Kuota Pupuk Bersubsidi di Sumsel Bertambah, Kartu Tani Harus Segera Disiapkan

Kuota pupuk Sumatera Selatan ditambah. Penambahan ini merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Proses pengawasan penyaluran pun diperketat dengan menggunakan kartu tani.

ALIF ICHWAN

Pekerja melakukan aktivitas memuat barang berupa pupuk dari truk ke kapal Rahmat Sentosa di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Kamis (26/12/2019). Aktivitas pengiriman arus barang di Sunda Kelapa masih padat saat libur meyambut Natal dan Tahun Baru 2020. Barang yang dikirim berupa pupuk sebanyak 35 ton dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan.

PALEMBANG, KOMPAS — Penambahan alokasi pupuk di Sumatera Selatan di tahun 2023 bakal menjadi yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Namun, penyaluran kartu tani harus dioptimalkan agar proses distribusinya berjalan lancar.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan, pada 2023, alokasi pupuk urea bakal meningkat 75,7 persen, dari 142.514 ton pada 2022 menjadi 250.475 ton. Pupuk NPK juga meningkat 89,4 persen, dari 99.663 ton pada 2022 menjadi 250.475 ton. Penambahan alokasi ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

”Untuk mencegah kebocoran, validasi data petani harus optimal agar pupuk bersubsidi diberikan kepada yang berhak,” kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Alokasi Pupuk tahun 2023 dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di Palembang, Sumsel, Selasa (25/10/2022).

Baca Juga: Permasalahan Pupuk Bersubsidi Rumit

Akan tetapi, ia mengingatkan, petani hanya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi lewat kartu tani. Untuk itu, petani harus menginput data diri berbasis nomor induk kependudukan ke sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan) yang terintegrasi dengan rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK) dan sistem e-Alokasi.

Sejauh ini, berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel, tercatat ada 786.000 petani. Sedikitnya 525.000 orang sudah bisa menginput data diri di Simluhtan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding tahun 2022, 424.000 orang. ”Kita harus memastikan pada akhir tahun nanti, kartu tani sudah diberikan kepada petani termasuk sarana dan prasarana teknologinya,” kata Bambang.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Petani tengah memanen padi dengan pemanen kombinasi (combine harvester) di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Senin (29/1).

Manajer Bisnis Ultra Mikro, Kewirausahaan Sosial dan Inkubasi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Palembang Joko Sriyatno menyebut, pihaknya terus berusaha mengakselerasi penyaluran kartu tani. ”Kami akan dibantu pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran agar penebusan pupuk pada 2023 tidak terkendala,” ujarnya.

Hingga kini, pihaknya masih terkendala dengan proses konsolidasi yang belum selesai. Hal ini disebabkan ada revisi penerima pupuk bersubsidi setelah ada beberapa komoditas tidak berhak lagi menerima alokasi pupuk bersubsidi.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Komoditas yang tidak mendapat pupuk bersubsidi seperti karet dan kelapa sawit.

”Kami juga berharap pengecer pupuk bersubsidi bisa menjadi agen untuk menyalurkan kartu tani. Selain untuk menyalurkan pupuk, kartu tani juga bisa digunakan untuk pinjaman dana agar petani tidak terjerat rentenir,” katanya

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang petani menggarap lahan sawah di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (7/12/2021). Sebagai provinsi penghasil beras Sumsel masih dilanda data lahan baku sawah yang timpang.

Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Sumsel Sunan berharap kartu tani dapat dioptimalkan lantaran akan sangat membantu dalam proses administrasi dan juga penyaluran pupuk. Selama ini, ujar Sunan, distributor dan pengecer terkadang menjadi pihak yang paling disalahkan ketika pupuk tidak bisa diberikan akibat syarat administrasi yang belum dipenuhi.

”Dulu, karena penebusan pupuk dilakukan dengan memeriksa e-KTP, proses administrasi menjadi sangat merepotkan dan butuh waktu lama. Bahkan, kami sering diprotes petani yang tidak mendapatkan pupuk,” ujarnya.

Selain itu, dia juga meminta aturan dosis pupuk dapat direvisi. Berdasarkan penelitian Litbang Pertanian, dosis pupuk pada satu hektar sawah hanya 125-175 kilogram per hektar. Padahal, kebutuhan pupuk di lahan pasang surut yang banyak diterapkan di Sumsel, 200-250 kg per hektar.

”Dengan pembatasan ini, petani harus membeli pupuk komersial agar produktivitasnya tidak menurun,” kata Sunan. Ia berencana mengirimkan surat kepada Kementan untuk menyikapi hal ini.

Baca Juga: Sengkarut Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Sumsel Mulai Dipetakan