Kota Bandung Tambah Bantuan Tunai untuk 15.000 Keluarga Miskin

Bantuan tunai ini diberikan agar seluruh warga yang terdata berasal dari keluarga miskin bisa terbantu oleh dana tersebut. Di Kota Bandung, keluarga miskin yang dianggap butuh bantuan ini mencapai 112.000 penerima.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Warga mencairkan dana bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Parung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/1/2021).

BANDUNG, KOMPAS — Penerima bantuan langsung tunai untuk warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak di Kota Bandung bertambah hingga 15.000 keluarga. Penambahan ini untuk memastikan keluarga miskin di Kota Bandung bisa mendapatkan bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Sony Bakhtiyar memaparkan, bantuan sosial ini berasal dari belanja tidak terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan. Sebelumnya, bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah pusat menyasar sekitar 98.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandung.

Baca juga: Jabar Kucurkan Rp 225 Miliar untuk Menekan Dampak Inflasi

Jika dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga miskin di Kota Bandung mencapai 112.000 KPM. Artinya, masih ada lebih kurang 14.000 KPM yang tidak mendapatkan BLT BBM dari pusat.

”Kami menyiapkan BLT untuk 15.000 KPM dari APBD. Ini akan menambah penerima bantuan sosial dari masyarakat miskin. Kami sedang mendata agar tidak ada duplikasi dari penerima sehingga semua dapat tersebar,” ujarnya saat dihubungi di Bandung, Selasa (27/9/2022).

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Beberapa warga lanjut usia menunggu antrean pembagian bantuan langsung tunai di Kantor Pos Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Kamis (21/5/2020).

Pendataan ini, lanjut Soni, tidak hanya dilihat dari warga yang mendapatkan BLT saja, tetapi semua yang mendapatkan manfaat dari berbagai bantuan sosial yang digulirkan. Di Kota Bandung, antisipasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM dilakukan dengan berbagai program dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kegiatan ini mulai dari program padat karya dari kebersihan lingkungan hingga perawatan berbagai fasilitas publik di setiap kewilayahan. Selain itu, ada juga pemberian bantuan modal kerja hingga perbaikan rumah bagi warga dengan hunian tidak layak.

Semua program ini berasal dari alokasi pengendalian inflasi dari Kota Bandung dari aturan 2 persen dana transfer umum (DTU) yang mencapai Rp 9,2 miliar. Dinas sosial, lanjut Soni, mendapatkan alokasi dana Rp 631 juta untuk bantuan sosial, seperti pembagian bahan pokok, sandang, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.

MACHRADIN WAHYUDI RITONGA

Sejumlah warga melakukan pengambilan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor Pos Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020). Sebagian tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker atau menerapkan pembatasan jarak aman.

Selain itu, 281 KPM dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung juga akan mendapatkan bantuan tunai dari alokasi dana tersebut. Dengan semua ini, Soni berharap masyarakat miskin ekstrem yang terdampak kenaikan harga BBM bisa ditanggulangi.

Soni masih belum bisa memastikan kapan BLT ini akan disalurkan. Namun, keluarga sasaran akan menerima Rp 150.000 per bulan sejak Oktober hingga Desember 2022. Artinya, setiap keluarga akan menerima Rp 450.000.

”Sekarang kami menunggu pengesahannya. Jika sudah (disahkan), kami tinggal menyalurkan kepada warga. Saat ini kami masih menyeleksi agen penyalur yang paling efektif dan efisien,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Teddy Rusmawan menyatakan, alokasi anggaran untuk BLT ini mencapai Rp 7 miliar. Jumlah ini diharapkan bisa mencakup semua warga yang membutuhkan.

”BLT BBM ini dikhususkan untuk keluarga miskin. Jadi, kami sudah menyepakati di anggaran perubahan agar semua bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Baca juga: Antisipasi Inflasi, Kota Bandung Gelontorkan Rp 9,2 Miliar untuk Bantuan Sosial Padat Karya