Presiden Jokowi Soroti Tingginya Kematian dan Rendahnya Vaksinasi di Lampung
Presiden Joko Widodo menyoroti situasi pandemi Covid-19 di Lampung. Selain tingkat kematian akibat Covid-19 yang tinggi, capaian vaksinasi Covid-19 juga rendah.
Oleh
Vina Oktavia
·3 menit baca
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Tingkat kematian tinggi dan vaksinasi Covid-19 yang rendah menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo saat datang ke Lampung, Kamis (2/9/2021). Kepala daerah diminta lebih aktif merawat orang yang terpapar, menjamin ketersediaan obat dan oksigen, serta meningkatkan capaian vaksinasi.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan 15 bupati/wali kota di Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini, selain rapat bersama kepala daerah, Presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk warga dan pelajar.
Presiden mengatakan, angka kematian di Lampung mencapai 7,5 persen. Dia menilai, kondisi itu terjadi karena banyak warga menjalani isolasi mandiri dan terlambat dibawa ke rumah sakit.
Terkait itu, Presiden menginstruksikan agar bupati/wali kota lebih cermat menangani pandemi Covid-19. Selain mengecek ketersediaan obat di apotek dan rumah sakit, kepala daerah harus memastikan ketersediaan oksigen setiap hari. Warga yang terpapar juga harus dirawat di ruang isolasi terpusat sehingga kondisi kesehatannya terpantau.
Selain itu, Presiden menyoroti rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 di Lampung sebesar 13,3 persen. Capaian itu masih di bawah capaian rata-rata nasional mencapai 30 persen.
Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, hanya dua daerah yang capaian vaksinasinya di atas rata-rata nasional. Kedua wilayah itu adalah Kota Metro (36,7 persen) dan Kota Bandar Lampung (33,7 persen). Kepala daerah di 13 kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih rendah harus mempercepat layanan vaksinasi Covid-19.
”Daerah lain harus mengejar. Dahulukan vaksinasi di tempat-tempat yang interaksi orangnya tinggi,” kata Presiden.
Sejumlah titik itu, kata dia, seperti pasar tradisional, mal, stasiun, dan pelabuhan. Dia juga menekankan, kalangan lansia harus diprioritaskan mendapat layanan vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan data estimasi stok vaksin Covid-19 per 1 September 2021, kata Presiden, seluruh kabupaten/kota di Lampung masih memiliki stok vaksin. Dia meminta, stok vaksin itu segera didisitribusikan kepada masyarakat sehingga pemerintah pusat bisa mengirim kembali tambahan vaksin untuk Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan, sasaran vaksin di daerahnya 6,6 juta jiwa dan kebutuhan vaksin 14,6 juta dosis. Dia berharap, Lampung mendapat prioritas distribusi vaksin dari pusat.
Seusai rapat, Presiden Jokowi melihat vaksinasi bagi pelajar di SMP Negeri 1 Pesawaran. Dia berharap, vaksinasi bisa memberi perlindungan kepada siswa sehingga pembelajaran tatap muka terbatas bisa segera dilaksanakan.
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona berharap, pemerintah pusat bisa mendistribusikan vaksin Covid-19 dengan jumlah lebih banyak. Hal itu agar pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat, termasuk pelajar, bisa terus berjalan.
Kosong
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung Selatan M Darmawan mengatakan, tempat isolasi terpusat yang telah disiapkan hingga kini masih kosong. Dia mengklaim sudah mengabarkan keberadaan tempat isolasi terpusat, seperti di rusunawa setempat yang mampu menampung 120 orang. Namun, minat warga terbilang masih rendah.
Kapal Motor Lawit yang disiapkan sebagai ruang isolasi terapung juga hingga kini hanya diisi oleh 12 pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Sebagian besar dari pasien yang menjalani isolasi adalah anak buah kapal yang terpapar Covid-19.
Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Lampung Ismen Mukhtar mengatakan, rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 di Lampung perlu dikaji lebih detail. Selain meningkatkan petugas vaksinator, stok vaksin juga harus terus tersedia.
Dia menilai, pemerintah pusat semestinya memprioritaskan Lampung untuk distribusi vaksin Covid-19. Selain dekat dengan Ibu Kota, Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera sehingga risiko penularan virus di daerah lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan kapasitas pelacakan kasus Covid-19. Tanpa tes yang memadai, potensi munculnya kasus baru rawan terjadi.