Pemprov NTT Segera Bentuk Satgas Penanganan Wabah PMK
Satgas penanganan wabah PMK fokus pada pencegahan. Polri dan TNI akan dilibatkan untuk mencegah masuknya ternak dari luar daerah.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Kendati belum ada laporan kasus penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi ternak, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera membentuk satuan tugas untuk mengantisipasi hal tersebut. Satgas yang melibatkan Polri dan TNI itu fokus pada pencegahan. Di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, petugas intensif memantau pelintasan ternak.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan NTT Melky Angsar, Selasa (10/5/2022), mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat membahas antisipasi wabah PMK pada Selasa pagi. Hingga Selasa petang, belum ada laporan wabah PMK di NTT.
”Dalam minggu ini, setelah tadi rapat dengan karantina, kami akan membentuk satgas pencegahan PMK lintas instansi yang melibatkan Polri dan TNI. Konsep dari satgas ini lebih pada upaya pencegahan,” kata Melky yang juga seorang dokter hewan itu.
Pada Senin kemarin, Dinas Peternakan Provinsi NTT sudah mengeluarkan surat kepada dinas peternakan di semua kabupaten/kota. Salah satu poinnya adalah melarang masuknya ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi serta produk turunannya, seperti daging dan susu. Ternak yang dilarang masuk itu dari daerah yang terdeteksi kasus PMK.
Selain itu, dinas peternakan kabupaten juga diminta menurunkan tim untuk memantau perkembangan ternak di daerah masing-masing. Hasil temuan segera dilaporkan melalui sistem secara daring sehingga langsung tersampaikan ke pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Pertanian. Tim sudah mulai bergerak pada Selasa ini.
Melky menjabarkan sejumlah gejala klinis yang mengarah ke PMK, seperti suhu di atas 41 derajat celsius. Juga luka atau lepu berisi cairan bening seperti sariawan pada lidah sebelah atas, bibir bagian dalam, dan gusi. Gejala lainnya adalah nafsu makan berkurang dan luka pada kuku yang menyebabkan ternak malas berdiri.
Jika PMK ditemukan pada hewan, lanjutnya, peternak diminta memisahkan hewan yang sakit dari hewan yang sehat, melakukan disinfeksi pada kadang, dan ternak itu tidak boleh dijual karena akan menularkan ke ternak lain. ”Pengawasan dilakukan di pasar ternak, tempat pemotongan hewan, dan jalur penjualan hewan,” kata Melky.
Menurut data Badan Pusat Statistik, populasi sapi di NTT pada 2021 sebanyak 1.248.930 ekor yang tersebar di 22 kabupaten/kota. NTT merupakan daerah penghasil sapi terbanyak kelima secara nasional setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Secara terpisah, Nina Liban, penanggung jawab karantina pertanian di Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain, mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi terhadap potensi penularan virus itu dari negara tetangga Timor Leste. Hal ini berkaca pada kasus setahun sebelumnya saat banyak babi ternak di NTT mati akibat penyakit demam babi Afrika yang menyerang dari Timor Leste.
”Untuk saat ini, langkah antisipasi yang dilakukan dengan cara membatasi lalu lintas ternak dan produk yang berpotensi membawa PMK masuk ke indonesia dari Timor Leste. Dari data karantina, selama kurun beberapa tahun terakhir tidak ada importasi ternak dari Timor Leste ke Indonesia lewat NTT,” katanya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua KA Halim mengatakan, pihaknya mencermati informasi orang melalui pelintasan ilegal. Celah ini bisa dijadikan jalur untuk memasukkan ternak dari wilayah Timor Leste ke Indonesia. Informasi yang dihimpun Kompas, jalur rawan penyelundupan ternak adalah dari wilayah Oecusse, Timor Leste.