Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gempa Pasaman Barat Tunggu Data Verifikasi Akhir
Pendataan kerusakan rumah di Pasaman Barat sudah sekitar 95 persen. Setelah itu dilakukan uji publik dalam pekan ini. Hasil pendataan akan jadi acuan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Oleh
YOLA SASTRA
·4 menit baca
PADANG, KOMPAS — Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berdaya magnitudo 6,1 di Pasaman Barat, Sumatera Barat, menunggu data final tim yang melakukan verifikasi lapangan. Pendataan sudah sekitar 95 persen dan diperkirakan rampung pekan ini untuk kemudian dilakukan uji publik.
Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Rabu (16/3/2022), mengatakan, ada beberapa hal yang mesti diselesaikan sebelum program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan, terutama terkait pendataan. Saat ini, pemkab sedang menunggu data final dari tim empat perguruan tinggi yang ditugasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan survei lapangan.
“Data ini jadi dasar dan pedoman kami melaksanakan rehab-rekon. Data tersebut akan kami finalisasi dan di-SK-kan bupati untuk dikirimkan ke BNPB. Menurut tim pendataan, data ditargetkan rampung dalam minggu ini,” kata Risnawanto saat dihubungi dari Padang, Rabu.
Menurut Risnawanto, bentuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan BNPB. Dalam rapat akan dibahas juga kategori penyintas gempa yang bakal dibuatkan hunian sementara, apakah cukup warga yang rumahnya rusak berat atau juga kategori lain.
Risnawanto melanjutkan, sejak pekan lalu, sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO), seperti PMI dan Pramuka, sudah mulai mendirikan hunian sementara bagi penyintas gempa. Sejauh ini, ada 200 unit yang sudah atau sedang dikerjakan. Sebagian sudah dihuni oleh warga yang rumahnya rusak berat.
”Bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, kami utamakan mereka tinggal di hunian sementara yang sudah dibuat beberapa NGO. Mereka jangan tinggal di tenda (sekitar rumah) lagi dalam waktu lama karena berbahaya untuk kesehatan,” ujarnya.
Bagi warga yang sudah kembali pulang, termasuk di tenda keluarga sekitar rumah, pemkab telah membekali mereka bahan kebutuhan pokok setidaknya untuk sepekan. Kebutuhan beras juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pangan Sumatera Barat dan ada sekitar 115 ton beras sedang disalurkan ke penyintas gempa.
”Kami belum bisa menjadwalkan sampai kapan kebutuhan pokok kami suplai. Perlu koordinasi antara pemkab dan pemprov. Namun, kami berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan pokok sampai kondisi masyarakat stabil,” ujar Risnawanto.
Kami berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan pokok sampai kondisi masyarakat stabil. (Risnawanto)
Berdasarkan data Pemkab Pasaman Barat, hingga 10 Maret 2022, jumlah rumah rusak akibat gempa di Pasaman Barat mencapai 2.993 unit, yaitu 1.050 rusak berat, 703 rusak sedang, dan 1.240 rusak ringan. Kerusakan rumah paling banyak di Kecamatan Talamau sebanyak 1.896 unit dan 540 unit di antaranya rusak berat.
Koordinator Asesmen Rumah Rusak akibat Gempa Pasaman Barat dan Pasaman Febrin Anas Ismail mengatakan, pendataan rumah rusak untuk Pasaman Barat mencapai 95 persen. Sisanya, di Nagari Talu, terkendala putusnya akses karena longsor. Febrin mengatakan telah meminta bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pasaman Barat untuk pendataan di Talu.
Menurut Febrin, timnya sedang melakukan pembersihan data jika ada yang dobel terunggah. Selanjutnya, tim dari perguruan tinggi ini menyinkronkan data dengan Dinas PU dan Perkim kabupaten yang sebelumnya juga sudah melakukan survei. Setelah sinkronisasi, dilakukan uji publik paling lama sepekan.
”Mudah-mudahan data untuk Pasaman Barat ini selesai dalam seminggu ini. Tinggal sinkronisasi dan uji publik. Dua hari ini, sinkronsiasi dengan pemkab ditargetkan selesai. Selanjutnya uji publik,” kata Febrin, yang juga dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang.
Febrin menjelaskan, saat uji publik, data diumumkan di kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga jorong, agar masyarakat bisa melihat hasilnya. Warga bisa langsung mempertanyakan jika ada data yang tidak tepat. Setelah uji publik, hasilnya baru dirilis sebagai data valid tahap I untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara rumah warga yang terlewat atau belum terdata bakal disusulkan pada tahap II.
Kendala pendataan
Untuk Pasaman, lanjut Febrin, ada kendala pada pendataan. Awalnya, data yang masuk untuk pedoman melakukan survei lapangan hanya sedikit sehingga jumlah anggota tim juga kecil. Belakangan, data kerusakan di kabupaten itu ternyata relatif banyak.
Pendataan di Pasaman pun tidak tuntas, hanya 30-40 persen. Menurut rencana, pihak asesor bakal berdiskusi dengan pemda setempat mencari jalan keluar. Salah satu opsinya adalah dengan menyinkronkan data tim asesmen dengan milik pemkab kemudian divalidasi bersama-sama.
Febrin menambahkan, pendataan dan survei ke lapangan melibatkan 100 mahasiswa teknik sipil dan arsitektur dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, dan Institut Teknologi Padang. Pendataan berlangsung 10 hari sejak awal Maret 2022.
Ketua Posko Pengungsian Timbo Abu Ateh Dodi Indrayani mengatakan, hingga kini, sekitar 106 keluarga masih bertahan di 74 tenda di posko pengungsian areal perladangan itu. Satu keluarga berisi 5-6 orang. Mereka masih bertahan di sana karena rumahnya hancur akibat gempa ataupun masih waswas tinggal di tenda sekitar rumah karena banyak puing bangunan menggantung.
”Masyarakat berharap rumah mereka segera diperbaiki. Termasuk butuh alat berat untuk meruntuhkan puing-puing bangunan yang menggantung, yang bisa roboh sewaktu-waktu,” kata Dodi, yang juga ketua pemuda di Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau.