Tinggal 20 Kabupaten/Kota yang Masih Terapkan PPKM Level 2
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebutkan semakin banyak kabupaten/kota di Jawa/Bali yang terapkan PPKM di level lebih rendah. Kini, masih ada 20 kabupaten/kota yang terapkan level 2 PPKM.
JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mulai melonggarkan beberapa ketentuan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Uji coba aktivitas yang mendekati kehidupan normal juga mulai dilakukan di Kota Blitar, yang sebelum tinggi pandemi Covid-19 nya. Seementara, sebanyak 20 kabupaten/kota tercatat masih bertahan di level 2.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebutkan semakin banyak kabupaten/kota di Jawa/Bali yang menerapkan PPKM di level lebih rendah. Namun, banyak juga daerah yang belum membaik karena cakupan vaksinasi, baik untuk masyarakat umum maupun untuk lansia, masih belum memenuhi target. Sejak 13 September 2021, cakupan vaksinasi ditambahkan sebagai indikator PPKM.
“Dalam penerapan PPKM level dalam dua pekan ke depan, masih ada 20 kabupaten/kota yang bertahan di level 2. Ini didominasi Semarang raya dan Solo raya,” tutur Luhut dalam keterangan pers seusai rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Senin (4/10/2021).
Daerah yang berubah dari level 2 ke level 3 juga bertambah, dari 84 kabupaten/kota menjadi 107 kabupaten/kota. Hal ini, kata Luhut, karena daerah-daerah ini belum mampu meningkatkan capaian vaksinasi.
Aglomerasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) juga masih di level 3. Sebab, cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Bekasi masih belum mencapai target. Untuk kawasan, pemerintah menyiapkan dua juta dosis vaksin tambahan untuk masyarakat.
Hal serupa terjadi di Magelang, Bandung raya, Malang raya, dan Surabaya raya. Kendati memenuhi syarat dalam indikator yang ditetapkan WHO, wilayah-wilayah ini belum mencapai target vaksinasi. Karenanya, semua wilayah ini masih berada di level 3.
Baca Juga: Aktivitas Manufaktur Meningkat Seiring Pelonggaran Pembatasan Sosial
Kota Blitar yang sudah memenuhi indikator WHO dan memenuhi target cakupan vaksinasi, yakni 70 persen dosis pertama masyarakat dan 60 persen dosis pertama lansia, akan mulai menerapkan PPKM level 1.
“Dalam penerapan PPKM level dalam dua pekan ke depan, masih ada 20 kabupaten/kota yang bertahan di level 2. Ini didominasi Semarang raya dan Solo raya”
Penerapan PPKM level 1 disebut Luhut akan mendekati aktivitas masyarakat normal kendati tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga tetap harus siaga menjalankan tes, telusur, dan tangani pasien.
Namun, pemantauan akan tetap dilakukan. Tim satuan tugas yang terdiri atas pakar akan tinggal di Blitar untuk memonitor penerapan PPKM level 1 ini.
Bila dinilai berhasil, penerapan PPKM level 1 akan dikembangkan di kota/kabupaten lain. Terkendalinya pandemi diharap mendorong pemulihan ekonomi. Sejauh ini indeks PMI yang menunjukkan kinerja industri manufaktur Indonesia juga dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Indeks konsumsi di DKI, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta juga dinilai sudah mendekati masa sebelum pandemi.
Karena itu, selain uji coba penerapan PPKM level 1, pelonggaran ketentuan PPKM juga dilakukan. Pemerintah mulai membolehkan pembukaan pusat kebugaran dengan kapasitas maksimal 25 persen. Namun, protokol kesehatan tetap harus diterapkan serta aplikasi Peduli Lindungi digunakan untuk menapis peserta.
Gerai makanan minuman di bioskop juga boleh buka kembali. Namun, kapasitas bioskop tetap maksimal 50 persen.
Bandara Ngurah Rai terima penerbangan internasional
Bandara Ngurah Rai Bali juga akan kembali menerima penerbangan internasional per 14 Oktober. Namun, pengunjung dari luar negeri harus memenuhi ketentuan karantina dan tes yang ditetapkan Satgas. Pengunjung, misalnya, harus memiliki bukti reservasi hotel minimal delapan hari untuk karantina dengan biaya sendiri.
Pengunjung asing yang dibolehkan masuk Indonesia antara lain asal Korea Selatan, Cina, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru.
“Kami akan lihat seminggu ke depan, kalau ada perbaikan, kita longgarkan lagi. Semua bertahap bertingkat berlanjut dan diharap tidak ada yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali,” tambah Luhut.
