Kekerasan Berulang, Pemerintah Gandeng Tokoh Adat Papua untuk Lindungi Warga

Menyusul terus berulangnya kekerasan bersenjata di Papua, pemerintah berjanji untuk meningkatkan perlindungan bagi warga di ”Bumi Cendrawasih”.

JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan bersenjata yang terus berulang di Papua menjadi keprihatinan, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga pemerintah. Untuk itu, pemerintah bersama aparat keamanan akan menggandeng para tokoh adat dan masyarakat Papua guna memberikan perlindungan maksimal bagi warga masyarakat di ”Bumi Cendrawasih”.

Dari data yang diolah Kantor Staf Presiden, sepanjang Januari hingga awal Maret 2022, setidaknya terdapat tujuh dugaan tindak pidana yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di beberapa distrik di Provinsi Papua. Kekerasan bersenjata itu mengakibatkan 13 orang meninggal dan lima lainnya mengalami luka-luka. Korban berasal dari kalangan masyarakat sipil dan prajurit TNI.

Terakhir pada Rabu (2/3/2022), KBB menyerang pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT), pemenang tender proyek Palapa Ring, yang sedang memperbaiki fasilitas menara base transceiver station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak. Penyerangan terjadi sekitar pukul 03.00 WIT saat para pekerja sedang beristirahat di kamp pekerja di Kampung Jenggeran. Delapan dari sembilan pekerja meninggal dalam serangan itu.

Sehari kemudian, KKB menyerang 11 petugas Pos Koramil Dambet yang tengah berpatroli. Seorang prajurit TNI, Prajurit Satu (Pratu) Heriyanto, terluka tembak di bagian leher.

DIAN DEWI PURNAMASARI

Anggota staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhani, Senin (2/3/2020).

”Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang menjadi korban di area Kabupaten Puncak. Para petugas sejatinya sedang memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjaga jaringan konektivitas. Saya meminta agar para aparat melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani, Minggu (6/3/2022).

Baca juga: Selesaikan Akar Masalah Papua

Terkait dengan serangan itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, menyatakan pihaknya bertanggung jawab. Serangan dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap semua proyek infrastruktur di Papua (Kompas, 4/3/2022).

Serangan terhadap proyek strategis nasional itu bukan kali pertama dilakukan oleh KKB. Berdasarkan catatan Kompas, ada 11 kali penyerangan terhadap pekerja pembangunan jalan Trans-Papua serta infrastruktur lain di Puncak, Nduga, dan Yahukimo sejak 2016 hingga Maret 2022. Salah satu penyerangan itu dilakukan kelompok Egianus Kogoya terhadap 28 pekerja PT Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Sebanyak 17 orang meninggal, 7 orang selamat, dan 4 orang hilang dalam peristiwa pada akhir tahun 2018 itu (Kompas, 5/3/2022).

Jaleswari mengecam tindak pidana yang dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Seluruh korban sedang melakukan tugas mereka demi mempermudah akses komunikasi masyarakat.

”Pekerjaan itu justru mendukung kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses komunikasi dan konektivitas. Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga yang seharusnya didukung,” tuturnya.

Pembangunan 4.200 BTS di Papua dan Papua Barat, lanjut Jaleswari, merupakan proyek telekomunikasi yang diharapkan membuat masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menikmati jaringan telekomunikasi 4G. Pemerintah berpandangan konektivitas adalah salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua. Karena itu, penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh OPM dapat merugikan semua pihak.

Proyek telekomunikasi itu juga merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) yang terdapat dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022. Targetnya, antara lain, pembangunan infrastruktur pita lebar pada tahun 2022 yang mencakup jaringan pada 8.226 desa di wilayah 3T.

DOKUMENTASI PALAPA TIMUR TELEMATIKA

Salah satu aksi perusakan fasilitas Palapa Ring Timur di Papua.

Oleh karena itu, pemerintah berjanji untuk terus memberikan perlindungan bagi warga, termasuk mereka yang beraktivitas di Papua. ”Ke depan, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua,” kata Jaleswari.

