Harga BBM Naik, Biaya Operasional Bus Batik Solo Trans di Surakarta Meningkat
Bus Batik Solo Trans di Surakarta, Jawa Tengah, ikut terdampak kenaikan harga BBM. Setelah harga BBM naik, biaya operasional transportasi umum yang dibiayai pemerintah dengan skema ”buy the service” itu juga meningkat.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
ERWIN EDHI PRASETYA
Bus Batik Solo Trans di halaman kantor Dinas Perhubungan Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/2/2019). Pemkot Solo mengganti operator bus Batik Solo Trans koridor 1 dari Perum Damri menjadi konsorsium PT Bengawan Solo Trans.
SURAKARTA, KOMPAS — Layanan transportasi umum Bus Batik Solo Trans di Kota Surakarta, Jawa Tengah, ikut terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Setelah harga BBM naik, biaya operasional transportasi umum yang dibiayai pemerintah dengan skema buy the service atau pembelian layanan itu juga meningkat. Nilai kontrak untuk layanan bus itu berpotensi mengalami penyesuaian.
Saat ini, terdapat dua jenis angkutan umum di Surakarta yang masuk dalam jaringan program buy the service dari Kementerian Perhubungan. Keduanya adalah Bus Batik Solo Trans dan angkutan pengumpan Batik Solo Trans.
Selama ini, dua jenis angkutan umum itu bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis karena biaya operasionalnya ditanggung pemerintah. Namun, karena menggunakan BBM bersubsidi, dua jenis transportasi umum itu terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak Sabtu (3/9/2022) lalu.
”Tentu saja, kenaikan BBM berpengaruh. Apalagi naiknya lumayan. Kami juga mengisi BBM waktu sore hari, jadi langsung terasa. Dampaknya pada pengeluaran kami untuk keperluan bahan bakar setiap harinya,” kata Direktur Utama Batik Solo Trans Sri Sadad Modjo, saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Sebuah bus Batik Solo Trans melintas di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (27/7/2019).
Dalam satu hari, jumlah bus Batik Solo Trans yang beroperasi mencapai 104 unit. Satu unitnya memerlukan bahan bakar sekitar 60 liter per hari. Adapun jenis bahan bakar yang digunakan berupa solar.
Dengan harga solar yang lama, biaya operasional semua bus mencapai Rp 32 juta per hari. Akibat peningkatan harga, saat ini, ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan bahan bakar berjumlah Rp 42 juta. Peningkatan biaya didasari pada perubahan harga solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Karena menggunakan BBM bersubsidi, dua jenis transportasi umum itu terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, angkutan pengumpan Batik Solo Trans memanfaatkan bahan bakar berjenis pertalite yang juga mengalami peningkatan dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Setiap hari, terdapat 100 angkutan pengumpan yang beroperasi.
Masing-masing angkutan tersebut memerlukan bahan bakar sedikitnya 25 liter per hari. Oleh karena itu, biaya yang mesti dikucurkan untuk kebutuhan bahan bakar meningkat dari Rp 19 juta per hari menjadi Rp 25 juta per hari.
ERWIN EDHI PRASETYA
Angkutan pengumpan atau feeder bus Batik Solo Trans melintas di bundaran Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah (8/8/2019).
Meski biaya operasional meningkat, ungkap Sadad, angkutan umum tersebut masih beroperasi dengan tarif sesuai kontrak lama, yaitu Rp 10.000 per kilometer. Hingga sekarang, belum ada arahan resmi mengenai perubahan tarif dari Kemenhub. Namun, ketentuan mengenai penyesuaian tarif sebenarnya sudah pernah dibahas sewaktu awal menjalin kontrak Kemenhub.
”Setidaknya ada dua cara. Pertama adalah menaikkan nilai kontraknya. Yang lainnya adalah penyesuaian operasional jarak tempuh. Bisa jadi nanti jarak tempuhnya diatur lebih sedikit. Itu nantinya seperti apa kami akan menunggu arahan,” kata Sadad.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Taufiq Muhammad menyampaikan, kenaikan harga BBM tidak akan berdampak kepada masyarakat. Sebab, layanan transportasi umum dengan skema buy the service masih bisa dimanfaatkan secara gratis. Oleh karena itu, masyarakat diminta bisa mengoptimalkan angkutan umum tersebut.
Taufiq menambahkan, terkait kemungkinan penyesuaian tarif Batik Solo Trans dan angkutan pengumpannya, operator bus telah diajak berdiskusi dengan pemerintah pusat. Dia menyebut, penyesuaian tarif dimungkinkan mengingat pembahasannya sudah dilakukan sejak kontrak awal.
”Operatornya sudah dipanggil ke Jakarta untuk membahas persoalan ini. Nanti penyesuaian itu dibahas antara operator dan kementerian. Itu karena anggarannya dari kementerian juga. Tadi sudah saya cek, infonya sedang dalam pembahasan,” kata Taufiq.
