Defend ID, Lompatan untuk Kemandirian Industri Pertahanan
Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan alat pertahanan keamanan mutlak diperlukan. Salah satu yang diupayakan pemerintah untuk mewujudkan itu adalah menggabungkan BUMN yang bergerak di industri pertahanan.
Oleh
NINA SUSILO
·5 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pembentukan holding BUMN industri pertahanan diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan industri pertahanan yang kuat dan modern. Alat pertahanan yang diproduksi diharapkan tak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.
Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meluncurkan Holding dan Program Strategis Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Defend ID) dari hanggar kapal selam PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022) siang. ”Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, enggak bisa. Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang makin maju,” ujar Presiden.
Defend ID merupakan grup perusahaan negara yang terdiri dari PT LEN Industri (Persero) sebagai induk holding, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana. Peluncuran Defend ID dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, para kepala staf TNI, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam laporannya, Prabowo mengatakan, holding ini diharap dapat meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sampai 50 persen untuk teknologi-teknologi kunci. Selain itu, ditargetkan Defend ID masuk dalam 50 besar industri pertahanan dunia pada 2024.
Presiden meminta target tersebut direalisasikan. ”Saya catat janjinya, Defend ID akan menjadi top 50 perusahaan pertahanan dunia dan akan terus mendorong peningkatan TKDN (tingkat komponen dalam negeri),” tuturnya.
Sejauh ini, TKDN dalam produk pertahanan unggulan Indonesia masih di kisaran 41 persen. Namun, diharapkan TKDN bisa terus ditingkatkan sampai 100 persen. Dengan demikian, impor alat pertahanan dan keamanan Indonesia bisa terus diturunkan jumlahnya.
Untuk itu, industri pertahanan dalam negeri harus didorong secara bersama agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta bersaing dengan negara lain. ”Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri, tidak bisa parsial. Kita harus perkuat industrinya dan juga bangun ekosistemnya agar tumbuh berkembang semakin maju,” ucap Presiden.
Saya catat janjinya, Defend ID akan menjadi top 50 perusahaan pertahanan dunia dan akan terus mendorong peningkatan TKDN (tingkat komponen dalam negeri).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menunggu terbentuknya Defend ID. Harapannya, BUMN industri keamanan Indonesia bisa jauh lebih terkonsolidasi dan ekosistemnya semakin kuat serta mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan.
Holding BUMN industri pertahanan diharap mampu bergerak cepat, lincah, dan jeli melihat peluang serta memasuki rantai pasok global. Kendati demikian, pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap harus diutamakan.
Peluncuran holding BUMN juga diharapkan mampu menjadi momentum untuk bertransformasi dan membangun ekosistem industri pertahanan yang modern. BUMN industri pertahanan kuat, mandiri, dan mampu bersaing di pasar global akan menjadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan Indonesia.
Untuk itu, teknologi harus dikuasai. Manufaktur komponen terkini yang berbasis dual used technology juga harus dikuasai. Kemitraan global seluas-luasnya juga perlu dibangun dengan pihak-pihak yang mau berbagi teknologi (transfer of technology).
”Terus berinovasi, cari cara dan terobosan, baik terobosan di bidang SDM, bahan baku, produk, proses bisnis, maupun operasionalnya. Semua harus yang terbaik,” kata Presiden.
Dalam acara peluncuran tersebut ditandatangani pula nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN dalam dukungan BUMN Industri Pertahanan untuk kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpahankam). Nota kesepahaman ini ditandatangani Prabowo Subianto dan Erick Thohir.
Selain itu, diteken pula kontrak kerja sama antara Defend ID dan Kementerian Pertahanan. Di antaranya kontrak pengadaan 13 unit radar JCI dan pendukungnya antara PT LEN Industri dan Kemenhan; kontrak pengadaan amunisi kaliber kecil antara PT Pindad dan Kemenhan; serta kontrak MRO modernisasi 12 pesawat C130 antara PT Dirgantara Indonesia dan Kemenhan.
Kerja sama juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta modernisasi 41 kapal perang TNI AL antara PT Pal Indonesia dan Kemenhan senilai 1,1 miliar dollar AS. Ada pula heads of agreement teknologi elektronika pertahanan antara PT LEN Industri dan Thales International SAS Perancis. Terakhir, nota kesepahaman untuk produksi bersama kendaraan serang amfibi (product armoured amphibious assault vehicle) antara PT Pindad n FNSS Savunma Sistemleri Turki.
Selain itu, masih ada penandatanganan kemitraan strategis global, peluncuran kapal cepat rudal, serta peresmian pabrik elemented detonator.
Dalam keterangannya, Direktur Utama Defend ID Bobby Rosyidin menambahkan, penyatuan BUMN di bidang industri pertahanan ini bertujuan pada strategic holding. ”Terutama di hal-hal yang sifatnya road map dan strategis akan dikawal ke depan sehingga 2024 diharapkan holding bisa menjadi perusahaan nomor 50 dunia. Saat ini masih di atas 100 dunia,” tuturnya.
Untuk itu, dalam jangka pendek, akan dilakukan pemetaan ulang produk-produk dan teknologi yang ada. Diharapkan, hal ini mampu menghilangkan sistem-sistem pengoperasian dan investasi yang terisolasi menjadi lebih terintegrasi. Apalagi, operasi holding harus lincah dan tajam dalam mengejar kemandirian teknologi pertahanan.
Ke depan, Bobby meminta pemerintah memberikan kepercayaan mutlak bahwa holding BUMN ini sanggup memenuhi hampir seluruh alpahankam TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait pertahanan negara. Dengan demikian, investasi akan masuk ke industri ini.
Industri pertahanan selama ini tidak begitu diperhatikan dalam investasi. Namun, konflik di luar negeri mengakibatkan anggaran pertahanan di sejumlah negara naik 200-300 persen. Karena itu, industri pertahanan mulai dilihat menjanjikan baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.
”Kami harap terbentuk ekosistem yang sama-sama menguntungkan dengan mitra-mitra penyedia teknologi di LN,” tutur Bobby.