Dialog inklusif

Secara terpisah, Koordinator Jaringan Damai Papua (JPP) Adriana Elisabeth mengatakan, perusakan fasilitas komunikasi di kawasan Pegunungan Tengah, Papua, merupakan simbol penolakan KKB terhadap proyek infrastruktur pemerintah. Ia mencatat setidaknya sudah lebih dari 170 fasilitas publik, termasuk sarana telekomunikasi, yang dirusak KKB.

Melihat fenomena itu, Adriana lagi-lagi menyarankan perlunya dialog inklusif yang humanis. Hal itu bisa dilakukan apabila ada kemauan dari pemerintah untuk mengubah paradigma tentang dialog yang selama ini terkesan formalitas belaka. Dialog mesti dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, tanpa kecuali.

Ke depan, pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus bekerja sama serta menggandeng tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua untuk memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga masyarakat di Tanah Papua.

Pemerintah, lanjut Adriana, tak boleh menstigmatisasi kelompok yang merdeka ingin selalu meminta referendum sebelum mendengarkan pendapat mereka. ”Dengarkan mereka dahulu. Ini sebagai jalan untuk merebut hati mereka. Ketika Panglima TNI menyatakan akan mengubah pendekatan keamanan menjadi lebih humanis, serta janji proses hukum kasus dugaan pelanggaran HAM berat kasus Paniai saja, mereka sudah senang karena seolah ada harapan yang lebih baik,” tuturnya.

Baca juga : Hentikan Kekerasan di Papua, Buka Dialog dengan KKB

Menurut Adriana, dialog dapat dilakukan dengan melibatkan mediator dari kalangan masyarakat sipil yang bisa dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat Papua secara inklusif. Sebab, karakteristik konflik, masyarakat, dan kekayaan alam Papua berbeda.

Penghalang untuk dialog yang lebih inklusif harus dikesampingkan jika ingin ada terobosan penyelesaian konflik. Jika tidak, situasi keamanan dinilai akan sama saja seperti sebelumnya. Penolakan proyek infrastruktur akan terus berjalan. Padahal, pemerintah saat ini sedang merancang Peraturan Presiden tentang Rancangan Induk Pembangunan Otonomi Khusus Papua 2021-2041.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth.

”Sejak zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), musyawarah dan mufakat saja belum sampai antara pemerintah dan masyarakat Papua. Bagaimana mau menyelesaikan konflik kalau seperti itu? Yang ada lingkaran kekerasan terus berjalan tak selesai,” terangnya.

Adriana menilai, upaya dialog yang dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua patut diapresiasi. Wapres Amin telah mendengarkan suara dari kelompok agama dewan gereja di Papua terkait aspirasi mereka dalam pembangunan Papua dan Papua Barat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dialog itu perlu diperluas agar lebih inklusif dan komprehensif.

Bentuk tim independen

Sementara itu, Wakil Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mendesak pemerintah membentuk tim independen untuk menginvestigasi insiden-insiden keamanan di Papua beberapa waktu terakhir. Investigasi mesti dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak berpihak.

Selain kasus pembunuhan di Distrik Beoga Barat, Amnesty International juga menerima laporan meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berinisial MT di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, pada 20 Februari. Sebelumnya, MT bersama enam anak lainnya ditangkap karena dituduh mencuri senjata milik aparat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir dilakukan oleh sejumlah kelompok warga di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pada tanggal 1 Maret lalu, ahli HAM PBB mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa ada pelanggaran HAM yang serius di Papua, termasuk pembunuhan terhadap anak, penghilangan, penyiksaan, hingga pemindahan paksa terhadap orang asli Papua.

Terduga pelaku, baik itu anggota OPM, aparat keamanan, atau siapa pun, harus dibawa ke pengadilan umum untuk diproses hukum secara adil. Wirya juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pendekatan keamanan yang digunakan untuk merespons masalah di Papua.

”Jumlah korban terus bertambah menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak berhasil dan tidak bisa terus dipertahankan,” kata Wirya.