Sumut Targetkan Penurunan Tengkes dengan Bantuan KB Rp 493,7 Miliar

Bantuan diharapkan bisa menurunkan prevalensi tengkes di Sumut dari 21,1 persen menjadi 18,55 persen pada 2023.

JOHANES GALUH BIMANTARA

Bidan Puskesmas Warsawe, Filnitris Arwiwin Ule (berdiri, kiri), mengajak ibu dengan anak berusia dua tahun ke bawah bermain kuis untuk mengampanyekan pencegahan tengkes, Selasa (24/11/2020), di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

MEDAN, KOMPAS — Tahun ini, Sumatera Utara mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB Rp 493,7 miliar, meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan 2022 yang sebesar Rp 171 miliar. Bantuan itu diharapkan bisa menurunkan prevalensi tengkes atau stunting di Sumut dari 21,1 persen pada 2022 menjadi 18,55 persen pada 2023.

”Mudah-mudahan anggaran ini bisa diserap dengan maksimal sampai ke kabupaten/kota. Tahun lalu, BOKB belum terserap maksimal,” kata Wakil Gubernur Sumut yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sumut Musa Rajekshah, Selasa (31/1/2023).

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, kata Musa, Sumut telah menurunkan prevalensi tengkes dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 21,1 persen pada 2022. Capaian itu lebih baik dari target penurunan hingga 22 persen. Namun, prevalensi tengkes Sumut itu masih melewati batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 20 persen.

”Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan berbagai program untuk menurunkan stunting,” ujar Musa.

Musa menyebut, setelah bisa mencapai target penurunan prevalensi tengkes hingga 18,55 persen, program ini akan terus berlanjut agar tengkes bisa ditekan hingga 14 persen pada 2024 sebagaimana ditekankan Presiden Joko Widodo. Kendala penurunan tengkes pada 2022 adalah rendahnya penyerapan anggaran BOKB. Tidak ada kabupaten yang bisa menyerap 100 persen anggaran itu.

Baca juga: Angka Tengkes Turun Jadi 21,6 Persen

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Arnis Gulo (21), petani karet, memberikan nasi tanpa lauk kepada anaknya yang baru berusia satu tahun di Desa Lakhene, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Minggu (13/1/2019).

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota se-Sumut akan melakukan rapat kerja daerah penurunan tengkes pada 8 Februari ini. ”Saat rakerda akan kami diskusikan apa kendala selama ini di daerah. Bagaimana agar penggunaan anggaran BOKB tidak ragu-ragu. Apalagi, alokasi BOKB tahun ini meningkat hampir 300 persen,” kata Musa.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal mengatakan, dua daerah dengan realisasi penerapan BOKB paling tinggi di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 90,57 persen dan Kota Sibolga 86,92 persen.

Salah satu cara untuk meningkatkan serapan anggaran, kata Irzal, adalah dengan melaksanakan program-program sesuai data keluarga berisiko stunting dari hasil Pendataan Keluarga 2021. Data itu diverifikasi dan divalidasi setiap tahun.

”Data by name by address (sesuai nama dan alamat) itu menjadi pegangan tim pendamping keluarga (TPK) dalam melaksanakan fungsi pendampingan,” kata Irzal.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, yang digelar di Auditorium BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Irzal mengatakan, BKKBN Sumut telah membentuk 10.323 TPK di semua desa dan kelurahan. Tim ini terdiri dari bidan, anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan kader Keluarga Berenca yang jumlah keseluruhannya 30.369 orang. ”TPK dibekali pelatihan dasar dalam melaksanakan fungsinya. Kami juga memberikan paket data internet dan anggaran operasional setiap bulan saat mereka mendampingi keluarga sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan merilis hasil SSGI 2022 yang menyebut angka tengkes nasional pada 2022 turun menjadi 21,6 persen atau turun 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tengkes nasional terus menurun sejak 2013 yang sempat mencapai 37,2 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, capaian penurunan angka tengkes dari 2021 ke 2022 bukan hal mudah. Sebab, pada kurun waktu itu terjadi pandemi Covid-19. Meski begitu, keberhasilan penurunan tengkes itu sekaligus membuat semua pihak optimistis mampu mencapai target penurunan tengkes hingga 14 persen pada 2024 (Kompas.id, 25/1/2023).

Baca juga: Melawan Sindrom Tengkes