Genap 22 Tahun, Gorontalo Masih Dililit Kemiskinan dan Ketimpangan
Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo memperingati ulang tahun ke-22 daerah tersebut, Senin (5/12/2022), dengan merayakan berbagai capaian pembangunan. Namun, berbagai tantangan menanti di masa depan.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
GORONTALO, KOMPAS — Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo memperingati ulang tahun ke-22 daerah tersebut, Senin (5/12/2022), dengan merayakan berbagai capaian pembangunan. Namun, berbagai tantangan menanti di masa depan, terutama kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan rendahnya mutu sumber daya manusia.
Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna ke-101 DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar di kantor lembaga legislatif tersebut. Kemeriahan yang tetap sederhana tampak dari dekorasi ruangan yang dihiasi kain khas Gorontalo. Para hadirin, dari anggota Dewan, penjabat gubernur, hingga para aparatur sipil negara mengenakan baju adat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Jusuf mengatakan, sidang tersebut tidaklah sekadar seremonial, tetapi menjadi ajang untuk menengok masa lalu, melihat capaian, dan mengevaluasi diri untuk bisa memperbaiki kinerja pemerintah di masa depan. ”Tetapi, secara garis besar, banyak kemajuan yang telah kita capai dalam kurun 22 tahun,” katanya.
Kemajuan ini tampak, salah satunya, dalam besaran APBD yang cenderung meningkat. Pada 2021, APBD perubahan Gorontalo sebesar Rp 2,10 triliun, lalu meningkat menjadi Rp 2,14 triliun pada 2022. Untuk 2023, pemerintah menyiapkan Rp 1,83 triliun, tetapi diperkirakan dapat meningkat ke lebih dari Rp 2 triliun setelah perubahan sepanjang tahun berjalan.
Paris juga menggarisbawahi pengurangan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan dalam rentang dua dasawarsa. “Tahun 2002, kemiskinan di provinsi kita sangat tinggi, 29 persen. Tetapi, terakhir pada Agustus 2022, sudah berkurang menjadi 15,42 persen,” katanya.
Seiring dengan penurunan kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) Gorontalo juga terus naik, dimulai dari 68,68 pada 2020 menjadi 69,00 pada 2021. Pada 2022, IPM Gorontalo mencapai 69,81 poin.
Perbaikan kesejahteraan ini juga dibarengi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang turut menjadi bahan bakar pembangunan. Sepanjang 2021, PAD Gorontalo mencapai Rp 509 miliar, naik 127,13 persen dari PAD tahun sebelumnya. Peningkatan itu adalah yang paling tinggi dibandingkan 33 provinsi lain di Indonesia.
Adapun pertumbuhan ekonomi juga terus membaik, dari 2,41 persen pada 2001 di awal pendirian provinsi, menjadi 6,41 persen pada 2019. ”Pandemi Covid-19 sempat menghambat pertumbuhan ekonomi kita menjadi 0,02 persen saja pada 2020. Tetapi, pada triwulan III 2022, kita sudah meningkat lagi ke 4,07 persen,” kata Paris.
Kendati demikian, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menyatakan, semua capaian ini belum cukup. Tingkat kemiskinan 15,42 persen menyebabkan Gorontalo menjadi satu dari lima provinsi termiskin di Indonesia. Ini diperparah oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,58 persen, setara dengan 16.284 penduduk usia angkatan kerja.
Ketimpangan ekonomi di Gorontalo juga tinggi, yaitu sekitar 0,4 dalam rasio Gini. ”Ini tantangan serius bagi Pemprov Gorontalo. Selama beberapa tahun terakhir, tingkat penurunan kemiskinan sangat landai. Diversifikasi lapangan usaha kita sangat terbatas sehingga lulusan SMK menjadi kelompok yang paling banyak menganggur,” kata Hamka.
Pemprov juga sedang membangun balai latihan kerja. Kami harapkan tahun depan bisa beroperasi.
Ketergantungan Gorontalo pada sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan sangat besar. Sektor itu membentuk 38,02 persen produk domestik regional bruto (PDRB). Namun, pada saat yang sama, investasi industri pengolahan produk pertanian sangat minimal.
Untuk itu, sejak dilantik pada 12 Mei 2022, Hamka telah menyalurkan berbagai sarana penunjang usaha, seperti sepeda motor cool box bagi nelayan dan pedagang ikan, kapal untuk nelayan, serta pemberian bantuan bibit tanaman pangan. ”Pemprov juga sedang membangun balai latihan kerja. Kami harapkan tahun depan bisa beroperasi,” katanya.
Di samping itu, berbagai acara bertaraf nasional digelar di ”Serambi Madinah”, seperti karnaval kain Karawo dan Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia untuk menggeliatkan pariwisata. Pada 2023, akan digelar acara bertaraf internasional seperti Sepak Bola Mini Asia yang mendatangkan peserta dari 16 negara serta kompetisi sepak takraw.
Sementara itu, masyarakat Gorontalo, terutama petani dan nelayan, berharap mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar lebih sejahtera. Danial Djani (50), petani jagung di Desa Ombulo, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, berharap pemerintah dapat menyangga harga komoditas unggulan daerah tersebut. Ia mengatakan, harga jual di gudang-gudang pengumpul hanya Rp 3.600 per kilogram saat ini, padahal modal menanam terus meningkat.
”Pupuk urea sekarang sudah naik, dari Rp 90.000 jadi Rp 112.500 per karung 50 kilogram. Untuk 1 hektar, kami perlu lima sampai enam karung. Bibit juga, sudah Rp 1,8 juta per hektar, sedangkan harga jagung turun terus. Harusnya pemerintah bisa menerapkan aturan buat menjaga harga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan Gorontalo Sarlis Mantu mendesak pemerintah melindungi nelayan kecil di Teluk Tomini agar bisa melaut melampaui batas 12 mil laut dengan aman. ”Hasil tangkapan tidak bisa banyak kalau tidak berlayar sampai 30-40 mil laut. Kami minta pemprov bisa memberikan alternatif,” ujarnya.