Mahfud MD: Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran

Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini antara lain terlihat dari pelaksanaannya yang sering kali justru merugikan masyarakat.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Seminar nasional bertema Menuju Demokrasi Berkualitas, Tantangan dan Agenda Aksi digelar di Balai Senat UGM Yogyakarta, Sabtu (27/8/2022),

YOGYAKARTA, KOMPAS — Di tengah kemajuan di berbagai bidang dan perekonomian negara yang terus tumbuh, sistem demokrasi di Indonesia justru mengalami kemunduran. Demokrasi yang dijalankan saat ini adalah demokrasi tidak berkualitas, yang pada akhirnya juga tidak berdampak positif pada kehidupan masyarakat.

”Dalam masalah penegakan hukum saja, misalnya, aturan, mekanisme dalam demokrasi bahkan sering kali dipakai untuk melegalkan pelanggaran, yang akhirnya merugikan rakyat banyak,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam seminar nasional bertema ”Menuju Demokrasi Berkualitas, Tantangan dan Agenda Aksi” yang diselenggarakan di Balai Senat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sabtu (27/8/2022).

Demokrasi, menurut Mahfud, mestinya menjadi pilihan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Namun, praktik KKN justru semakin meluas. Hukum pun pada akhirnya tidak mampu lagi mencegah munculnya berbagai oknum, pelaku pelanggaran seperti mafia tanah, mafia peradilan dan banyak mafia di berbagai bidang lainnya.

”Jangankan digunakan untuk mencegah, pasal-pasal hukum saja sekarang bisa dibeli untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Apa yang terjadi sekarang, menurut dia, jauh berbeda dibandingkan apa yang terjadi di masa Orde Baru. Perbaikan terjadi di mana dengan sistem demokrasi yang terbuka dalam pemilu, setiap orang bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin negara atau wakil rakyat. Hasil pemilihan bisa digugat hingga ke Mahkamah Konstitusi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

Baca juga: Tak Cukup Kasak-kusuk, Parpol Juga Perlu Perkuat Kesiapan Substansial

Kendati demikian, situasi sekarang membuktikan bahwa berbagai kecurangan yang dahulu sering terjadi di masa Orde Baru, tetap saja berulang terjadi saat ini. ”Perbedaan kecurangan hanya terjadi pada pelakunya. Jika kecurangan di masa Orde Baru banyak dilakukan oleh pemerintah, di masa sekarang, kecurangan banyak dilakukan oleh partai politik dan pihak lainnya,” ujarnya.

Demokrasi yang dijalankan sekarang juga memunculkan oligarki kekuasaan. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok tertentu.

Peneliti Senior Centre For Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, di tengah berbagai penyimpangan yang terjadi, segenap warga Indonesia ”berlagak” sudah menjalankan demokrasi. Padahal, pelaksanaan demokrasi sesungguhnya masih menjadi misteri.

”Baik benarnya pelaksanaan demokrasi sangat tergantung pada labilitas sifat manusia,” ujarnya.

Demokrasi juga dinilainya menjadi sesuai hal yang terlalu simpel. Hal itu sulit diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang demikian kompleks dengan banyak keragaman di dalamnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, sejak awal, demokrasi sengaja dipilih karena masyarakat membutuhkan platform, yang menjadi jaminan berlangsungnya harmoni kehidupan di Indonesia, yang demikian sarat dengan perbedaan dan keberagaman.

”Jaminan harmoni kehidupan ini sangat dibutuhkan karena masyarakat yang sangat beragam ini sejak awal memiliki keinginan kuat untuk terus bersatu dan bersama-sama,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM)

Mural tentang pemilu menghiasi tembok di Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Jadwal pemilu yang telah disepakati, 14 Februari 2024, diharapkan akan membuat persiapan pelaksanaannya lebih matang agar persoalan yang terjadi pada Pemilu 2019 tak terulang.

Baca juga: Perkuat Pendidikan Demokrasi di Aceh

Oleh karena itu, di masa sekarang, menurut dia, hal yang terpenting yang harus dilakukan adalah terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini antara lain bisa dilakukan dengan menjadikan demokrasi sebagai sarana untasiuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, situasi pandemi membuat kemunduran demokrasi terjadi secara global di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kendati masih membutuhkan banyak perbaikan, pelaksanaan demokrasi cukup berdampak positif pada penanganan wabah Covid-19. Terbukti, mekanisme demokrasi yang dijalankan akhirnya mampu membuat Indonesia cukup dipandang di masa dunia. Indonesia juga terpilih sebagai salah satu negara yang mampu melakukan penanganan pandemi dengan baik.

”Kita harus menjaga, meneruskan agar demokrasi tetap berdampak positif seperti kondisi saat ini,” ujarnya.