebing di sana, kondisinya dinilai masih aman terhadap banjir sekitar 2-3 tahun. ”Di kawasan irigasi itu, kami mengusulkan pembangunan bendungan baru. Semoga dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK),” ujar Tri.
Selain Batang Kandis, kata Tri, Pemkot Padang juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk pengendalian banjir di kawasan sekitar SMP 27 Padang, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji dan kawasan Parak Jambu, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah. Pemprov Sumbar akan menormalisasi sungai-sungai di kawasan itu.
Tri menambahkan, normalisasi sungai memang menjadi wewenang BWS dan Pemprov Sumbar. Dia menyebut, untuk kawasan Parak Jambu, Pemkot Padang sudah memperlebar dan mempertinggi jembatan yang sebelumnya menjadi pemicu banjir karena terjadi penyempitan sungai.
Tri menambahkan, sejak tahun lalu, Pemprov Sumbar juga mulai menormalisasi sungai di kawasan Rumah Sakit Siti Rahmah di Kelurahan Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, yang juga langganan banjir akibat meluapnya Batang Maransi. ”Tahun ini normalisasi dilanjutkan oleh pemprov sampai jembatan yang kami bangun (di Parak Jambu),” ujarnya.
Tri memaparkan, BWS melalui kegiatan rutinnya juga sedang mengatasi banjir yang dipicu meluapnya Sungai Batu Busuk di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Banjir di kawasan itu pada 24 Januari lalu dipicu pendangkalan sungai. BWS juga sedang menormalisasi Sungai Ibung pemicu banjir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Prioritas
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Senin (6/2/2023) lalu, mengatakan, pihaknya melakukan penanganan banjir di Batang Kandis pada tahun ini. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses lelang.
”Anggaran penanganan banjir di Batang Kandis tahun ini Rp 135 miliar dari dana pinjaman. Pengerjaannya ada normalisasi sungai dan pengaman tebing supaya tidak longsor,” katanya.
Menurut Jarot, Batang Kandis jadi prioritas karena sering menyebabkan banjir. Kondisi itu sangat dipengaruhi oleh sedimen dari kawasan bukit.
Jarot menambahkan, Kota Padang diapit oleh gunung dan laut, sedangkan kota tersebut berada di daerah dataran. Oleh karena itu, manajemen air di sepanjang bukit-bukit di Kota padang harus betul-betul ketat. Fenomena iklim global yang menyebabkan permukaan laut naik dan perubahan daerah tangkapan air di hulu sangat signifikan memicu banjir.
Jika terjadi hujan, kata Jarot, muka air laut dan debit air sungai tinggi saat bersamaan sehingga terjadi banjir. Adapun saat kemarau terjadi kekeringan karena air di kawasan hulu sudah mengalir semuanya ke laut saat hujan karena daerah tangkapan air tidak lagi menyimpan air.
”Ini fenomena yang ada di depan mata kita untuk seluruh Indonesia. Fenomena ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.
Batang Kandis jadi prioritas karena sering menyebabkan banjir.
Harapan warga
Dasril P Aciak (51), Sekretaris RW 07, Kampung Sikayan, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, berharap, upaya pengendalian banjir juga dilakukan di kawasan hulu Batang Kandis. Sebab, saat ini air sungai kembali menggerus tebing ke arah persawahan dan permukiman di kawasan tersebut.
Aciak menjelaskan, banjir pada Agustus 2021 itu dipicu sisa-sisa bendungan Irigasi Kasang II Sikayan yang rusak akibat banjir bandang pada 2016. Sisa bendungan itu mengubah arah aliran air sungai sehingga menghantam areal persawahan dan perumahan. Puluhan hektar sawah dan puluhan rumah di kawasan itu terendam banjir.
Beberapa waktu setelah banjir Agustus 2021 itu memang ada upaya penanganan oleh pemerintah. Sisa bendungan diangkat, aliran sungai diperbaiki. Walakin, sekarang kondisinya kembali rusak sehingga aliran sungai berpindah dan menyebabkan longsoran tebing kembali terjadi.
”Warga berharap tebing-tebing sungai itu dibangun batu bronjong agar air tidak meluap dan mengikis tebing. Selama Januari 2023, sungai pernah meluap, tetapi tidak sampai merusak. Namun, kondisi itu tetap mengkhawatirkan,” katanya.
Berdasarkan pantauan Kompasdi Batang Kadis sekitar Kampung Sikayan, aliran sungai berada di sebelah kiri arah ke persawahan dan permukiman jika dilihat dari hulu. Adapun bagian tengah dan kanan sungai bertumpuk bebatuan. Beberapa warga terlihat menimbun lubang tebing dengan batu agar tebing tidak hanyut terseret air.