Kolaborasi Tapal Batas Dinantikan untuk Bangun Perbatasan RI-Timor Leste
Perlu kolaborasi segenap pemangku kepentingan untuk memajukan perbatasan RI-Timor Leste.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
ATAMBUA, KOMPAS — Kolaborasi sejumlah pihak diperlukan untuk memajukan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Selama hampir satu dekade terakhir, wilayah strategis itu terus ditata infrastrukturnya serta dibangun sumber daya manusianya. Kini, potensi daerah itu menanti digarap secara optimal demi kemajuan beranda negeri tersebut.
Kolaborasi tapal batas itu menjadi gagasan Brigadir Jenderal (TNI) Agus Winarna yang disampaikan dalam sidang terbuka promosi doktor di Universitas Satyagama Jakarta. Disertasi Agus berjudul ”Kolaborasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Perbatasan Darat Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste” berhasil dipertahankan dan mendapat predikat cumlaude.
Agus, lewat sambungan telepon pada Kamis (14/7/2022), mengatakan, sidang promosi yang berlangsung sehari sebelumnya, Rabu (13/7/2022), itu dihadiri juga oleh sejumlah pemangku kepentingan di perbatasan, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, dan beberapa lembaga vertikal. Agus mengikutinya secara daring dari Politeknik Ben Mboi, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Agus mengatakan, wilayah perbatasan mulai gencar ditata sejak era Presiden Joko Widodo. Hal itu ditandai dengan pembangunan sejumlah pos lintas batas negara terpadu (PLBN) Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini, serta PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
Untuk sektor pertanian, Presiden Joko Widodo sudah membangun Bendungan Rotiklot dan membuka lumbung pangan. Selain itu, Presiden juga mendorong Pelabuhan Wini menjadi pintu keluar untuk pengiriman ternak sapi dari Pulau Timor ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Ekonomi perbatasan pun diharapkan bergerak.
Dari sisi sumber daya manusia, kini sudah beroperasi Politeknik Ben Mboi di Atapupu. Politeknik di bawah tanggung jawab Kementerian Pertahanan itu membuka program studi pertanian lahan kering dan perikanan. Lulusan politeknik itu akan diarahkan untuk mengelola potensi lokal.
Perlu kolaborasi para pemangku kepentingan untuk memajukan daerah perbatasan. Presiden Joko Widodo lewat kebijakannya memfokuskan wilayah perbatasan menjadi beranda depan negara yang sangat strategis untuk dikelola.
Secara terpisah, Pius Bria (40), tokoh muda Belu, mengatakan, kolaborasi di perbatasan itu perlu diwujudkan secara konkret dan fokus. Sebagai contoh, jika pertanian dinilai potensial, hal itu perlu didorong. Dengan begitu daerah perbatasan bisa menjadi pemasok produk pertanian untuk negara tetangga Timor Leste. Petani dari Kabupaten Malaka pernah mengekspor bawang merah ke Timor Leste.
Pemerintah juga perlu mendorong hadirnya industri skala besar di perbatasan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Ada potensi industri seperti garam di Malaka. Kehadiran industri dapat menutup celah perdagangan manusia di sana. Dari daerah itu banyak orang dikirim bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.
Lebih lanjut Agus menambahkan, perlu juga memperkuat relasi dengan warga dan Pemerintah Timor Leste. Mereka memiliki kesamaan budaya dan sebagian terikat dalam hubungan keluarga. Wilayah Timor Leste dulunya menjadi bagian dari Indonesia sebelum referendum tahun 1999.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua KA Halim menambahkan, relasi di perbatasan terus diperkuat. Beberapa waktu lalu, mereka menggelar kegiatan olahraga bersama dan konser kebudayaan di Timor Leste. Selain itu, juga diberlakukan pas lintas batas bagi warga perbatasan yang tinggal dalam radius 10 kilometer.