Mahasiswa Surabaya Demo, Kritik Kebijakan Pemerintah yang Bebani Masyarakat

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya berdemonstrasi di DPRD Jatim dengan kritik terhadap pemerintah yang kebijakannya dinilai membebani kehidupan rakyat Indonesia. Mereka sengaja unjuk rasa hari ini agar netral.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya menuju Kantor DPRD Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/4/2022). Sebanyak 4.000 pasukan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah tuntutan mereka suarakan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan agar pemerintah dapat menekan harga-harga yang saat ini melambung tinggi.

SURABAYA, KOMPAS — Massa yang menyatakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Surabaya berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/4/2022) siang. Demonstran mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak menerapkan kebijakan yang semakin membebani masyarakat karena kondisi negeri sedang tidak baik-baik saja.

Aliansi BEM Surabaya memilih berdemonstrasi pada Kamis atau bukan pada sebelumnya, terutama Senin (11/4/2022) oleh BEM Seluruh Indonesia. Beberapa hari lalu, digelar demonstrasi di depan DPR di Jakarta oleh massa yang mengklaim bagian dari BEM Seluruh Indonesia. Aliansi BEM Surabaya memilih tidak berunjuk rasa pada hari yang sama dengan alasan ingin netral atau membawa aspirasi sendiri. Aliansi BEM Surabaya memilih aksi pada hari ini.

Menurut Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya Ahmad Yusuf Alhakim, ada tujuh tuntutan yang disuarakan dalam aksi pada Kamis siang itu. ”Kami menilai kebijakan pemerintah akhir-akhir ini menambah kesulitan hidup masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Petik Pelajaran dari Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/4/2022). Sebanyak 4.000 orang pasukan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah tuntutan mereka suarakan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan agara pemerintah dapat menekan harga-harga yang saat ini melambung tinggi.

Aliansi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) minyak sawit mentah (CPO), terutama dalam produk turunan minyak goreng yang sempat langka dan harga tidak stabil. Saat ini, harga minyak goreng naik dua kali lipat daripada sebelum intervensi kebijakan DMO dan DPO itu.

Aliansi menilai kebijakan DMO dan DPO dimanfaatkan oleh pengusaha yang mengabaikan tata niaga minyak goreng. Pemerintah seharusnya bisa mengusut praktik ”mafia” minyak goreng sehingga harga komoditas ini kian sulit terjangkau.

”Menuntut pemerintah mengevaluasi kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama pertamax, dan mengawasi distribusi pertalite dan solar (tak subsidi) agar tidak terjadi kelangkaan,” kata Ahmad di sela-sela aksi di Jalan Indrapura itu. Pemerintah memang menaikkan harga BBM tak subsidi sehingga memicu peningkatan konsumsi pada komoditas yang subsidi.

BBM tak subsidi jenis bensin ialah pertamax dan pertamax turbo, sedangkan jenis solar ialah pertamina dexlite dan pertamina dex. Selisih harga bensin subsidi (pertalite) dengan pertamax sekitar Rp 4.800-Rp 6.800 per liter. Selisih harga solar subsidi dengan tak subsidi Rp 7.800-Rp 9.200 per liter. Selisih ini jauh sehingga konsumen BBM tak subsidi banyak beralih ke BBM subsidi dan memicu konsumsi. Padahal, distribusi BBM subsidi berdasarkan kuota.

Baca Juga: BEM UI Mengecam Kekerasan terhadap Ade Armando

ISTIMEWA

Tangkapan layar pengeroyokan Ade Armando

Aliansi juga meminta pemerintah membatalkan kebijakan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Saat ini, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang meski terus membaik, tetapi belum dinyatakan teratasi.

Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, sebaiknya ditunda sebelum ada rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Aliansi mengecam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jika terjadi dalam proses pemindahan ibu kota.

Tuntutan ketujuh aliansi agar pemerintah mewujudkan reformasi agraria. Mereka menyatakan, muncul konflik pertanahan antarmasyarakat, negara versus kelompok masyarakat, menandakan bahwa reformasi agraria berlum berjalan dengan baik. Reformasi ini penting karena tanah negara sesuai konstitusi (UUD 1945) harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Baca Juga: Peserta Gelap Unjuk Rasa Mahasiswa di Jakarta Diantisipasi

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya meneriakkan yel-yel saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/4/2022). Sebanyak 4.000 orang pasukan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Sejumlah tuntutan mereka suarakan dalam aksi tersebut. Salah satu tuntutan agara pemerintah dapat menekan harga-harga yang saat ini melambung tinggi.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Akhmad Yusep Gunawan mengatakan, mengerahkan lebih dari 200 anggota untuk memantau dan mengawal demonstrasi Aliansi BEM Surabaya tidak berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.

”Kami rekayasa lalu lintas dengan pengalihan atau penutupan sehingga demonstrasi tidak terlalu berdampak,” kata Yusep. Sebelum demonstrasi di DPRD Jatim, sebagian massa Aliansi BEM Surabaya berkumpul di depan Kebun Binatang Surabaya, Jalan Diponegoro. Konsentrasi massa mendorong petugas menutup jalan itu sehingga lalu lintas dialihkan melalui Jalan Raya Darmo.

Demonstran berjalan dari KBS menuju DPRD Jatim melewati Jalan Kedungdoro, Jalan Blauran, Jalan Bubutan, dan Jalan Indrapura. Selama massa bergerak, petugas mengatur, mengalihkan, dan menutup jalan agar lalu lintas masyarakat tetap lancar atau tidak terlalu terganggu aksi itu.