Sandiaga Uno: Percepat Pembangunan KEK Likupang

Menparekraf Sandiaga Uno menggelar forum investor untuk kedua kali di Manado, Sulawesi Utara, demi menarik minat pemodal ke Likupang. Pembangunan destinasi superprioritas itu ia sebut masih tergolong lambat.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (depan kanan) berjalan di pasir Pantai Pulisan ketika mengunjungi Desa Marinsow yang masuk area Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (6/3/2021).

MANADO, KOMPAS — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menggelar forum investor untuk kedua kali di Manado, Sulawesi Utara, demi menarik minat pemodal ke Likupang, Minahasa Utara. Ia menyebut pengembangan destinasi pariwisata superprioritas itu masih tergolong lambat dan harus diakselerasi.

Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Kamis (17/2/2022), Sandiaga mengatakan, pihaknya mengundang 25 pengusaha dari dalam dan luar negeri dalam forum tersebut untuk berinvestasi di Kawasan Eknomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Pengusaha yang diundang bergerak di bidang perhotelan, restoran, marina, dan arena olahraga.

”Ada dua komitmen, satu dari International Finance Corporation (ICF) yang akan membantu (pendanaan) dari sisi lingkungan, sosial, dan pemerintahan. Kedua, dari penyedia telekomunikasi yang menyatakan Likupang akan menjadi smart area (kawasan pintar). Semuanya akan terhubung secara digital,” kata Sandiaga selepas forum yang digelar pada Rabu (16/2) itu.

Pihak swasta diharapkan segera masuk dan membangun di area KEK seluas 197,4 hektar dan sekitarnya, sementara pemerintah akan menopangnya dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Presiden Joko Widodo, kata Sandiaga, telah menginstruksikan semua proyek infrastruktur, seperti jalan, jaringan listrik, serta air bersih, harus selesai sebelum akhir 2023.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berbicara di depan awak media didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kiri) selepas acara forum investor di Manado, Sulut, Rabu (16/2/2022).

Sejak ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Superprioritas (DPSP) pada 10 Desember 2019, Sandiaga menilai, pembangunan di Likupang masih lambat, baik di dalam KEK maupun daerah sekitarnya. Salah satu faktornya adalah Covid-19 yang menghambat pengucuran anggaran serta mobilitas investor.

Project Development Head PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) Paquita Widjaja Rustandi, pihak pengembang area KEK, membenarkan bahwa Covid-19 adalah penghambat utama. ”Tetapi, sekarang sudah 2022. Kami tidak mau menunggu lagi. Pembangunan harus dimulai,” katanya.

Baca juga: KEK Likupang Menyongsong Harapan

Pembangunan di area hotel dan resor ia sebut akan berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, jumlah investasi yang disasar mencapai Rp 100 miliar. Perkembangan positif tampak dari peletakan batu pertama pembangunan sebuah resor bernama The Pulisan. Resor itu menjadi yang pertama di dalam wilayah KEK.

Di luar KEK, masih ada permasalahan lahan yang menghadang. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV memiliki hak guna usaha atas lahan seluas kira-kira 1.370 hektar di Likupang, yang seharusnya bisa segera diberikan kepada pemerintah. ”Masalah lahan ini akan diselesaikan Pemprov Sulut bersama Kementerian BUMN,” kata Sandiaga.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pemandangan Laut Sulawesi dan perbukitan dilihat dari puncak Bukit Pulisan, Sabtu (9/11/2019). Bukit itu terletak di timur Pantai Pulisan, Likupang Timur, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Dia melanjutkan, pembangunan harus dipercepat karena beberapa negara, seperti Singapura, telah siap mengambil kebijakan perjalanan wisata internasional tanpa karantina bagi pelancong yang telah divaksinasi. Ia menyebut China akan mengikuti kebijakan tersebut dan saat itulah Likupang harus siap menerima wisatawan mancanegara.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun menyatakan siap mempercepat pembangunan di Likupang. Pembebasan lahan dari PTPN XIV ditargetkan selesai tahun ini sehingga infrastruktur dasar bisa disiapkan, terutama jalan yang bisa membawa wisatawan dari Bandara Sam Ratulangi di Manado ke Likupang dalam waktu 30 menit.

Daerah kita sangat siap untuk berbagai ’event’ (acara) internasional.

”Kami harus menyiapkan semua lahannya, itu memang tugas kami. Sebab, (jalan dari bandara) itu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Likupang. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat (untuk membangunnya),” kata Olly.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merealisasikan Paket Pembangunan Jalan Akses menuju Kawasan KEK Likupang tahun anggaran 2019-2020 dengan total anggaran mencapai Rp 163,7 miliar. Ini mencakup, antara lain, jalan 31,5 kilometer dari Manado ke Likupang serta preservasi Jalan Girian (Bitung)-Likupang sepanjang 46,67 km. Namun, waktu tempuh Manado-Likupang masih sekitar 1,5 jam.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Wisatawan mengambil foto Laut Sulawesi dari puncak Bukit Pulisan di KEK Likupang, Sabtu (9/11/2019).

Olly pun berharap masyarakat memahami target-target pemerintah dan tidak menghambatnya. Hal ini ia ungkapkan menyusul berbagai konflik lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Sulut, seperti Jalan Tol Manado-Bitung dan Manado Outer Ring Road III. Dukungan masyarakat ia sebut krusial untuk keberhasilan pariwisata di Likupang.

”Daerah kita sangat siap untuk berbagai event (acara) internasional. Kemarin ada pertemuan W-20 (Women 20 dari G-20) di Likupang. Juli-Agustus mendatang ada Fishing International, kemudian tahun depan ada World Beach Game. Kami mengharapkan dukungan dari semua warga Sulut. Kalau mau Sulut maju, ayo bekerja sama,” kata Olly.

Baca juga: Vaksinasi Pelaku Pariwisata Beri Momentum Promosikan Likupang

Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, konteks pembangunan di Likupang tidak hanya mencakup KEK. Sebab, DPSP mencakup Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur di Minahasa Utara beserta daerah penyangganya, yakni Manado, Bitung, dan Tomohon.

Pembangunan di luar wilayah KEK pun menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk berbagai area publik, seperti pantai. Namun, hal ini terhambat oleh lahan 1.370 hektar yang masih dimiliki PTPN XIV sekalipun tiga kecamatan di Minahasa Utara itu telah ditetapkan sebagai area DPSP.

”Di Pantai Paal, misalnya, itu akan kami bangun menjadi area publik. Orang bisa datang berwisata, hanya perlu bayar tiket masuk. Tetapi, karena lahannya masih dikuasai PTPN XIV, dana pembangunan Rp 126 miliar tahun lalu tidak bisa dipakai, kembali lagi ke negara,” kata Joune.

Kendati begitu, pariwisata seharusnya sudah bisa bergeliat. Joune mengatakan, Kementerian PUPR telah menghibahkan 204 penginapan (homestay) senilai sekitar Rp 22 miliar kepada warga di tiga desa sekitar KEK. Warga pun telah diberi pelatihan untuk mengelolanya. Di samping itu, balai latihan kerja komunitas juga dibangun di dua desa.

Ia pun yakin masyarakat bisa memetik keuntungan dari promosi wisata di Likupang yang sudah digencarkan pemerintah. Target utamanya saat ini adalah sekitar 1 juta warga yang tinggal di Manado, Minahasa Utara, Minahasa, Bitung, dan Tomohon.

Baca juga: Jejak Awal KEK Pariwisata Likupang