“Kami akan lihat seminggu ke depan, kalau ada perbaikan, kita longgarkan lagi. Semua bertahap bertingkat berlanjut dan diharap tidak ada yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali”
Kendati pengendalian Covid-19 dinilai cukup baik, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan semua tetap waspada. Sebab, risiko peningkatan kasus masih tinggi dan bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Pemerintah sama sekali tidak jumawa dan meminta masyarakat tidak eforia berlebihan, kemudian mengabaikan protokol kesehatan. Sebab apa yang kita capai hari ini adalah hasil kerja sama semua.
kelengahan sekecil apapun bisa menimbulkan kasus dan mengakibatkan pengetatan-pengetatan yang sangat merugikan kita semua,” tambah Luhut.
Di luar Jawa, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penurunan kasus juga cukup konsisten. Namun, masih ada kenaikan tingkat positif (positivity rate) di Kota Padang, Kota Banjarmasin, dan Balikpapan. Target pemeriksaan juga masih belum tercapai di Aceh Tamiang, Pidie, dan Kabupaten Bulungan.
Selain itu, masih ada delapan kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya di bawah rata-rata, 45 persen. Di tujuh kabupaten kota, cakupan vaksinasi lansia juga masih di bawah 30 persen.
Untuk itu, PPKM di luar Jawa juga diperpanjang 5-18 Oktober dengan cakupan enam kabupaten/kota di level 4. Keenam kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
Luhut juga mengingatkan, tes kontak erat dan pasien harus tetap dilakukan. Dia membantah bila jumlah tes menurun.
“Testing terus meningkat, tidak benar kalau menurun. Memang rata-rata 175.000. Kami berupaya supaya bisa mencapai 400.000 (perhari) tetapi sepertinya range 125.000-175.000,” tambahnya.
Vaksinasi sudah 94 juta warga
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers yang sama mengingatkan, untuk mengatasi pandemi dan menuju endemi, empat hal harus tetap dijaga. Pertama, protokol kesehatan diterapkan disiplin. Kedua, surveilans 3T juga tetap dilakukan disiplin. Ketiga, vaksinasi dilakukan cepat dan menyeluruh. Terakhir, rumah-rumah sakit di Indonesia harus siap.
Vaksinasi, menurut Budi, terus dipercepat. Setidaknya sudah 94 juta warga Indonesia menerima dosis pertama dan 53 juta orang sudah menerima dua dosis (lengkap). “September ini, kita sudah melampaui 2 juta (penyuntikan) perhari,” ujarnya.
Namun, dalam catatan Satgas per 4 Oktober, tambahan yang divaksin dosis pertama hanya 443.244 dan dosis kedua hanya 330.871 dalam sehari. Adapun tenaga kesehatan yang menerima vaksin penguat (booster) baru 962.619 orang.
Sejauh ini, menurut Budi, Indonesia sudah menerima 222 juta dosis vaksin. Sebanyak 193 juta dosis sudah didistribusikan ke daerah. Adapun yang sudah disuntikkan sekitar 148 juta dosis.
“Masih ada stok 70 juta, masih cukup banyak dan sekarang tinggal mempercepat vaksinasi”
“Masih ada stok 70 juta, masih cukup banyak dan sekarang tinggal mempercepat vaksinasi,” tambah Budi.
Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah Waspada Gelombang Ketiga Covid-19
Pemerintah juga memonitor pembelajaran tatap muka melalui metode surveilans. Sebanyak 10 persen sekolah dipantau dan dibagi secara proporsional ke kecamatan-kecamatan yang ada di suatu kabupaten/kota. Sampel sebanyak 30 murid dan 3 guru diambil.
“Hasil yang sudah kita lakukan minggu lalu di Jakarta dan memang kami temui masih ada positivity rate dari sekolah di Jakarta,” tutur Budi.
Karenanya, pemerintah menetapkan bila angka positif dalam PTM lebih dari 5 persen, sekolah ditutup selama dua pekan sembari memperbaiki protokol kesehatan. Bila positivity rate 1-5 persen, satu kelas yang ada positif dikarantina, sementara kelas lain bisa tetap belajar tatap muka. Bila positivity rate di bawah satu persen, pasien positif dan kontak erat saja yang dikarantina.
Pemerintah, tambah Budi, juga terus memantau varian-varian baru serta varian mutasi delta yang sudah ada di Indonesia.
Obat Baru
Terkait potensi obat baru, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan BPOM dan rumah-rumah sakit pemerintah untuk memeriksa efektivitas obat-obat baru baik monoklonal antibodi maupun obat antivirus baru seperti monopiravir. Sebagian obat, menurut Budi, malah sudah memasuki uji klinis. Dengan demikian diharap akhir tahun ini sudah diketahui mana yang cocok dengan masyarakat Indonesia.