Cegah Gelombang Covid-19, Lampung Kejar Target Cakupan Vaksinasi

Lampung masih menjadi daerah dengan cakupan vaksinasi rendah di Indonesia. Percepatan vaksinasi harus dilakukan sebelum akhir tahun 2021 untuk mencegah gelombang Covid-19.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV LAMPUNG

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 di rumah dinas Gubernur Lampung di Bandar Lampung, Jumat (8/10/2021).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pencapaian target cakupan vaksinasi Covid-19 krusial untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Lampung. Sebagai daerah pelintasan di Sumatera, vaksinasi penting untuk mencegah gelombang kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung, per 7 Oktober 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Lampung baru 25,32 persen. Dari total sasaran 6,6 juta warga, jumlah warga yang menerima vaksin dosis 1 sebanyak 1,68 juta orang. Sementara cakupan vaksin dosis 2 baru 12,76 persen. Jumlah warga yang telah mendapat vaksin secara penuh baru 848.142 orang.

Secara nasional, Lampung masih menjadi daerah dengan cakupan vaksinasi Covid-19 yang rendah di Indonesia. Selain Lampung, provinsi lain yang capaian vaksinasinya masih rendah adalah Sumatera Barat dan Papua.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Lampung Ismen Mukhtar mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 sebelum akhir tahun 2021. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan vaksin Covid-19 terdistribusi secara merata di 15 kabupaten/kota.

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Lampung semestinya mendapat prioritas distribusi vaksin Covid-19. Selain dekat dengan Ibu Kota, Lampung juga menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga risiko penularan virus di daerah lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik di masyarakat. Apalagi, saat ini sebagian besar daerah di Lampung sudah berstatus zona kuning dan menerapkan PPKM level 2.

DOKUMENTASI HUMAS PEMPROV LAMPUNG

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memberikan pengarahan saat evaluasi vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung, Jumat (8/10/2021).

”Jangan sampai pelonggaran kegiatan masyarakat tidak diikuti dengan kepatuhan warga memakai masker yang bisa memicu penularan virus,” ujar Ismen kepada Kompas, Jumat (8/10/2021), di Bandar Lampung.

Terkait hal itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga menggelar rapat evaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait.  Dalam rapat tersebut, Arinal meminta bupati/wali kota  mengejar target vaksinasi Covid-19 hingga akhir Desember 2021.

”Perlu kerja ekstra semua fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta termasuk gerai-gerai vaksinasi yang dibangun oleh lintas sektor,” ujar Arinal.

Baca juga : Presiden Soroti Situasi Covid-19 di Lampung

Saat ini, Pemprov Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menambah dosis vaksin ke Lampung. Namun, dia juga meminta agar pemerintah kabupaten/kota segera menghabiskan dosis vaksin yang sudah terdistribusi.

Arinal menuturkan, Lampung membutuhkan 14,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari jumlah itu, jumlah vaksin yang telah disuntikkan baru sekitar 2,4 juta dosis.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Petugas mendata warga yang akan menjalani vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung, Kamis (2/9/2021).

Sementara dari hasil evaluasi, dosis vaksin yang disuntikkan rata-rata 46.000 dosis per hari. Arinal meminta penyuntikan vaksin harus ditingkatkan menjadi 151.747 dosis per hari untuk mengejar target vaksinasi agar tuntas pada akhir tahun 2021. Untuk mencapai itu, 312 puskesmas yang ada di Lampung didorong untuk melakukan vaksinasi 500 dosis per hari.

Baca juga : Presiden Jokowi Minta Lampung Kejar Capaian Vaksinasi Covid-19

Untuk meningkatkan layanan vaksinasi Covid-19, Arinal menginstruksikan adanya penambahan tim vaksinasi di Lampung dengan melibatkan organisasi profesi, antara lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).  Tim pendataan vaksin setiap kabupaten juga harus diperkuat untuk mengatasi persoalan pendataan masyarakat hingga jaringan internet.