Meski Ditunda sampai Januari 2023, Pelaku Usaha Wisata Labuan Bajo Tetap Tolak
Meksi pemerintah menunda kenaikan tarif masuk TN Komodo sampai 1 Januari 2023, pelaku usaha wisata di Manggarai Barat tetap tolak penerapan tarif baru.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
LABUAN BAJO, KOMPAS —Meski kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo ditunda sampai 1 Januari 2023, pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tetap menolak kebijakan itu. Kini, 500 pelaku usaha pariwisata di Labuan Bajo mulai mempromosikan taman wisata alam laut 17 Pulau Riung, Kabupaten Ngada.
Ketua Asosiasi Pelaku Perusahaan Perjalanan Pariwisata Indonesia (Asita) Kabupaten Manggarai Barat Evodius Konsomar dihubungi di Labuan Bajo, Senin (8/8/2022), mengatakan, Flores tidak hanya Labuan Bajo dengan TN Komodonya. Salah satu titik destinasi unggulan yang belum banyak dikenal orang adalah Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau di Riung, Ngada, 100 kilometer dari Labuan Bajo.
”Jika pemerintah menunda kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo senilai Rp 3,75 juta per orang hingga 1 Januari 2023 pun kami tetap tolak,” ujarnya.
Pelaku usaha ini menilai PT Flobamora milik Pemprov NTTyang bakal mengelola TN Komodo setelah diberlakukan tarif baru dengan nominal Rp 3,75 juta per orang tidak memiliki pengalaman di bidang konservasi, apalagi soal hewan komodo dan taman bawah laut.
Perusahaan tersebut selama ini tidak pernah mengelola pariwisata, tiba-tiba terlibat kelola pariwisata superpremium, dengan hewan komodo di darat dan taman laut di dalamnya. ”Kebijakan itu sebagai bentuk monopoli pengelolaan TN Komodo yang dibungkus konservasi,” katanya.
Ia mengatakan, semua orang tahu soal itu.Asita Manggarai Barat sudah analisis kebijakan itu dari berbagai sisi, termasuk alasan kenaikan tarif. ”Ini merusak pariwisata. Kami tetap tolak dan menggelar demonstrasi saat diberlakukan 1 Januari 2023,” tegas Evodius.
Ada asumsi dari pemerintah bahwa wisatawan asing jauh lebih kaya dibandingkan wisatawan lokal. Ini tidak benar. Semua wisatawan yang melakukan perjalanan ingin mengeluarkan biaya sesuai kebutuhan, tetapi dapat mencapai dan menikmati semua yang mereka inginkan.
Ini merusak pariwisata. Kami tetap tolak dan menggelar demonstrasi saat diberlakukan 1 Januari 2023. (Evodius Konsomar)
Kebijakan wisatawan berduit dan bersedia mengeluarkan biaya Rp 3,75 juta per orang untuk masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, sementara yang kurang mampu cukup sampai di Pulau Rinca, itu membuat ruang gerak wisatawan terbatas.Juga ada diskriminasi antara wisatawan berduit dan tak mampu.
Dikatakan, di Pulau Padar cuma ada 2-3 komodo, jadi yang dijual dipulau itu adalah keindahan alamnya. Wisatawan berkunjung ke pulau itu hanya untuk berfoto, paling lama 30 menit, setelah itu mereka pulang.
”Kalau alam Pulau Padar mereka tidak singgah, itu suatu kerugian. Untuk apa terbang jauh ke Labuan Bajo tetapi tidak leluasa bepergian di sana,” kata Evodius.
Dengan kebijakan baru tersebut, pelaku usaha pariwisata Labuan Bajo saat ini mulai mempromosikan TWAL 17 Pulau di Riung. Calon pengunjung pun penasaran dengan keunikan, sehingga mereka memilih ke Riung sejak 1 Agustus 2022, di saat pemerintah memberlakukan tarif baru masuk TN Komodo.
Batal datang
Ketika pemerintah memberlakukan tarif masuk TN Komodo dari Rp 150.000 – Rp 300.000 per orang menjadi Rp 3,750 juta per orang, calon wisatawan batal masuk TN Komodo dan memilih ke TWAL 17 Pulau di Riung.
Meski pemerintah berdalih kenaikan itu hanya berlaku bagi Pulau Komodo dan Pulau Padar, Pulau Rinca dengan 1.500 hewan komodo di dalamnya masih berlaku tarif lama.
Calon wisatawan penasaran dengan TWAL 17 Pulau di Riung. Mereka ingin melihat langsung keindahan 17 pulau di Riung itu meski TN Komodo tetap sebagai pilihan utama. Mereka yang sudah pernah ke TN Komodo lebih suka memilih ke Riung. Ini berlaku bagi wisatawan yang sama sekali belum melihat Riung.
Hewan komodo itu tidak hanya ada di TN Komodo, tetapi juga ada di Pulau Ontoloe, salah satu dari 17 pulau di Riung tersebut. Menjangkaui Pulau Ontoloe pun tetap menyewa kapal motor seperti berlaku di TN Komodo.
Ia mengatakan, sedikitnya ada 500 pelaku pariwisata yang berada di dalam 18 organisasi pelaku usaha wisata, termasuk Asita, dan PHRI. Lebih dari 2.000 orang menggantungkan hidup dari pariwisata. Mereka ini adalah warga lokal NTT, yang sebelumnya sebagai petani dan nelayan, dan sebagian warga dari luar NTT.
Saat pemerintah berencana memberlakukan tarif baru per 1 Agustus 2022, sebanyak 10 perusahaan pariwisata di Labuan Bajo yang kembalikan uang. Saat itu sekitar Rp 114 juta dikembalikan ke calon wisatawan yang hendak ke Labuan Bajo. Ternyata, rencana itu batal sampai hari ini.
Para pelaku usaha dan semua pihak yang berhubungan dengan pariwisata Labuan Bajo akan terus melakukan aksi demo menolak pemberlakuan tarif itu.
”Nanti, kalau pemerintah berlakukan tarif baru pada 1 Januari 2023, kami demo lagi. Jika pemerintah represif, mereka yang untung atau wisata Labuan Bajo jadi buntung,” katanya.
Kepala Dinas Pariwisata NTT Sony Libing mengatakan,Presiden Joko Widodo dan Gubernur Viktor Laiskodat telah mendengar aspirasi masyarakat, terutama pelaku wisata Labuan Bajo, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Tarif baru masuk TN Komodo, yang rencananya mulai berlaku 1 Agustus 2022, ditunda sampai dengan Januari 2023.
Tenggat lima bulan ke depan pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua pihak, termasuk pelaku usaha wisata di Labuan Bajo, terkait kenaikan tarif tersebut. ”Tidak benar ada monopoli pengelolaan TN Komodo. Semua itu sesuai kesepakatan bersama semua pihak,” kata Libing.