Pengusaha Kalsel Dilibatkan dalam Penanganan Tengkes

Para pengusaha dan korporasi di Kalimantan Selatan dilibatkan dalam penanganan masalah ”stunting” atau tengkes. Pelibatan pengusaha diharapkan bisa mempercepat penurunan tingginya angka tengkes.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kegiatan Pengusaha Kalimantan Selatan Peduli Stunting, di Banjarmasin, Senin (28/11/2022).

BANJARMASIN, KOMPAS — Para pengusaha ataupun korporasi di Kalimantan Selatan dilibatkan dalam penanganan masalah stunting atau tengkes. Lebih kurang 100 pengusaha telah bersedia menjadi bapak asuh bagi anak tengkes. Pelibatan pengusaha diharapkan bisa mempercepat penurunan tingginya angka tengkes di Kalsel.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi tengkes di Kalsel sebesar 30 persen. Dengan angka tersebut, Kalsel menjadi provinsi dengan kasus tengkes tertinggi keenam di Indonesia. Prevalensi tengkes di Kalsel juga masih lebih tinggi dari angka prevalensi tengkes secara nasional, yaitu sebesar 24,4 persen.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalsel Ramlan mengatakan, prevalensi tengkes sebesar 30 persen menunjukkan bahwa 3 di antara 10 anak di Kalsel mengalami masalah tengkes. Anak-anak yang demikian tidak hanya kerdil secara fisik, tetapi juga kerdil dalam pertumbuhan otak atau kecerdasan.

”Karena itu, kami mengharapkan semua pengusaha (perusahaan) peduli stunting. Mereka yang berusaha di Kalsel diharapkan tidak meninggalkan anak-anak yang stunting, tetapi meninggalkan sumber daya manusia yang berkualitas,” katanya dalam kegiatan ”Pengusaha Kalimantan Selatan Peduli Stunting", di Banjarmasin, Senin (28/11/2022).

Baca Juga: Tengkes Ancam Kualitas Manusia hingga Tiga Generasi

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Kegiatan Pengusaha Kalimantan Selatan Peduli Stunting, di Banjarmasin, Senin (28/11/2022).

Saat ini, menurut Ramlan, sudah ada sekitar 100 perusahaan (pertambangan, perkebunan, dan perbankan) yang terdaftar dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kalsel. Melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, mereka bisa berkontribusi dalam penanganan tengkes secara langsung ataupun tidak langsung.

Penanganan tengkes secara langsung misalnya dengan pemberian makanan tambahan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan anak berusia 0 sampai 23 bulan. Penanganan secara tidak langsung misalnya dengan bantuan jamban sehat dan air bersih serta kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

”Tingginya angka stunting di Kalsel antara lain karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola asuh terhadap anak di bawah dua tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan. Di samping itu, juga akibat tingginya kasus kawin muda,” tutur Ramlan.

Anggaran dari para pengusaha sangat diharapkan untuk menyentuh masyarakat.

Menurut Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, peran nonpemerintah dalam pembangunan sangat signifikan. Kontribusi pengusaha pada produk domestik bruto (PDB), misalnya, hampir 80 persen. Kontribusi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi ataupun kabupaten/kota.

”Untuk penanganan anak stunting yang jumlahnya banyak, kalau hanya mengandalkan dana dari APBN dan APBD, hasilnya tidak akan signifikan. Karena itu, anggaran dari para pengusaha sangat diharapkan untuk menyentuh masyarakat,” tuturnya.

Kerja bersama

Tavip menyebutkan, Presiden Joko Widodo menargetkan angka tengkes Indonesia pada 2024 turun menjadi 14 persen. Angka tengkes Indonesia saat ini masih 24,4 persen atau di atas rata-rata angka toleransi tengkes global atau dunia, yakni di bawah 20 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerja keras dan kerja bersama.

”Dunia usaha adalah salah satu pilar penting dalam rangka menyukseskan program percepatan penurunan angka stunting. Dengan modal keroyokan, akselerasi penurunannya diharapkan bisa lebih besar,” tuturnya.

Baca Juga: Tengkes Membayangi Puncak Bonus Demografi

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, Kalsel menjadi satu dari 12 provinsi prioritas program penurunan tengkes di Indonesia. Percepatan penurunan tengkes di Kalsel melibatkan berbagai pihak, termasuk melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa.

”Ada banyak perusahaan perkebunan, pertambangan, dan perbankan di Kalsel. Kami berharap semuanya bisa berpartisipasi dalam program Bapak Asuh Anak Stunting untuk bersama-sama menangani stunting di Kalsel semaksimal mungkin,” katanya.