Kenaikan Tarif Angkutan Jadi Keniscayaan

Kenaikan tarif angkutan umum tak terelakkan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kondisi ini turut memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan inflasi di daerah.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seiring kenaikan harga BBM bersubsidi, pengemudi angkutan di Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menaikkan tarif sejak Minggu (4/9/2022). Kenaikan tarif sebesar Rp 2.000-Rp 3.000 dari harga sebelumnya. Pemerintah didesak untuk memikirkan ulang harga BBM karena berdampak luas terhadap masyarakat kecil.

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga bahan bakar minyak berdampak pada peningkatan biaya operasional angkutan umum hingga 30 persen. Pelaku usaha angkutan umum berharap pemerintah segera menetapkan kenaikan tarif angkutan umum.

Di sejumlah daerah, sopir angkutan umum mengeluhkan kenaikan harga BBM. Bahkan, di Kendari, Sulawesi Tenggara, sopir angkutan kota menggelar mogok massal pada Senin (5/9/2022). Didin (36), koordinator sopir angkot, menyebutkan, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen membuat sopir sulit mendapat untung.

”Kami kasih naik juga (tarif angkot) diprotes sama penumpang. Kita berdebat terus. Karena itu, kami minta harga BBM bersubsidi tidak naik atau tarif angkot dinaikkan secara resmi,” katanya.

Di Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado tengah mengkaji kenaikan tarif angkutan umum. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Manado Donald Wilar mengundang pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Manado terkait rencana kenaikan tarif angkutan itu. Hasilnya akan diumumkan pada Selasa (6/9/2022) atau Rabu (7/9/2022).

”Ini menjadi perhatian kami sehingga kami mengundang Organda. Yang menjadi pertimbangan kami bukan hanya sopir, melainkan jangan sampai penumpang rugi,” ujarnya.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Seiring kenaikan harga BBM bersubsidi, pengemudi angkutan di Kendari, Sulawesi Tenggara, telah menaikkan tarif sejak Minggu (4/9/2022).

Pembahasan penyesuaian tarif angkutan umum juga dilakukan Organda DKI Jakarta bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan, kenaikan tarif angkutan kota diperkirakan 12,5-17,5 persen.

”Jadi, kita mau lihat supaya masyarakat tidak terlalu berat. Misalnya, naik angkot sekarang Rp 5.000, bagaimana kita upayakan supaya naiknya Rp 5.500 supaya tidak terlalu berat,” katanya.

Sebelumnya, permintaan penyesuaian tarif angkutan umum disampaikan dalam siaran pers pernyataan sikap DPP Organda yang ditandatangani Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono dan Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Kenaikan tarif angkutan umum mengacu pada tingkatannya, antara lain Kementerian Perhubungan menentukan pedoman tarif untuk antarkota antarprovinsi (AKAP) kelas ekonomi, dinas perhubungan provinsi untuk antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dan taksi, serta dinas perhubungan kabupaten/kota untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Selain penyesuaian tarif angkutan umum, menurut Adrianto, kenaikan harga itu juga perlu dibarengi dengan jaminan kelancaran pasokan BBM bersubsidi di seluruh Tanah Air. Pemerintah juga diminta mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan.

Baca juga: Antisipasi Inflasi Lebih Tinggi akibat Kenaikan Harga BBM

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Bus Batik Solo Trans Koridor 3 melintas di kawasan Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/1/2019).

Di Surakarta, Jawa Tengah, layanan transportasi umum berskema buy the service (BTS) dari Kementerian Perhubungan berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Nilai kontrak bakal disesuaikan seiring dengan naiknya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.

Kepala Dinas Perhubungan Surakarta Taufiq Muhammad menyampaikan, kenaikan harga BBM sejauh ini tidak berdampak kepada masyarakat. Layanan BTS masih bisa dimanfaatkan secara gratis.

Perihal penyesuaian tarif, menurut Taufiq, operator bus telah diajak berembuk dengan pemerintah pusat. Adanya perubahan pembayaran bakal diberitahukan lebih lanjut. Penyesuaian tarif dimungkinkan mengingat pembahasannya dilakukan sejak kontrak awal.

Ditemui secara terpisah, Ketua Institut Studi Transportasi (Intran) Darmaningtyas menyebutkan, subsidi BBM bagi angkutan umum tetap dibutuhkan. Untuk memudahkan pendataan dan penyalurannya tepat sasaran, pemerintah bisa melibatkan asosiasi atau Organda.

”Hal itu tidak terlampau sulit dilakukan mengingat jumlah angkutan umum terbatas. Jumlah bus hanya 211.675 unit dan truk hanya 5,737 juta unit dari total 146,04 juta unit kendaraan secara nasional. Itu berarti hanya 4 persen dari total kendaraan bermotor di Indonesia,” tutur Darmaningtyas.

Baca juga: Terbiasa Menikmati Murahnya Harga BBM Bersubsidi

DOKUMENTASI PRIBADI

Darmaningtyas

Selain itu, katanya, aplikasi yang dikembangkan PT Pertamina (Persero), yakni MyPertamina, dapat dioptimalkan untuk mendata berapa jumlah angkutan penumpang dan barang di Indonesia. Kebutuhan BBM setiap angkutan umum juga terukur sesuai fungsinya.

Inflasi di daerah

Kepala Laboratorium Ekonomi Universitas Halu Oleo Syamsir Nur berpendapat, kenaikan harga BBM hampir pasti akan diikuti kenaikan tarif transportasi. Hal tersebut akan disusul kenaikan harga di sektor lain, yang akan memicu dampak pada banyak hal.

”Ini akan menjadi spiral effect dari transportasi ke distribusi, harga barang, dan kenaikan harga lainnya. Secara makro, tentu akan menyebabkan inflasi di daerah,” ujarnya.

Kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan harga BBM terpantau di Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan pantauan di Pasar Km 5 Palembang, harga cabai merah keriting naik dari Rp 70.000 per kilogram menjadi Rp 90.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga naik dari Rp 50.000 per kilogram menjadi Rp 70.000 per kilogram.

Aini (42), pedagang sayur, mengatakan, kenaikan harga terjadi sejak dua hari lalu setelah pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kondisi di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumaat (1/7/2022). Sejumlah harga komoditas di pasar ini, seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit, melonjak signifikan. Kondisi ini menimbulkan inflasi yang sangat tinggi di Sumsel.

Kenaikan harga BBM bersubsidi menuai unjuk rasa di sejumlah daerah, antara lain Balikpapan, Makassar, Jayapura, Banda Aceh, dan Batam.

Baca juga: Linimasa Pembenahan Tata Kelola BBM Harus Jelas