Tekan Inflasi, Kaltim Gencarkan Bantuan dan Subsidi Transportasi
Kenaikan harga bahan bakar minyak diperkirakan masih akan memberikan tekanan inflasi di Kaltim. Sebab, sejumlah bahan pokok masih didatangkan dari luar daerah.
Oleh
SUCIPTO
·3 menit baca
SUCIPTO
Suasana kios daging dan ikan di Pasar Klandasan Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020).
BALIKPAPAN, KOMPAS — Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi 0,17 persen pada Oktober 2022 berdasarkan pemantauan indeks harga konsumen atau IHK di dua kota, yakni Kota Balikpapan dan Samarinda. Inflasi terjadi lantaran naiknya harga sejumlah barang akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah setempat akan menggenjot bantuan tak terduga dan subsidi transportasi untuk menekan inflasi.
Inflasi pada bulan Oktober 2022 di dua kota di Kaltim itu berada di posisi tengah. Dari 90 kota yang dipantau Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,76 persen. Adapun secara tahunan, inflasi IHK Kaltim pada Oktober 2022 sebesar 5,84 persen, lebih tinggi daripada inflasi IHK nasional sebesar 5,71 persen.
BPS Kaltim mencatat, inflasi terjadi lantaran adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi tercatat di kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang naik 1,78 persen dari bulan sebelumnya.
”Jika dirinci menurut kota, pada bulan Oktober 2022, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan IHK 111,42. Untuk Kota Balikpapan mengalami inflasi 0,09 persen dengan IHK 111,28,” kata Kepala BPS Kaltim Yusniar Juliana, Kamis (3/11/2022).
Suasana pintu masuk pasar tradisional Klandasan Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2020).
Sementara itu, secara tahunan inflasi IHK Kota Balikpapan tercatat 6,30% atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (5,71%) dan inflasi Kalimantan Timur (5,84%). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Balikpapan mencatat, inflasi pada bulan Oktober di kota ini didorong oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dan soto seiring dengan banyaknya kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) yang diselenggarakan di Balikpapan.
”Selain itu, bensin (BBM) masih menjadi penyumbang inflasi dikarenakan adanya penyesuaian subsidi agar lebih tepat sasaran. Inflasi juga disumbang oleh komoditas pisang dan bayam akibat pasokan dari sentra produksi yang berkurang,” ujar Kepala Perwakilan BI Balikpapan R Bambang Setyo Pambudi.
Ia memperkirakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih akan memberikan tekanan inflasi. Sebab, harga BBM akan berdampak pada biaya transportasi, distribusi, dan penyesuaian harga di kelompok barang/jasa. Apalagi, Kaltim masih mendatangkan sejumlah bahan pokok dari Sulawesi dan Jawa. Potensi perubahan iklim dalam beberapa waktu ke depan pun diperkirakan dapat mengganggu hasil produksi dan distribusi komoditas pertanian.
Inflasi juga disumbang oleh komoditas pisang dan bayam akibat pasokan dari sentra produksi yang berkurang
Bambang mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Pada akhir Oktober, TPID membuka pasar murah selama enam hari dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.
SUCIPTO
Ketua Pedagang Pasar Rapak, Fatmawati (48), menerima uang dari pembeli dengan mengenakan pelindung wajah dan maske rdi di Pasar Rapak, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (26/7/2020).
Sebelumnya, dalam siaran pers yang diterima Kompas, Kaltim menerima dana insentif daerah atau DID Rp 19,41 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu diberikan sebagai hadiah karena Kaltim mampu mengendalikan angka inflasi yang tak lebih dari 5 persen.
Ke depan, Pemprov Kaltim bakal menggenjot sejumlah program untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, Pemprov Kaltim telah menetapkan bantuan tidak terduga atau BTT yang telah disahkan dalam APBD Perubahan.
”BTT dialokasikan sebagai bantuan sosial dan perlindungan sosial untuk UMKM, pelaku usaha sektor peternakan, dan lembaga kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ada subsidi transportasi untuk menunjang pengendalian harga dan ketersediaan pasokan barang. Operasi pasar juga dilakukan untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan,” kata Sri.
