Ambil Alih Penanganan, Bupati Cianjur Fokus Evakuasi Korban
Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melanjutkan pencarian korban hilang dan evaluasi dampak gempa.
Oleh
ERIKA KURNIA
·2 menit baca
CIANJUR, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengambil alih penanganan pascagempa dari pemerintah pusat, Senin (28/11/2022). Untuk rencana jangka pendek, pemerintah daerah akan tetap fokus pada pencarian korban hilang dan evaluasi dampak gempa bermagnitudo 5,6 tersebut.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, Senin ini pihaknya sudah membuat surat keputusan mengenai pengalihan komando ini. Penanganan ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), kepala kepolisian resor (kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), kejaksaan negeri, hingga DPRD.
”Tetap masih dibimbing, didampingi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan BMKG juga masih di sini. Kita sambil belajar dan tetap dibimbing. Kita tetap akan fokus. Walaupun kemarin juga fokus, cuma kendali ada di pusat. Sekarang kendali ada di daerah,” ujarnya saat ditemui di kantornya.
Herman menyebut, pihaknya akan fokus pada kelanjutan evakuasi korban hilang hingga 30 November. Pada hari kedelapan pascagempa pada Senin (21/11/2022), sebanyak 11 warga masih belum ditemukan. Warga yang belum ditemukan termasuk akibat longsor sebagai dampak gempa.
”Kita juga survei dan assessment (evaluasi) rumah warga yang rusak berat, sedang, dan ringan. Termasuk untuk operasi di lapangan, yang Basarnas tetap di bawah Pak Dandim, lalu suplai makanan, sambil bertahap kita ambil alih,” ujarnya.
Ia memastikan, koordinasi akan terus dilakukan setiap hari, terutama dengan Forkompinda yang harus menyampaikan apa yang akan dan sudah dikerjakan. ”Kita juga sambil mencari informasi dari bawah,” ujarnya.
Kepala BNPB Suharyanto, dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu (27/11/2022), menyampaikan, pengalihan komando dilakukan karena sesuai data, gempa di Kabupaten Cianjur merupakan bencana daerah, bukan bencana nasional.
”Kalau bencana daerah, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2019, itu berdasarkan instruksi Bapak Presiden bahwa kalau bencana daerah itu otomatis Pak Bupati menjadi komandan satgas, dibantu wakilnya komandan kodim dan kapolres,” ujar Suharyanto.
Berdasarkan data BNPB, hingga Minggu pukul 17.00, jumlah penyintas gempa yang mengungsi mencapai 73.693 orang. Sebanyak 321 jiwa meninggal, 11 orang hilang, dan 108 korban luka masih dirawat.
Bencana menimbulkan dampak di 16 kecamatan dan 151 desa. Gempa tersebut merusak 62.628 rumah, 368 bangunan sekolah, 16 kantor atau gedung, 160 fasilitas ibadah, dan 14 fasilitas kesehatan.