Mahasiswa di Jambi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode
Unjuk rasa mahasiswa di Jambi menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode. Mahasiswa juga minta harga minyak goreng kembali turun.
Oleh
IRMA TAMBUNAN
·3 menit baca
JAMBI, KOMPAS — Sedikitnya 300 mahasiswa dari sejumlah kampus berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Jambi, Senin (11/4/2022). Massa menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode dan menuntut turunnya harga minyak goreng.
Aksi dimulai sekitar pukul 12.30. Massa menyampaikan aspirasinya mulai dari Simpang Bank Indonesia di kawasan Telanaipura, Kota Jambi. Setelah berorasi, mahasiswa berjalan menuju Gedung DPRD Jambi dan Kantor Gubernur Jambi.
Di halaman Gedung DPRD, mahasiswa kembali berorasi. Tidak lama setelahnya, mereka ditemui Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto, Kepala Polda Jambi Inspektur Jenderal Rachmad Wibowo, dan Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigadir Jenderal Supriono.
Salah seorang peserta aksi dari Universitas Jambi, Zikri, mengatakan, mahasiswa menolak rencana jabatan presiden hingga tiga periode. Mahasiswa mendesak Pemerintah Daerah Jambi dan seluruh jajarannya juga menolak usulan tersebut. ”Kami meminta Gubernur Jambi menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat,” katanya.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah menurunkan harga minyak goreng. Kenaikan harga dinilai memberatkan masyarakat umum. Dalam aksi itu, tampak sejumlah ibu rumah tangga hadir menyampaikan keberatannya terkait harga minyak goreng yang berbuntut tingginya harga bahan pokok lainnya.
Kenaikan harga Pertamax juga menjadi keprihatinan mahasiswa. Menurut Pandu, peserta aksi, dalam situasi ekonomi yang serba sulit, kenaikan harga Pertamax menyebabkan banyak pengguna kendaraan beralih ke Pertalite. Akibatnya, bahan bakar itu justru sulit didapat.
Mahasiswa juga menyoroti praktik tambang emas liar serta meminta pemerintah menyelesaikan persoalan angkutan batubara yang memadati jalan raya di Jambi. ”Jika gagal mengatasi masalah angkutan batubara, apakah gubernur siap mundur?” kata Rangga, peserta aksi lainnya, dalam dialog dengan seluruh pejabat daerah yang hadir.
Menanggapi hal itu, Gubernur Al Haris menjawab, Presiden telah menyampaikan dalam sidang paripurna mengenai semua tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu. Bahkan, Presiden akan segera melantik KPU dan Bawaslu. ”Artinya, pada Februari 2024 tetap akan ada pemilihan presiden,” katanya.
Sementara soal kenaikan harga minyak goreng, menurut dia, pemda telah berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng curah tetap dapat terjangkau. Harganya dibanderol Rp 14.000 per liter.
Dalam dialog, mahasiswa meminta tuntutan yang telah disampaikan itu akan disepakati bersama. Oleh Kapolda Jambi, dua perwakilan mahasiswa dipertemukan dengan seluruh pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah (forkominda) untuk menandatangani kesepakatan bersama.
Akan tetapi, hal itu membuat mahasiswa lainnya juga ingin masuk. Mereka bahkan berupaya menerobos penjagaan aparat. Akibatnya, aparat dan mahasiswa saling dorong di jalur masuk gedung.
Sekitar setengah jam kemudian, kedua perwakilan dan seluruh anggota forkominda keluar dari dalam gedung. Hasilnya, tertuang dalam 10 kesepakatan yang dibacakan di tengah massa. Sekitar pukul 16.00, mahasiswa akhirnya membubarkan diri.