Percepat Serapan Kredit Usaha Rakyat di Sulawesi Utara
Penyaluran kredit usaha rakyat di Sulawesi Utara kepada UMKM, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan, perlu dipercepat. Layanan keuangan ini diupayakan tak hanya terpusat di kota.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Sulawesi Utara diharapkan bisa mengakselerasi penyaluran kredit kepada unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan. Layanan keuangan itu juga diupayakan tak hanya terpusat di perkotaan.
Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengatakan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bertugas mendorong pertumbuhan daerah. ”Tim ini bertugas menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” katanya melalui siaran pers, Jumat (30/9/2022).
Sophia menyebutkan, TPAKD yang terdiri dari pemerintah daerah, OJK, dan Bank Indonesia (BI) bertugas menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Target utamanya adalah unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor unggulan daerah.
Di Sulut, sektor yang menjadi unggulan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sepanjang triwulan kedua tahun 2022, sektor tersebut berkontribusi sebesar 20,61 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulut sebesar Rp 38,34 triliun.
Menurut Sophia, sejak Juni 2021, OJK telah memberlakukan skema Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas di bidang pertanian. ”Ini bisa menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian sehingga bisa merumuskan program pembiayaan rantai nilai untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem,” katanya.
Skema ini telah diberlakukan di Sulut, salah satunya melalui program Kredit Bohusami melalui Bank Sulut Gorontalo (BSG). Setelah sekitar setahun, dana kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 44,14 miliar telah diberikan kepada 1.277 debitor di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, dan Kota Bitung.
KUR disalurkan dengan membentuk kluster usaha tertentu, seperti serai wangi di Minahasa. OJK dan BSG mencarikan pula pihak penjamin, seperti pengusaha yang bertugas membeli serai wangi dari petani, lalu mengolahnya menjadi minyak. Skema serupa dibentuk bagi petani padi dan jagung di Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow.
”Saat ini sudah dibentuk 440 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD provinsi dan 406 TPAKD kabupaten/kota. Di Sulut, kelima belas kabupaten/kota di dalamnya juga sudah memiliki TPAKD. OJK bersama semua pemangku kepentingan di daerah akan terus mendorong perluasan akses keuangan, termasuk membangun UMKM yang tangguh pascapandemi Covid-19,” kata Sophia.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pihaknya kini berfokus mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada Maret 2022, sebanyak 7,28 persen atau 185,14 juta penduduk Sulut tergolong miskin, menurun sekitar 11.200 dari periode yang sama tahun lalu.
Menurut Olly, akses layanan jasa keuangan dapat menjadi kunci untuk mengentaskan warga dari kemiskinan. ”Ini sangat penting, khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan program lainnya sehingga perekonomian bisa tetap tumbuh,” katanya.
Di Sulut, sektor yang menjadi unggulan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Pemerintah telah menyediakan KUR sebesar Rp 373,17 triliun untuk diberikan kepada UMKM. Di Sulut, serapannya baru sekitar Rp 1,8 triliun atau 0,48 persen dari alokasi nasional. Per Senin (26/9) masih ada sekitar Rp 112 triliun yang dapat diakses para pengusaha mikro, kecil, dan menengah hingga akhir tahun.
Untuk mengakselerasi akses keuangan oleh UMKM di Sulut, sebuah pameran KUR sempat digelar di Manado pada Rabu (28/9) dan Kamis (29/9). Mayoritas pesertanya adalah UMKM produsen makanan olahan hasil perkebunan dan perikanan, seperti keripik pisang goroho, abon cakalang, dan sambal roa.
Rey Maya Veronika (42), pemilik unit usaha Mom Miyuki yang memproduksi makanan ringan, mengatakan, dirinya telah berkali-kali mengakses KUR dari BRI sejak mendirikan usahanya pada 2016. Kini, plafon pinjamannya telah mencapai Rp 100 juta yang telah ia ambil pada 2021.
Menurut Rey, KUR sangat membantu pengembangan usahanya. ”Saya bisa berinvestasi dalam bentuk mesin pengolah dan stok kemasan karena belum ada rumah produksi dan rumah pengemasan di Sulut. Selama ini saya harus order (pesan)dari luar Pulau Sulawesi, dari Bandung (Jawa Barat),” katanya.
Rey berharap lebih banyak orang yang memanfaatkan KUR karena caranya mudah dan tanpa agunan. ”Yang penting ada KTP, kartu keluarga, dan yang paling penting nomor induk berusaha,” katanya.