Warga Kepri Berharap Pemerintah Tegas Atasi Alih Fungsi Hutan Bakau

Alih fungsi hutan mangrove terus terjadi di banyak daerah. Upaya pelestarian perlu dibarengi dengan ketegasan menindak pelaku perusak hutan mangrove.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat menanam bibit mangrove di Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (28/9/2021).

BATAM, KOMPAS — Dalam kunjungan ke Riau dan Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah untuk merehabilitasi 34.000 hektar hutan mangrove pada 2021. Sejumlah komunitas pelestari lingkungan berharap komitmen itu disertai ketegasan untuk menindak pelaku alih fungsi hutan mangrove.

Presiden Jokowi, di Batam, Selasa (28/9/2021), mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai 3,36 juta hektar atau sekitar 20 persen dari total luas hutan mangrove dunia.

Dalam kunjungan itu, Presiden menanam mangrove di Pantai Wisata Raja Kecik, Bengkalis, Riau, serta Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Presiden mengatakan, rehabilitasi mangrove akan terus dilakukan di seluruh Indonesia.

”Kita memiliki sebuah kekuatan dan potensi hutan mangrove, tetapi yang paling penting adalah merawat (dan) merehabilitasi yang rusak sehingga betul-betul semua hutan mangrove terjaga,” kata Presiden setelah menanam bakau di Pulau Setokok.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengambil bibit mangrove yang akan ditanam di lahan seluas lebih kurang 7 hektar dari total luasan 100 hektar di Pantai Wisata Raja Kecik, Bengkalis, Riau, Selasa (28/9/2021).

Presiden menyatakan, hutan mangrove dapat menyerap karbon empat sampai lima kali lebih banyak daripada hutan tropis di darat. Upaya pelestarian hutan mangrove meneguhkan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement untuk mengatasi dampak perubahan iklim di dunia.

Kepri dan Riau merupakan dua dari sembilan provinsi yang menjadi fokus upaya percepatan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Pada 2021, pemerintah memiliki target untuk merehabilitasi hutan bakau seluas 34.000 hektar.

Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan, Riau merupakan provinsi dengan kerusakan hutan mangrove terparah di Indonesia. Luas kerusakan mencapai 155.540 hektar dari total 482.000 hektar hutan mangrove di provinsi tersebut.

Adapun di Kepri, luas kerusakan mencapai 37.000 hektar dari total 69.042 hektar hutan bakau. Penyebab kerusakan hutan mangrove di kedua provinsi itu relatif sama, yakni alih fungsi hutan menjadi permukiman dan tambak serta eksploitasi hutan secara berlebihan.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Wisatawan menikmati pemandangan matahari terbit dari bawah naungan pohon mangrove di Pantai Reviola, Pulau Galang Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (6/6/2021).

Koordinator Akar Bhumi Indonesia Hendrik berharap, kunjungan Presiden ke Riau dan Kepri dapat menyinergikan upaya pelestarian hutan mangrove di daerah. Akar Bhumi Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat di Batam yang bergerak dalam bidang pelestarian ekosistem pesisir.

”Dampak kerusakan hutan mangrove adalah hancurnya kebudayaan pesisir. Ke depan, kami berharap pemerintah dapat lebih tegas dan konsisten menindak pihak-pihak yang terlibat dalam alih fungsi hutan mangrove,” kata Hendrik.

Kami berharap pemerintah dapat lebih tegas dan konsisten menindak pihak-pihak yang terlibat dalam alih fungsi hutan mangrove.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Batam berkali-kali melaporkan proyek-proyek reklamasi yang merusak hutan mangrove. Menurut Hendrik, sebagian besar laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga : Rehabilitasi Mangrove Sekaligus Mengatasi Emisi Karbon

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Hutan bakau seluas lebih kurang 5 hektar di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Batam, Kepulauan Riau, ditimbun untuk dijadikan tambak udang, Selasa (9/10/2019).

Adapun pegiat lingkungan di Bintan, Iwan Winarto, menambahkan, masih ada pembiaran terhadap beberapa dugaan alih fungsi mangrove yang dilakukan oleh pengusaha besar. Ia berharap, kedatangan Presiden ke Kepri memberikan sinyal positif kepada penegak hukum agar ke depan lebih berani menindak tegas pihak-pihak yang merusak hutan mangrove.

Di sisi lain, menurut Iwan, komitmen pemerintah untuk melestarikan hutan bakau telah terasa hingga ke kalangan akar rumput. Sebagian program yang dimotori oleh BRGM mulai berjalan dan menumbuhkan harapan serta kemajuan dalam upaya pelestarian hutan mangrove yang awalnya dilakukan secara swadaya oleh warga.

Salah satunya yang telah berjalan adalah program edukasi pelestarian mangrove yang digagas BRGM bersama Universitas Maritim Raja Ali Haji di Pulau Bintan. Menurut Iwan, warga antusias melibatkan diri dalam kegiatan tersebut karena mereka menyadari pelestarian mangrove juga dapat memberikan manfaat ekonomi.

Baca juga : Sebanyak 34.000 Hektar Kawasan Mangrove Direhabilitasi Tahun Ini