Sumbar-Riau Sepakati Tiga Perjanjian Kerja Sama untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
Kerja sama Sumbar dan Riau diharapkan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh
YOLA SASTRA
·3 menit baca
DOKUMENTASI BIRO ADPIM SUMBAR
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (kanan) dan Gubernur Riau Syamsuar (tengah) menandatangani perjanjian kerja sama antardaerah, Pekanbaru, Riau, Jumat (12/11/2021).
PADANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Riau menyepakati tiga perjanjian kerja sama untuk mendukung perekonomian kedua daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara kedua provinsi bertetangga itu.
Perjanjian kerja sama itu melibatkan sejumlah instansi. Pertama, antara Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar dengan Dinas Pangan Perkebunan dan Hortikultura Riau. Perjanjian terkait kerja sama pengelolaan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura kedua daerah.
Selanjutnya, ada kerja sama antara Dinas Pangan Sumbar dan Dinas Pangan Perkebunan dan Hortikultura Riau, Kerja sama itu terkait distribusi dan ketersediaan pangan. Terakhir, adalah kerja sama antara Satpol PP kedua provinsi terkait penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk menjaga ketertiban umum di daerah perbatasan.
”Kerja sama yang dijalin adalah bentuk keseriusan mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah untuk mendukung pembagunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi dalam siaran pers, Sabtu (13/11/2021).
Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Jumat (12/11/2021). Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Riau dan jajaran OPD Sumbar.
Mahyeldi menjelaskan, pembagian sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah memang memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk menggali potensi dan sumber pendapatan dalam mendukung implementasi urusan pemerintahan secara optimal. Namun, daerah masih dibayangi persoalan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) ataupun anggaran.
Kompas
Warga Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, memanen padi, Selasa (15/3/2016). Terjaganya kelestarian hutan nagari yang berada di kawasan tersebut berdampak positif terutama bagi persediaan air untuk lahan persawahan, kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, dan Bandara Internasional Minangkabau.
Oleh sebab itu, kata Mahyeldi, daerah harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mencarikan solusi. Salah satu strateginya dengan mengembangkan pola partisipasi, kerja sama, dan kemitraan.
Selain itu, urgensi penyelenggaraan kerja sama antardaerah yang berbatasan juga didorong masyarakat yang semakin dinamis, tidak hanya dalam provinsi melainkan lintas provinsi. ”Kerja sama adalah keniscayaan dalam manajemen pemerintahan di masa mendatang karena setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” ujar Mahyeldi.
Kerja sama pun menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan persoalan tersebut dalam mendukung perkembangan perekonomian dua daerah. Dengan demikian, tiap-tiap daerah bisa saling melengkapi kekurangan dengan memanfaatkan kelebihan daerah tetangga.
”Ke depan, diharapkan kerja sama ini bisa ditingkatkan lagi di berbagai bidang lainnya,” kata Mahyeldi.
TANGKAPAN LAYAR
Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat kendaraan yang membawa Presiden Joko Widodo dan rombongan beriringan menuju lokasi peninjauan Tol Trans-Sumatera, ruas Pekanbaru-Padang, seksi Pekanbaru-Bangkinang di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Rabu (19/5/2021).
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, provinsinya memiliki potensi migas, kehutanan, dan perkebunan, seperti karet, kelapa, jagung, dan industri hasil kehutanan. Sesuai RPJMD Riau 2021-2026, ada sejumlah prioritas yang dilakukan, di antaranya meningkatkan program SDM, infrastruktur, industri, perekonomian, dan pariwisata.
”Kami percaya ke depan kerja sama akan terus bisa berada dalam konteks ini. Apalagi, kita akan dihubungkan jalan tol sehingga akses menjadi lebih baik,” kata Syamsuar. Diharapkanya, kerja sama itu bisa membawa kemajuan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan kedua daerah.
Syamsuar juga mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman, Sumbar, yang berdekatan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Riau. ”Kami juga akan ikut mendorong agar pelabuhan itu bisa dimanfaatkan tahun 2024 sehingga masyarakat Rokan Hulu juga bisa mendapatkan manfaat,” ujarnya.
