Warga Sorong Kesulitan Dapatkan Minyak Tanah meskipun Pasokan Normal

Warga di Kota Sorong, Papua Barat, mengeluhkan kelangkaan minyak tanah selama beberapa bulan terakhir. Pihak Pertamina meminta aparat kepolisian menyelidiki masalah tersebut karena pasokan tidak terganggu.

KOMPAS TV SORONG/FLORA BATLAYERI

Warga mengantre untuk mendapatkan minyak tanah bersubsidi di Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat, pada pertengahan November 2022.

JAYAPURA, KOMPAS — Warga di Kota Sorong, Papua Barat, kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah selama tiga bulan terakhir. Padahal, pihak Pertamina menyatakan ketersediaan minyak tanah sama sekali tidak terganggu hingga akhir tahun 2022.

Bari Antaribaba, salah satu warga di Kelurahan Remu, Kota Sorong, Rabu (23/11/2022), mengatakan, warga hanya dapat membeli minyak tanah bersubsidi dengan kuota yang telah ditentukan penjual, maksimal 15 liter. Jika biasanya mereka bisa membeli minyak tanah subsidi dua kali sebulan, kini hanya bisa sekali sebulan.

”Masyarakat dari kalangan menengah ke bawah sangat terbantu dengan minyak tanah bersubsidi yang harganya hanya Rp 4.000 per liter. Dengan terbatasnya ketersediaan minyak tanah, masyarakat yang sehari-sehari menjual makanan dan aneka jajanan lainnya juga terkendala,” kata Bari.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Pengendara melintas di jalan sekitar tugu di Jalan Yos Sudarso, Kota Sorong, Minggu (30/1/2022). Kota Sorong salah satu daerah maju di Papua Barat dengan populasi yang beragam latar belakang.

Sementara itu, Dina Baransano selaku Ketua RT 003 RW 008 di Kelurahan Remu mengungkapkan, dirinya bersama warga setempat harus mengantre minimal tiga hingga lima jam untuk mendapatkan minyak tanah bersubsidi dari penjual. Hal ini sangat merugikan aktivitas masyarakat, terutama yang harus berjualan setiap hari.

”Kami mendapatkan jatah minyak tanah bersubsidi hanya 20 liter dalam sebulan. Padahal, kebutuhan masyarakat yang menggunakan minyak tanah rata-rata mencapai Rp 15 liter per minggu,” tutur Dina.

Baca Juga: Antre Membeli Minyak Tanah di Pangkalan

Edi Mangun selaku Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Papua-Maluku, saat dihubungi dari Jayapura, membenarkan informasi tersebut. Ia pun menyatakan masalah warga yang kesulitan mendapatkan minyak tanah tidak hanya terjadi di Sorong, tetapi juga di seluruh wilayah Papua Barat.

Edi menegaskan, seharusnya pihak yang berwenang meningkatkan pengawasan penjualan minyak tanah bersubsidi di tengah masyarakat. Sebab, Pertamina telah menyiapkan pasokan minyak tanah di Kota Sorong sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun ini.

DOKUMENTASI PERTAMINA

Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Papua-Maluku Edi Mangun saat diwawancarai wartawan pada 2021.

”Kami berharap Polda Papua Barat dapat menyelidiki masalah masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah. Sebab, Pertamina sama sekali tidak mengalami kendala ketersediaan minyak tanah,” tegas Edi.

Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel Silitonga mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi tersebut dari Pertamina. Ia pun akan menginstruksikan jajaran Polres di 12 Kabupaten dan 1 kota untuk menyelidiki adanya indikasi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.

”Saya akan menghubungi Polres di wilayah yang terdapat masalah kelangkaan minyak tanah. Kami akan memproses hukum segala pihak yang terlibat penyalahgunaan minyak tanah untuk kepentingan pribadinya,” kata Daniel.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sorong Kota Inspektur Satu Elsyasarif Martadinata mengatakan, pihaknya telah memeriksa lima agen resmi penjual minyak tanah bersubsidi di Sorong. Hasilnya belum ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.

DOKUMENTASI KOMPAS TV BIRO SORONG

Tampak antrean kendaraan di salah satu SPBU di Kota Sorong, Papua Barat, pada awal Oktober 2022.

Diketahui, satu agen mendistribusikan minyak tanah bersubsidi kepada 80 penjual di pangkalan minyak tanah. Setiap penjual mendapatkan jatah 1 kiloliter minyak tanah dari pihak agen.

”Kami akan berupaya memberikan sosialisasi bagi penjual agar tidak menimbun minyak tanah bersubsidi. Apalagi ditemukan kasus tersebut, kami akan memproses penjual itu mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi pidana,” kata Elsyasarif.

Baca Juga: Harga di Tolikara Melambung, Pertamina Minta Pengawasan BBM Satu Harga Diperketat