Kawasan Pinggiran Kota Penyumbang Tengkes di Palembang

RHAMA PURNA JATI

Sejumlah siswa SD Negeri 2 Palembang sedang menunggu giliran untuk divaksinasi, Jumat (14/1/2022). Vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dinilai penting untuk mengurangi risiko tertular virus Covid-19 atau menekan angka kematian dan kesakitan akibat terjangkit.

PALEMBANG, KOMPAS — Kawasan pinggiran kota masih menjadi penyumbang stunting (tengkes) di Palembang. Kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya infrastruktur sanitasi, air bersih, dan pendapatan warga yang rendah menjadi penyebabnya. Pembenahan infrastruktur, termasuk edukasi kepada warga, perlu terus dilakukan untuk menekan angka tengkes.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Altur Febriyansyah, Rabu (24/8/2022), mengatakan, permasalahan tengkes di Palembang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih adanya pernikahan dini, pendapatan orangtua yang rendah, serta kurang memadainya sarana sanitasi dan air bersih. ”Anak tengkes biasanya hidup di daerah kumuh,” ucapnya.

Menurut catatan, beberapa kawasan yang menyumbangkan tengkes di Palembang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Ilir Barat II dan Seberang Ulu I Palembang. ”Wilayah inilah yang terus kami pantau agar angka tengkes dapat ditekan,” ucap Altur.

Baca juga: Digitalisasi Dorong Percepatan Penerangan Tengkes

RHAMA PURNA JATI

Seorang anak sedang menjalani pemeriksaan tinggi dan berat badan di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (10/7/2021).

Hingga saat ini, angka tengkes di Palembang mencapai 16,1 persen atau jauh lebih rendah daripada angka tengkes nasional yang menyentuh 24,4 persen. Namun, pemerintah kota memiliki target untuk menekan angka tengkes sesuai dengan target nasional, yakni mencapai 14 persen pada 2024.

Melihat target tersebut, beberapa program pun dicanangkan, seperti membentuk tim pendamping keluarga, tim percepatan penurunan tengkes, dan program orangtua asuh. Langkah tersebut dipandang efektif untuk menjangkau keluarga yang anaknya mengalami tengkes akibat kekurangan gizi.

Tim pendamping keluarga dan tim percepatan tengkes bertugas untuk mengedukasi keluarga yang mengalami tengkes untuk mengikuti sejumlah program yang sudah dicanangkan. Mulai dari pencegahan pernikahan dini, pemenuhan asupan gizi untuk ibu hamil dan anak di 1.000 hari pertama kehidupan, hingga perbaikan sarana sanitasi dan ketersediaan air bersih.

Sementara untuk orangtua asuh sebagian besar adalah pejabat. Mereka bertugas untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti swasta dan organisasi perangkat daerah.

Baca juga: Atasi Tengkes dengan Inovasi Imut

RHAMA PURNA JATI

Seorang siswa di SMP Negeri 7 Palembang sedang mencuci tangan, Senin (6/9/2021).

Bantuan itu diperlukan karena dari segi pendapatan, ujar Altur, sebagian besar keluarga yang memiliki anak tengkes biasanya hanya memiliki pendapatan kurang dari Upah Minimum Regional Palembang yang sebesar Rp 3.289.409.

”Mereka tidak mampu membeli asupan makanan yang cukup. Di sinilah peran semua pihak yang berkemampuan untuk membantu,” ujarnya.

Salah satu orangtua asuh yang ditunjuk adalah Dandim 0418/Palembang Letnan Kolonel infanteri Sumarlin Marzuki. Dia mengatakan, adalah kewajiban TNI untuk memberikan bantuan kepada anak tengkes. Menurut dia, jika mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, dikhawatirkan tidak bisa bersaing dengan anak dari negara lain.

Dirinya mengimbau semua pihak, baik di pemerintahan maupun swasta, untuk bersama-sama menjadi orangtua asuh dari anak-anak yang berisiko tengkes. Beberapa program yang dilakukan adalah kolaborasi dengan instansi terkait untuk mencegah stunting, seperti pembentukan tim bersama puskesmas dan posyandu untuk mendata serta memberikan asupan gizi.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang membersihkan aliran Sungai Bendung di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/5/2022). Pembersihan sungai rutin dilakukan untuk meminimalkan risiko banjir.

Beberapa kecamatan yang masih perlu diperhatikan yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Sako, dan Kalidoni. Anggota TNI pun dikerahkan untuk turut bekerja sama guna membangun sarana yang mendukung pemberantasan tengkes.

Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, beberapa visi yang dicanangkan untuk pemberantasan tengkes dimulai dari 100 persen air bersih dan sarana sanitasi serta 0 persen wilayah kumuh. Berdasarkan data, saat ini PDAM Tirta Musi baru mengaliri 82 persen dari total kebutuhan warga dengan jumlah pelanggan sekitar 312.000 (data tahun 2021). Akibat keterbatasan infrastruktur ini, ketersediaan air bersih di Palembang juga belum 24 jam. Kondisi tersebut perlu terus dibenahi agar tujuan angka tengkes turun menjadi 14 persen dapat terwujud.